CELEBESMEDIA.ID, Makassar – Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, meminta Pemerintah Kota Makassar mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar benar-benar mendukung program prioritas serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Fatoni saat menjadi narasumber pada Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Pemerintah Kota Makassar melalui Forum Group Discussion (FGD) di Hotel Gammara, Makassar, Sabtu (25/7/2026).
Dalam paparannya, Fatoni mengungkapkan realisasi pendapatan Kota Makassar telah mencapai 48,85 persen, berada di atas rata-rata nasional. Namun, realisasi belanja daerah masih berada di angka 34,35 persen, sehingga dinilai perlu dipercepat agar anggaran yang telah disusun dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Tingginya pendapatan yang tidak diikuti dengan realisasi belanja yang seimbang menunjukkan masih terdapat anggaran yang belum dimanfaatkan," ujar Agus Fatoni.
Menurutnya, anggaran yang masih tersimpan di kas daerah harus segera dialokasikan melalui program pembangunan dan pelayanan publik yang telah direncanakan.
Fatoni menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya sebatas urusan administrasi, melainkan menjadi instrumen utama dalam mewujudkan target pembangunan. Karena itu, setiap kepala organisasi perangkat daerah (OPD) harus memahami seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan.
Ia juga mengingatkan pentingnya penerapan prinsip money follow program, yakni anggaran harus mengikuti program prioritas yang telah disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah serta kebutuhan masyarakat.
"Kepala OPD harus punya wawasan yang cukup, bisa memahami visi-misi kepala daerah. Itulah yang diterjemahkan ke dalam program. Program itulah sebenarnya yang dianggarkan," jelasnya.
Selain itu, Fatoni menekankan penerapan prinsip money follow function, yaitu setiap alokasi anggaran harus sesuai dengan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun kesalahan penganggaran.
Di sektor pendapatan, ia menilai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar masih dapat ditingkatkan. Seluruh perangkat daerah yang memiliki target pendapatan diminta melakukan evaluasi terhadap sumber-sumber penerimaan yang belum tergarap secara optimal.
Fatoni juga menyoroti keterlambatan proses lelang, terutama untuk proyek pembangunan fisik. Ia mendorong pemerintah daerah mempersiapkan pengadaan lebih awal melalui mekanisme lelang pra-DIPA setelah KUA-PPAS disepakati, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dimulai lebih cepat pada awal tahun anggaran.
Menjelang penyusunan APBD Perubahan, Fatoni meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur pendapatan dan belanja agar tetap realistis dan menjaga kondisi fiskal daerah.
"APBD sehat itu antara lain dimulai dari realisasi pendapatan itu, target pendapatan harus benar-benar yang realistis. Jangan kemudian belanjanya dinaikkan, dan belanjanya tinggi, akhirnya terjadi defisit," katanya.
Ia juga mengingatkan agar pembayaran kegiatan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran karena berpotensi menghambat pelaksanaan pekerjaan serta menurunkan kualitas belanja pemerintah daerah.
Dengan pengelolaan APBD yang lebih efektif, Fatoni berharap program prioritas Pemerintah Kota Makassar dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.
Komentar (0)