REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) mendorong masyarakat di 17 kabupaten dan kota untuk aktif melakukan kegiatan usaha produktif. Langkah ini digalakkan sebagai upaya strategis untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga di wilayah setempat.
Wakil Gubernur Sumsel, Cik Ujang, menyampaikan hal tersebut di Palembang pada Sabtu. Ia menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan melalui usaha produktif diharapkan mampu menjadi solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial yang ada di provinsi ini.
Untuk merealisasikan dorongan tersebut, Pemprov Sumsel berupaya menjalankan berbagai program pembinaan. Program ini dirancang agar masyarakat tidak hanya termotivasi, tetapi juga memiliki bekal keterampilan yang memadai.
Pembinaan Berbasis Potensi Lokal
Wagub Cik Ujang menjelaskan bahwa pembinaan usaha produktif dilakukan dengan mengajarkan keterampilan membuat kerajinan tangan. Fokus utamanya adalah memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di sekitar lingkungan masyarakat masing-masing daerah.
Pihaknya juga turut membantu memasarkan hasil kerajinan tersebut. Sebagai contoh, masyarakat yang tinggal di daerah dengan potensi tanaman rotan dan bambu akan diajarkan untuk membuat beraneka ragam kerajinan berbahan baku tersebut.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Sementara itu, bagi daerah yang memiliki potensi perikanan, pembinaan diarahkan pada pengolahan hasil laut atau perairan. Salah satu contohnya adalah pelatihan pembuatan kerajinan pengolahan ikan asin yang bernilai jual.
Pengembangan Kelompok dan Nilai Jual
Program pembinaan ini disesuaikan dengan kondisi dan keunggulan spesifik setiap daerah. Pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk kelompok agar koordinasi dan pengembangan usaha menjadi lebih mudah dan terarah.
Dengan memanfaatkan keunggulan lokal menjadi kegiatan usaha produktif yang memiliki nilai jual tinggi, diharapkan ke depan dapat meminimalkan permasalahan sosial. Hal ini dinilai penting karena masalah sosial kerap menjadi penghambat utama dalam proses pembangunan daerah.
Komentar (0)