Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dinilai membutuhkan revolusi mental agar pembangunan tidak semata mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga menjamin keberlanjutan bagi generasi mendatang. Gagasan tersebut mengemuka dalam Forum Praksis Seri ke-22 bertajuk Menakar Dinamika Demokrasi dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia yang digelar di Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Salah satu narasumber, Muljadi Tantra, memaparkan Indonesia telah kehilangan hutan dalam jumlah sangat besar selama beberapa dekade terakhir. Pada periode 1985–1997, Indonesia kehilangan sekitar 20 juta hektare hutan atau rata-rata 1,7 juta hektare per tahun. Periode 1997–2000 kehilangan hutan meningkat menjadi 10,5 juta hektare, termasuk sekitar 8 juta hektare akibat kebakaran, atau rata-rata 3,5 juta hektare per tahun. Sementara pada 2002–2025, luas hutan yang hilang mencapai sekitar 33 juta hektare, termasuk 5 juta hektare yang terbakar, atau rata-rata 1,4 juta hektare per tahun.
Menurut Muljadi, deforestasi dipicu berbagai faktor, mulai dari ekspansi perkebunan kelapa sawit yang dipandang sebagai strategic green asset untuk mengurangi kemiskinan, pengembangan energi terbarukan seperti etanol, upaya mencapai swasembada energi dan pangan, hingga pembangunan tambak (aquaculture) yang dianggap sebagai solusi ekonomi non-ekstraktif. Di sisi lain, hutan masih kerap dipandang tidak memiliki nilai ekonomi sehingga mudah dialihfungsikan.
Karena itu, ia menilai Indonesia memerlukan revolusi mental dalam mengelola lingkungan hidup. Pengelolaan sumber daya alam, menurutnya, harus dibangun di atas etika dan cara berpikir jangka panjang (legacy thinking), bukan sekadar mengejar keuntungan sesaat.
"Perlu dibangkitkan niat baik untuk mengelola lingkungan hidup secara etis. Alih-alih mengejar tujuan dan keuntungan jangka pendek, kita harus menyiapkan warisan bagi generasi berikutnya. Itu berarti dibutuhkan kesediaan untuk tidak seenaknya menebang dan menjual pohon demi keuntungan hari ini," ujar Muljadi.
Mantan ahli semikonduktor yang selama 17 tahun bekerja di Silicon Valley, Amerika Serikat, itu juga menekankan pentingnya gotong royong antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Menurutnya, pengelolaan lingkungan membutuhkan communal thinking, yakni cara berpikir yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu.
Saat ini Muljadi menjabat Direktur Teknik PT Bintuni Utama Murni Wood Industries. Melalui konsep Bintuni Blue Carbon, perusahaannya mengelola sekitar 80.000 hektare hutan bakau di Teluk Bintuni, Papua. Konsep tersebut tidak hanya menjaga keanekaragaman hayati, tetapi juga menopang kehidupan masyarakat dari tujuh suku yang tinggal di kawasan tersebut. Dengan paradigma alam adalah rumah kita, hutan dipandang sebagai aset yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan tanpa dirusak.
Dalam forum yang sama, Direktur Eksekutif INKRISPENA Wasi Gede Puraka menyoroti transformasi global menuju ekonomi rendah karbon yang menjadikan mineral kritis sebagai komoditas strategis dalam ekonomi politik internasasional. Menurutnya, Indonesia telah merespons perubahan tersebut melalui kebijakan hilirisasi mineral untuk meningkatkan nilai tambah, memperkuat industrialisasi nasional, serta memperbesar posisi Indonesia dalam rantai pasok kendaraan listrik global.
Meski demikian, Gede menilai keberhasilan ekonomi tersebut harus diimbangi dengan penguatan kualitas demokrasi, tata kelola lingkungan hidup, perlindungan hak asasi manusia, serta hubungan yang sehat antara negara, korporasi, dan masyarakat.
Berdasarkan sintesis berbagai kajian pada periode 2020–2025 mengenai tata kelola pertambangan, reformasi hukum minerba, kondisi ketenagakerjaan industri nikel, dan perkembangan tata kelola global mineral kritis, ia menyimpulkan keberhasilan hilirisasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi dan ekspor. Keberhasilan tersebut juga bergantung pada kemampuan demokrasi Indonesia membangun tata kelola yang akuntabel, partisipatif, dan berkeadilan ekologis.
Tanpa pembaruan kelembagaan tersebut, kata Gede, transisi energi berpotensi melahirkan bentuk baru ekstraktivisme hijau (green extractivism) yang memindahkan beban sosial dan ekologis kepada masyarakat lokal.
"Keberhasilan industrialisasi hanya dapat dipertahankan apabila disertai penguatan tata kelola demokratis yang mampu menyeimbangkan kepentingan investasi, perlindungan lingkungan hidup, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kesejahteraan masyarakat," kata Gede.
Komentar (0)