MALANG, iNews.id – Wartawan Malang Raya demo di Bundaran Tugu Malang, Jawa Timur, Senin (27/7/2026). Mereka memprotes pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai menyematkan istilah “londo ireng” kepada insan pers.
Aksi damai tersebut diikuti wartawan dari empat organisasi pers, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Pewarta Foto Indonesia (PFI).
Massa membawa sejumlah poster bertuliskan “Kami Bukan Londo Ireng” dan “Marwah Pers Dirugikan”. Mereka juga menutup mulut serta berjalan mundur sebagai simbol kemunduran demokrasi dan kebebasan pers.
Para wartawan menilai istilah tersebut telah mencederai marwah profesi jurnalis. Mereka menegaskan pers mempunyai tugas mengawasi kekuasaan dan mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat.
Dalam aksi tersebut, massa turut membawa poster bergambar pencipta lagu Indonesia Raya, WR Supratman. Mereka mengingatkan banyak tokoh perjuangan dan pahlawan nasional yang memiliki latar belakang sebagai jurnalis.
Baca Juga:Update Gempa M 5,6 Guncang Pacitan Jatim, Getaran Dirasakan 14 Daerah di Jateng-DIYSelain WR Supratman, massa menyebut nama Tirto Adhi Soerjo, Adam Malik, dan HOS Tjokroaminoto. Para tokoh tersebut dinilai membuktikan bahwa jurnalis mempunyai peran penting dalam perjuangan dan perjalanan bangsa Indonesia.
Juru bicara aksi, Beni Indo, menegaskan istilah “londo ireng” tidak dapat disematkan kepada profesi wartawan.
“Londo ireng itu bukan jurnalis. Saya bawa poster WR Supratman pencipta lagu Indonesia Raya dan dia berlatar belakang jurnalis,” ujarnya, Senin (27/7/2026).
“Jadi ucapan Prabowo Londo ireng adalah jurnalis itu juga ditujukan ke WR Supratman. Kami mendesak Presiden minta maaf karena ucapannya sudah sangat menyinggung,” katanya.
Empat organisasi pers tersebut mendesak Presiden Prabowo mencabut pernyataan yang dinilai menyinggung wartawan. Mereka juga menuntut permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh insan pers.
Massa menegaskan kritik yang disampaikan wartawan bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah. Kritik merupakan bagian dari tugas pers sebagai salah satu pilar demokrasi dan sarana kontrol terhadap penyelenggaraan negara.
Baca Juga:Jalan Jenderal Sudirman Ditutup Jelang Puncak HUT ke-499 Jakarta di Bundaran HI, Ini Titik Kantong ParkirnyaMenurut peserta aksi, pejabat publik harus bersedia menerima kritik karena menjalankan mandat dari rakyat. Pemerintah juga diminta tidak memberikan stigma negatif terhadap wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik secara profesional.
Aksi berlangsung damai dengan pengawalan aparat. Para wartawan berharap tuntutan tersebut mendapat tanggapan dan menjadi pengingat agar kebebasan pers tetap dihormati.
#jatim
Komentar (0)