Konflik Global Meningkat, Anggota DPR RI Ungkap Pentingnya Paradigma Koeksistensi

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Azis Subekti menilai masyarakat internasional perlu membangun paradigma koeksistensi dalam menyikapi ketegangan Amerika Serikat–Iran di kawasan Teluk dan meningkatnya pembicaraan terkait perang Rusia–Ukraina.

Mulanya, Azis menyebut keterhubungan ekonomi dan kemajuan teknologi membuat dampak konflik menjangkau wilayah yang jauh dari pusat peperangan.

BACA JUGA: Perang Timteng Kembali Pecah, Rupiah Tembus Rp 18.066 Per USD

Menurut dia, gangguan di jalur perdagangan dapat mengerek biaya energi. Serangan siber di satu negara bisa mengganggu sistem keuangan negara lain. 

Sementara itu, kata dia, penggunaan drone membuat fasilitas bernilai tinggi dapat diserang dengan biaya yang relatif murah.

BACA JUGA: Dunia Hari Ini: Trump Mengancam Perang Lagi Dengan Iran

“Kita hidup dalam dunia yang makin terintegrasi, tetapi membawa perangkat psikologis yang dibentuk oleh ribuan tahun kompetisi antarkelompok,” kata Azis dalam tulisannya yang berjudul Dari Paradigma Kemenangan Menuju Paradigma Koeksistensi seperti dikutip, Senin (27/7).

Dia mengatakan dalam konflik modern, keberhasilan di medan perang tidak selalu menghasilkan keuntungan politik dan ekonomi.

Azis mengatakan negara atau kelompok yang mampu menyerang lawannya juga belum tentu mampu mengendalikan konsekuensi serangan tersebut.

“Semua pihak dapat menyerang. Tetapi makin sedikit pihak yang mampu menang secara mutlak,” ujarnya.

Azis lantas mengingatkan pentingnya koeksistensi, karena paradigma itu bukan berarti menghilangkan perbedaan maupun menghentikan persaingan antarnegara.

Paradigma tersebut, kata dia, berangkat dari kesadaran bahwa persaingan harus dikelola agar tidak berubah menjadi kehancuran bersama.

Azis menilai pendekatan serupa dibutuhkan dalam menghadapi tantangan lintas negara, seperti perubahan iklim, pandemi, keamanan siber, dan tata kelola kecerdasan buatan.

“Tidak ada tembok yang cukup tinggi untuk menghentikan karbon. Tidak ada kapal induk yang dapat memblokade algoritma,” tuturnya.

Diketahui, PBB pada 6–7 Juli 2026, menggelar Dialog Global Tata Kelola Kecerdasan Buatan di Jenewa. 

Forum tersebut membahas pengalaman dan pendekatan bersama dalam mengatur perkembangan teknologi AI.

Azis menyatakan tantangan utama dunia bukan hanya menciptakan teknologi yang semakin canggih, melainkan memastikan perkembangan kekuatan manusia diikuti kemampuan bekerja sama dan mengelola perbedaan.

"Keberhasilan sebuah negara pada masa mendatang tidak cukup hanya dinilai dari kekuatan militer atau besarnya perekonomian, tetapi juga kemampuannya menjaga keberlanjutan dan perdamaian," pungkas Azis. (ast/jpnn)