jpnn.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyatakan negara wajib hari memulihkan trauma anak dari terduga pelaku pencurian ayam yang tewas dikeroyok massa di Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali.
Diketahui, sang anak sebelumnya menangis histeris di dekat jenazah ayahnya sebagaimana terekam video warga.
BACA JUGA: Terduga Pelaku Maling Ayam Tewas Dikeroyok di Tabanan, Dudung Mengecam
Rieke menyebut peristiwa yang terjadi di saat Bali mendunia dengan "Silent Disco Run" dan keramahan ke wisatawan, menjadi tamparan keras, karena di saat yang sama terjadi peristiwa memilukan ketika hukum dikalahkan oleh amarah warga sendiri.
"Praduga tak bersalah, hak hidup dan perlindungan anak adalah harga mati. Negara wajib hadir memulihkan trauma anak dan menjamin kehidupan keluarga korban," kata Rieke dalam keteranganya di Jakarta, Minggu (26/7//2026).
BACA JUGA: Rieke Minta Imigrasi Audit Izin Tinggal WNA Komunitas Lari di Bali
Politisi yang membidangi hukum dan hak asasi manusia (HAM) di Komisi XIII menegaskan, tidak ada ruang untuk main hakim sendiri. Proses hukum harus berjalan, pelaku pengeroyokan wajib diusut tuntas.
Rieke mengingatkan, tidak boleh ada standar ganda antara penegakan hukum untuk warga negara asing dan warga negara Indonesia.
BACA JUGA: 75 Penonton Jadi Korban Tribune Ambruk di GOR Satria Purwokerto
"Mari kita buktikan hukum berlaku untuk semua. Kepada Polri tegakkan hukum dan pulihkan kepercayaan publik," ucapnya.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu merekomendasikan kepolisian membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas, siapa pelaku pengeroyokan, apa penyebab kematian, dan apakah ada kelalaian pencegahan.
Pihak kepolisian harus mengusut secara transparan, dan akuntabel, dengan menginformasikan perkembangan penanganan perkara secara terbuka.
"Jangan biarkan ada kesan 'kasus bule cepat, kasus rakyat sendiri lambat'. Keadilan harus terasa, bukan hanya di atas kertas," katanya menegaskan.
Menurut Rieke, Bali memiliki Tri Hita Karana sebagai pegangan yakni Parahyangan (menghormati hidup sebagai anugerah Tuhan); Pawongan (menyelesaikan masalah dengan musyawarah, tepo seliro, bukan pengeroyokan) dan Palemahan (menjaga agar tidak ada warga yang sampai terdesak mencuri karena himpitan ekonomi).
Budaya Bali, kata dia, menjadi jalan damai. Mengaktifkan kembali peran banjar, pecalang dan tokoh adat sebagai penengah.
"Jangan biarkan Bali kehilangan jiwanya, Bali yang damai," ujarnya.
Dia menyebut pemerintah daerah bukan hanya menengahi setelah kejadian, tapi juga mempunyai tanggungjawab mencegah, dengan memperkuat tiga langkah yakni jaring pengaman sosial yang menyasar keluarga rentan agar tidak ada lagi warga yang mencuri karena lapar.
Kedua, layanan hukum gratis di desa agar tahu kemana mengadu selain ke massa. Dan yang ketiga, pelatihan pecalang serta aparat desa tentang standar operasional prosedur (SOP) penanganan terduga pelaku secara manusia dan menyerahkannya ke polisi.
"Mari jadikan keamanan wisatawan berbanding lurus dengan rasa aman warga loka," tegasnya.
Rieke menekankan, bahwa desa adat sebagai benteng terakhir Bali. Jangan sampai Bali hanya ramah untuk turis, tapi lupa melindungi rakyatnya.
Dia merekomendasikan agar peran Perumah diaktifkan kembali, dan sanksi adat untuk kasus-kasus ringan. Mengarahkan pecalang untuk mengamankan, menenangkan, lalu menyerahkan ke aparat.
Hukum harus ditegakkan, kemanusiaan harus dijaga, dan budaya Bali harus dirawat.
"Jangan biarkan emosi sesaat merusak nilai tepo seliro yang sudah diwariskan leluhur. Negara siap mendukung dengan penguatan regulasi dan anggaran agar desa adat tidak berjuang sendiri," kata Rieke.(Ant/JPNN)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
Komentar (0)