DI SERIAL drama Korea Vigilante yang disutradarai oleh Choi Jeong-yeol penonton diajak menyaksikan seorang mahasiswa akademi kepolisian menghukum sendiri para pelaku kejahatan yang dianggap lolos dari jerat hukum.
Serial itu menjadi fenomena bukan karena merayakan kekerasan, melainkan karena mengangkat satu pertanyaan klasik: apa yang terjadi ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap hukum?
Untungnya, Vigilante berhenti sebagai fiksi. Di Indonesia, persoalan itu justru hidup dalam kenyataan yang jauh lebih mengerikan.
Seorang warga Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali meninggal dunia setelah dihakimi massa karena diduga mencuri seekor ayam.
Tidak ada penyelidikan, tidak ada pembelaan, tidak ada hakim. Dalam hitungan menit, kerumunan berubah menjadi polisi, jaksa, sekaligus hakim yang menjatuhkan vonis paling berat: kematian.
Baca juga: Emas, Celana Dalam, dan Kekayaan Baru Ketahuan Setelah Pintu Digedor
Peristiwa ini tidak boleh dibaca semata sebagai tindak pidana pengeroyokan. Ia adalah gejala sosial yang menunjukkan semakin tipisnya batas antara negara hukum dan hukum massa.
Ketika kemarahan publik dianggap lebih sah daripada proses hukum, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya nyawa seseorang, melainkan kewibawaan negara itu sendiri.
Ketika Kemarahan Menggantikan KeadilanPeristiwa seperti ini selalu memunculkan pertanyaan sama. Mengapa masyarakat begitu mudah menghakimi seseorang yang bahkan belum tentu terbukti bersalah?
Lebih jauh lagi, mengapa kekerasan justru dianggap sebagai jalan tercepat menuju keadilan?
Jawaban lazim adalah rendahnya kesadaran hukum. Namun penjelasan itu terlalu sederhana. Akar persoalannya jauh lebih dalam, yaitu melemahnya kepercayaan masyarakat bahwa hukum mampu bekerja secara cepat, adil, dan setara bagi semua orang.
Ketika kepercayaan itu terkikis, sebagian warga mulai merasa, mereka sendiri harus mengambil alih fungsi negara.
Dalam teori rule of law, A.V. Dicey menegaskan, tidak seorang pun boleh dihukum tanpa melalui proses hukum yang berlaku.
Prinsip ini merupakan fondasi negara modern. Hukum hadir justru untuk mengendalikan emosi manusia, bukan mengikuti ledakan emosi tersebut.
Dalam perspektif kriminologi, tindakan main hakim sendiri dikenal sebagai vigilantism, yaitu penggunaan kekerasan oleh warga sipil untuk menghukum orang dianggap melakukan pelanggaran hukum tanpa melalui mekanisme negara.
Kasus ini sesungguhnya bukan sekadar tentang seseorang kehilangan nyawa karena diduga mencuri seekor ayam.
Di balik peristiwa itu, tersimpan persoalan yang jauh lebih besar, yakni memudarnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap proses hukum.
Ketika hukum dianggap tidak mampu menghadirkan keadilan dengan cepat dan adil, sebagian orang merasa berhak mengambil alih peran negara.
Massa berubah menjadi penyidik, penuntut, sekaligus hakim jalanan yang menjatuhkan vonis dalam hitungan menit.
Padahal, menurut sosiolog Max Weber, salah satu ciri utama negara modern adalah memiliki monopoli atas penggunaan kekerasan yang sah (the monopoly of the legitimate use of physical force).
Dengan kata lain, hanya negara melalui aparat penegak hukum yang berwenang menggunakan tindakan paksa, dan itu pun harus dilakukan berdasarkan hukum serta melalui prosedur jelas.
Karena itulah, tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan warga mengambil alih kewenangan tersebut atas nama kemarahan atau rasa keadilan.
Masalahnya, amarah massa hampir selalu mengalahkan akal sehat. Dugaan diperlakukan seolah-olah telah menjadi fakta, tuduhan berubah menjadi putusan, dan hukuman dijatuhkan tanpa ruang bagi pembelaan.
Komentar (0)