Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur (Didhub Jatim) menegaskan tetap mengoperasikan Halte Medaeng sebagai titik transit Bus Transit Jatim koridor I dan V, di tengah gelombang protes serikat sopir angkot beberapa waktu lalu.
Penolakan dari serikat angkot itu didasari pada kekhawatiran turunnya jumlah penumpang karena halte tersebut difungsikan sebagai titik transit koridor I dan V.
Nyono Kepala Dishub Jatim menjelaskan, para sopir menilai integrasi koridor I dan V di halte Medaeng itu membuat angkot kehilangan penumpang. Padahal, berdasarkan kondisi di lapangan armada angkot yang beroperasi saat ini sudah menurun.
“Mereka menganggap integrasi koridor 1 dan koridor 5 di halte Medaeng itu membuat angkot kehilangan penumpang. Padahal, kalau dilihat di lapangan, armada angkot yang benar-benar beroperasi saat ini sudah sangat sedikit,” kata Nyono saat dikonfirmasi, Senin (27/7/2026).
Sebuah spanduk bertulisan tuntutan soal transit Bus Trans Jatim di Medaeng dalam unjuk rasa ratusan sopir angkot di depan Kantor Dishub Jatim, Rabu (22/7/2026). Foto: Wildan suarasurabaya.netNyono menyebut kelayakan operasional armada angkot yang kerap melancarkan protes turut menjadi perhatian masyarakat. Selain itu legalitas berupa izin trayek yang banyak habis masa berlakunya juga disorot.
Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang menggantungkan moda transportasi umum untuk transit karena harganya lebih terjangkau.
“Masyarakat menuntut integrasi di Medaeng. Jika titik transit itu ditiadakan, penumpang harus mengeluarkan biaya tambahan dengan naik ojek daring yang tarifnya jauh lebih mahal ketimbang ongkos Trans Jatim sebesar Rp5.000,” tuturnya.
Meski demikian, Nyono menegaskan pihaknya tetap membuka ruang komunikasi guna mencari jalan tengah tanpa menghilangkan kebutuhan mobilitas publik. Untuk itu halte transit Trans Jatim di Medaeng dipastikan tetap berjalan normal.
Di sisi lain, Nyono meminta Pemkab Sidoarjo untuk lebih aktif merevitalisasi angkutan kota serta merealisasikan komitmen integrasi lokal yang akan disepakati bersama.
“Trans Jatim ini kan ranah Pemprov untuk antar-kabupaten. Nah, angkutan feeder-nya itu tugas kabupaten/kota. Daerah harus bergerak aktif mengaktifkan kembali trayek-trayek lokal agar janji pelayanan angkutan umum terpadu benar-benar terbukti nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.(wld/bil/ham)
Komentar (0)