PDIP memperingati 30 tahun peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/7). PDIP mendesak negara menuntaskan kasus Kudatuli dan mengungkap nasib para korban yang hingga kini masih dinyatakan hilang.
Peringatan diisi dengan pementasan teatrikal yang menggambarkan kembali suasana penyerbuan Kantor Pusat DPP PDI pada 27 Juli 1996.
Selain teatrikal, digelar upacara ruwatan yang dipimpin Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul. Ruwatan dimaknai sebagai tradisi membersihkan batin, merawat ingatan, memanjatkan doa bagi para korban, sekaligus penghormatan agar mereka yang kehilangan nyawa tidak dihapus dari sejarah bangsa.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, peringatan Kudatuli menjadi momentum untuk mengenang para korban sekaligus mengingat kembali perjuangan mempertahankan demokrasi.
Mengawali pidatonya, Hasto mengajak peserta mengheningkan cipta untuk mengenang lima korban meninggal dunia, 23 orang yang hingga kini dinyatakan hilang, serta 149 korban luka dalam tragedi tersebut.
“Sebelumnya, saya mengajak para senior partai dan saudara-saudara sekalian untuk hening sejenak. Hening untuk sekurang-kurangnya mengenang lima Saudara kita yang telah gugur. Asmayadi Soleh, Suganda Siagian, Slamet, Uji bin Asep, dan Saryawan. Serta kita hening untuk 23 Saudara kita yang hilang dan hingga saat ini tidak ada kepastian tentang nasibnya,” kata Hasto.
“Hening untuk 149 yang terluka dan untuk semua yang telah memikul luka itu dalam diam selama 30 tahun, sebab apa yang terjadi saat itu sangatlah dahsyat. Kekuasaan otoriter Orde Baru mencoba membunuh demokrasi, mematikan kemanusiaan dan mengubur keadilan,” lanjutnya.
Hasto: Negara Harus MenjawabHasto mengatakan, hingga kini masih banyak keluarga korban yang menanti kepastian mengenai nasib anggota keluarganya yang hilang.
Menurutnya, peristiwa Kudatuli bukan hanya serangan terhadap sebuah gedung, tetapi juga terhadap demokrasi dan kebebasan sipil.
“Republik ini tidak boleh lupa, air mata kita adalah utang negara terhadap ribuan nyawa rakyat yang menjadi korban kekerasan atas nama negara,” ucap Hasto.
“Hari ini kita menegaskan kembali bahwa tindakan rezim Orde Baru tersebut bukanlah serangan terhadap sebuah gedung, itu adalah serangan terhadap keyakinan, itu serbuan terhadap kemerdekaan untuk berserikat, bersuara dan berkumpul,” tambahnya.
Hasto kemudian menyampaikan sejumlah seruan dalam peringatan 30 tahun Kudatuli. Salah satunya meminta negara menuntaskan kasus tersebut beserta pelanggaran HAM berat lainnya.
“Dari peringatan 30 tahun Kudatuli ini kita menyerukan, yang pertama, tuntaskan kasus 27 Juli 1996 beserta pelanggaran HAM berat lainnya,“ ujar Hasto.
Ia juga menyerukan agar penyelidikan yustisial dan pengadilan koneksitas kembali digelar untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.
“Gelar penyelidikan yustisial dan pengadilan koneksitas harus digelar kembali. Siapa yang memerintahkan penciptaan konflik internal PDI? Siapa yang merancang pembunuhan demokrasi tersebut? Ke mana korban yang hilang dan siapa yang bertanggung jawab? Sepahit apapun kejadian masa lalu negara harus menjawabnya,” tambahnya.
Serukan Konsolidasi Gerakan ProdemokrasiSelain menuntut penyelesaian kasus Kudatuli, Hasto menyerukan konsolidasi kembali gerakan prodemokrasi.
“Seruan ketiga dan inilah yang paling mendesak hari ini yakni konsolidasikan kembali gerakan pro demokrasi. Sejarah mengajarkan bahwa demokrasi tidak mati oleh serbuan sebagaimana terjadi pada Kudatuli, demokrasi mati secara perlahan melalui ambisi kekuasaan, intervensi lembaga tinggi negara, lembaga eksekutif,” ucap Hasto.
Menurut Hasto, kemunduran demokrasi dapat berlangsung secara bertahap melalui institusi demokrasi itu sendiri. Ia menyinggung kondisi supremasi hukum sebagai salah satu indikatornya.
“Kematian demokrasi terjadi secara bertahap, legal dan menggunakan institusi demokrasi yang sah. Tanda-tanda kematian demokrasi itu nampak melalui pertama, kehancuran supremasi hukum. Ini sudah dan sedang terjadi,” kata dia.
Mengenang Penyerbuan 27 Juli 1996Hasto juga mengulas kembali peristiwa penyerbuan Kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996. Ia menyebut serangan terjadi dua kali dan diawali sekitar pukul 06.15 WIB.
Menurut Hasto, setelah serangan pertama sempat berlangsung negosiasi. Massa kemudian berkumpul di depan Megaria sekitar pukul 11.00 WIB dan menyampaikan Sumpah Rakyat.
Ia mengatakan Mimbar Demokrasi yang dibangun di Kantor DPP PDI ketika itu menjadi simbol perlawanan terhadap ketertindasan.
“Mimbar demokrasi adalah gugatan terhadap ketertindasan yang meretas jalan kebebasan. Mimbar demokrasi begitu menakutkan penguasa dan akhirnya dihancurkan dengan cara meluluhlantakkan kantor DPP PDI Promeg. Itulah yang digambarkan dalam teatrikal tadi,” ucapnya.
Hasto mengatakan, tiga dekade setelah peristiwa tersebut, PDIP melihat semangat perjuangan yang lahir dari tragedi Kudatuli.
“Saudara-Saudara sekalian, 30 tahun lalu di halaman kantor DPP PDI ini, kedaulatan partai mencoba dibungkam, betul? Betul. Gedung ini luluh lantak, berbau amis tumpahan darah para pejuang, perasaan saat itu penuh getaran amarah, kita sepertinya kehilangan harapan dan pegangan,” tutur Hasto.
“Namun 30 tahun kemudian kita merasakan bahwa di tengah perasaan kehilangan itu, kita justru menemukan semangat dan militansi untuk tidak pernah menyerah dengan berbagai intimidasi dan tekanan, saudara-saudara sekalian,” sambungnya.
Hasto menilai kekuatan akar rumput menjadi salah satu faktor yang membuat perjuangan partai tetap bertahan.
“Akar rumput tidak pernah bisa dicabut oleh kekuasaan. Rumput boleh dibabat, rumput boleh diinjak-injak, PDI Promeg boleh dibakar sampai hitam seperti tanah, tetapi akarnya tetap tinggal di dalam tanah dan begitu tersiram air hujan maka rumput-akar rumput PDI itu tumbuh kembali lebih lebat dari sebelumnya, itulah akar rumput PDI Promeg,” ujarnya.
Komentar (0)