Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pembangunan 37.373 unit hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh. Penyediaan hunian yang aman dan layak menjadi prioritas dalam program pemulihan permanen pascabencana periode 2026-2028.
Berdasarkan data Posko Satgas PRR hingga 23 Juli 2026, sebanyak 1.832 unit atau 4,90 persen dari total kebutuhan huntap sedang dalam proses pembangunan. Selain itu, 401 unit telah rampung dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR, Safrizal ZA, mengatakan pemerintah terus mendorong agar pembangunan huntap berjalan lebih cepat, serentak, dan tetap memenuhi ketentuan teknis. Pada 2026, pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp2 triliun melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk menyelesaikan sebagian kebutuhan hunian hingga Desember.
"Fokus pemerintah saat ini adalah penyelesaian hunian tetap. Sebanyak 1.832 unit atau 4,90 persen sedang dalam proses pembangunan dan 401 unit telah selesai. Pada tahun ini juga telah dialokasikan anggaran sekitar Rp2 triliun melalui Kementerian PKP untuk menyelesaikan sebagian kebutuhan huntap hingga Desember 2026," kata Safrizal dalam keterangan tertulis, Minggu (26/7/2026).
Pembangunan huntap merupakan bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh yang memperoleh alokasi Rp58,973 triliun. Jumlah tersebut menjadi porsi terbesar dari total kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara nasional sebesar Rp101,166 triliun untuk periode 2026-2028.
Satgas PRR memastikan percepatan pembangunan tidak mengabaikan aspek keselamatan dan keberlanjutan. Lokasi huntap harus sesuai tata ruang, memiliki legalitas lahan yang jelas, aman dari ancaman bencana, serta didukung akses jalan, air bersih, listrik, sanitasi, dan infrastruktur dasar lainnya. Kawasan yang masuk zona merah dalam penataan ruang baru tidak akan digunakan sebagai lokasi permukiman.
Penyediaan huntap dilaksanakan melalui sejumlah skema, Kementerian PKP membangun kawasan permukiman pada lahan yang telah dinyatakan clear and clean, sedangkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menangani pembangunan secara in-situ di atas lahan milik warga. BNPB juga menyalurkan bantuan stimulan secara bertahap bagi warga yang memenuhi persyaratan dan memilih membangun kembali rumah secara mandiri.
Khusus pembangunan melalui Kementerian PKP, proses lelang telah berjalan untuk lokasi yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Satgas PRR mendorong pembangunan tahap 2026 dapat dimulai secara bertahap pada Agustus di berbagai wilayah Aceh.
Percepatan penyediaan huntap turut melibatkan berbagai lembaga dan unsur masyarakat. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan membangun 104 unit di Aceh Utara, sedangkan Polri berkontribusi dalam pembangunan huntap di Aceh Tamiang. Yayasan Buddha Tzu Chi juga merencanakan pembangunan ratusan unit hunian bagi masyarakat terdampak.
Safrizal mengungkapkan, sejumlah persoalan lahan masih diselesaikan bersama pemerintah daerah. Di Aceh Tamiang, salah satu lokasi di kawasan PT Semadam masih dalam tahap finalisasi dan direncanakan mulai dibangun pada 2027.
Sementara itu, lokasi di Aceh Tengah dan Gayo Lues telah disepakati, tetapi proses pengadaan lahannya masih berlangsung sesuai ketentuan. Satgas PRR mendorong penyelesaiannya dilakukan tepat waktu, transparan, dan tanpa mengurangi kepastian hukum.
Sebelumnya, Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian dalam rapat koordinasi secara hibrida bersama Kementerian PKP, Kementerian Pekerjaan Umum, dan kepala daerah di Aceh, Selasa (21/7/2026), juga mengingatkan agar kepala daerah di wilayah terdampak proaktif dalam penyiapan lahan pembangunan huntap agar proses pemulihan dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
(anl/ega)
Komentar (0)