BALIKPAPAN, KOMPAS - Tanah longsor yang dipicu intensitas hujan tinggi pada Selasa (7/7/2026) masih melumpuhkan akses darat menuju Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Pemerintah menetapkan tanggap darurat sambil terus mengirim bantuan kepada warga yang terisolasi.
Berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 478 Tahun 2026, tanggap darurat ditetapkan mulai 15 Juli hingga 28 Juli 2026. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nunukan, Asmar, menjelaskan, pihaknya akan melihat perkembangan kondisi di lapangan dan cuaca untuk penanganan lebih lanjut.
"Jika distribusi logistik belum terserap secara menyeluruh atau kondisi cuaca memburuk, masa tanggap darurat akan diperpanjang," kata Asmar, Senin (27/7/2026).
Longsor ini menyebabkan putusnya ruas Jalan Lingkar Krayan yang berada di perbatasan Kalimantan Utara dan Malaysia. Imbasnya, jalur utama untuk pengiriman barang pokok dan perlintasan orang terhambat, terutama di jalur penghubung Desa Long Bawan dan Desa Long Layu.
Dari dokumentasi foto dan video BPBD Nunukan, longsor menyebabkan jalan tanah tertutup lumpur tebal. Motor dan mobil yang melewati jalan itu terjebak ke dalam lumpur sampai nyaris satu meter.
BPBD Nunukan mencatat, hal ini berdampak terhadap terisolasinya 460 keluarga atau 1.507 jiwa di 13 desa pada Kecamatan Krayan Selatan. Untuk mengatasi keterbatasan kebutuhan warga, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengirimkan bantuan logistik sejak 24 Juli 2026.
Dengan total bobot mencapai 4,4 ton, bantuan disalurkan menggunakan pesawat perintis mulai 24 Juli 2026. Pesawat perintis digunakan lantaran dataran tinggi Krayan belum terhubung jalur darat dengan kabupaten lain di Kaltara.
Bantuan yang dikirimkan senilai Rp 200 juta terdiri dari paket makanan, susu balita, hingga perlengkapan kebersihan. Tenaga Ahli Kepala BNPB Kolonel (Purn) Agus Marsanto menyampaikan, bantuan ini dikirim sambil tim gabungan membuka akses longsor.
“Keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga Krayan Selatan adalah prioritas utama," kata Agus.
Wakil Bupati Nunukan Hermanus menyampaikan, Jalan Lingkar Krayan berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltara. Pihaknya berkoordinasi untuk memastikan adanya penanganan jangka pendek selama masa darurat sekaligus penanganan permanen untuk jangka panjang.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kaltara, Helmi, menyebutkan penanganan darurat akan menggunakan skema Belanja Tidak Terduga. Pihaknya masih menunggu surat dari Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan yang menyatakan kondisi di Krayan merupakan bencana alam.
Helmi menambahkan, rencana penggunaan anggaran darurat ini sudah mendapat persetujuan Gubernur Kaltara. Guna memastikan perbaikan jalan yang tertutup longsor dapat diselesaikan secara berkelanjutan, Pemprov Kaltara akan mengalokasikan dana tambahan Rp 5 miliar pada APBD Perubahan.
Selain itu, jalan di perbatasan Indonesia-Malaysia ini juga mendapat dukungan dari APBN sebesar Rp 150 miliar. “Rp 150 miliar ini khusus untuk Lingkar Krayan yang (akan) diturunkan secara bertahap. Pelaksanaannya di Balai Pelaksana Jalan Nasional Kaltara melalui mekanisme Inpres Jalan Daerah,” ujar Helmi.
Komentar (0)