HARIAN.FAJAR.CO.ID, TAKALAR – Warga di Dusun Parappa, Desa Lagaruda, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, mulai mengeluhkan limbah dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Salah satu Warga yang dikunjungi sangat mengeluhkan bau busuk menyengat yang diduga berasal dari pembuangan bekas makanan di saluran air dapur SPPG.
Warga yang tak ingin namanya disebutkan mengungkapkan, setiap menjelang malam, saluran air di pinggir jalan berbau. Bahkan, kadang meluber ke jalan pemukiman warga. “Berwarna putih mengeluarkan bau busuk menusuk hidung,” katanya, Senin, 27 Juli.
Meski tak tahan terhadap bau tak sedap tiap harinya. Namun, warga juga tidak berani mengadukan kondisi tersebut. Mereka sempat berniat menyampaikan ke kepala dapur SPPG tersebut soal kondisi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Namun, menurutnya, warga jauh lebih takut karna dapur SPPG tersebut disebut-sebut milik salah satu anggota DPRD Takalar.
“MBG program pemerintah, namun pemilik usaha seharus juga memperhatikan lingkungan sekitar,” ucap dia.
‘Depan dapur SPPG kan ada saluran pembuangannya mengarah ke jalan pak, nah jika pas terjadi pengendapan di saluran itu, baunya terasa sekali pak, kasian kami. Cuma kami tidak berani bicara karna itu milik Pak Dewan,” terangnya.
Warga pun berharap, pengelola SPPG melakukan perbaikan agar dapur yang memproduksi makanan MBG tidak lagi menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga, terutama yang berada di lingkungan sekitar.
“Kalau ada yang diperbaiki ya harus segera dibenahi jangan sampai menunggu massa bergerak ke dapur MBG, karna baunya pak,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPW Lembaga Anti Korupsi dan Kekerasan Hak Asasi Manusia (Lankoras-Ham) Sulsel, Adi Nusaid Rasyid, masih tetap menyoroti dapur tersebut beroperasi tanpa sesuai standar.
Adi Nusaid menegaskan, spesifikasi bangunan dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat penting untuk memastikan efektivitas operasionalnya.
“Dapur standar sangat penting untuk mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis. Dapur yang memenuhi spesifikasi tertentu akan memastikan penyediaan makanan bergizi secara efisien dan aman,” kata Adi Nusaid Rasyid dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Juli.
Dia juga mengatakan luas bangunan dapur yang dirancang sesuai standar BGN yakni dapur 20 meter x 20 meter persegi yang setara dengan luas 400 meter. Lokasi ini juga harus berada di atas lahan minimal 800 meter persegi untuk memberikan ruang yang cukup bagi semua aktivitas.
“Untuk memastikan dapur makan bergizi gratis ini standar atau tidak maka pihak BGN harus turun ke lokasi memeriksa kelayakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Yayasan Sinar Jaya Reski tersebut,” ungkap Adi Nusaid Rasyid.
Selain itu, Adi juga turut menyoroti area dapur makan bergizi gratis yang dinilai tidak higienis.
“Kami menyoroti juga dapur bagian tempat cuci piringnya karena jorok,” pungkasnya sembari mendesak BGN untuk segera menutup dapur MBG tersebut yang diduga tidak sesuai standar operasional.
“Sekarang yang terjadi adalah bukan hanya bangunan SPPPG yang tak sesuai standar, kini warga juga turut mengeluhkan bau limbah dapurnya. Saya kira ini perlu menjadi atensi bagi Badan Gizi Nasional (BGN) dan juga dinas terkait untuk ditindaklanjuti segera, Kasian warga setempat tersiksa karna baunya,” tegas Adi. (mgs)
Komentar (0)