Jakarta (ANTARA) - ASEAN dan Jepang mengadopsi Deklarasi Bersama Gugus Tugas Dialogue for Innovative and Sustainable Growth (DISG) untuk memperkuat ketahanan rantai pasok, keamanan ekonomi, dan transisi energi di tengah ketidakpastian geopolitik serta dinamika ekonomi global.
Deklarasi tersebut disahkan dalam pertemuan DISG ke-18 yang berlangsung di Bangkok, Thailand, sebagai pedoman kerja sama ekonomi pemerintah dan sektor swasta ASEAN-Jepang.
Dalam pernyataan tertulis DISG yang diterima Sabtu, Ketua DISG Masuo Kuremura mengatakan kerja sama difokuskan pada empat pilar utama, yakni ketahanan rantai pasok, kolaborasi inovasi, investasi digital dan kecerdasan buatan (AI), serta transisi energi.
"Saya menegaskan pentingnya konsultasi intensif dengan negara-negara ASEAN guna memperkuat ketahanan industri," kata Masuo.
Ia juga menyoroti keberhasilan program Fast Track Pitch yang menarik ratusan peserta dari berbagai negara, penyelenggaraan Konferensi Pemimpin Muda, serta penguatan kolaborasi di sektor pusat data dan semikonduktor.
Dalam bidang energi, Masuo mengusulkan skema Asia Zero Emission Community Plus (AZEC+) untuk memperkuat dekarbonisasi yang terintegrasi dengan keamanan kawasan melalui berbagai proyek konkret.
Pertemuan tersebut juga membahas efektivitas investasi Jepang di Asia Tenggara.
Perwakilan ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Brunei, Musa Adnin, menilai perusahaan Jepang memiliki keunggulan teknologi, tetapi menghadapi tantangan dalam kecepatan eksekusi bisnis dan penetrasi pasar dibandingkan pesaing dari China dan negara-negara Barat.
Selain itu, sejumlah perwakilan kamar dagang ASEAN menyampaikan rekomendasi, antara lain pengakuan tenaga kerja ahli dari Filipina, reintegrasi pekerja migran dari Indonesia, serta penguatan ketertelusuran rantai pasok dari Vietnam.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang menyatakan komitmennya untuk merespons kebutuhan pelaku usaha di kawasan secara lebih cepat.
Pertemuan ditutup dengan pengesahan Deklarasi Bersama Gugus Tugas DISG oleh Ketua DISG Masuo Kuremura. Dokumen itu memuat langkah konkret memperkuat stabilitas rantai pasok bahan baku penting, keamanan ekonomi melalui investasi semikonduktor dan kecerdasan buatan (AI), serta percepatan transisi energi.
Deklarasi juga mendorong percepatan inovasi digital bagi UMKM dan perusahaan rintisan (startup), serta pengembangan sumber daya manusia generasi muda untuk mewujudkan masyarakat ekonomi kawasan yang inklusif dan berkelanjutan.
Baca juga: Menteri luar negeri Quad tegaskan kembali hubungan ASEAN
Baca juga: Sekjen ASEAN sebut integrasi ekonomi perkuat kemitraan dengan Jepang
Baca juga: Indonesia ajak Jepang dan ASEAN perkuat dukungan bagi Palestina
Deklarasi tersebut disahkan dalam pertemuan DISG ke-18 yang berlangsung di Bangkok, Thailand, sebagai pedoman kerja sama ekonomi pemerintah dan sektor swasta ASEAN-Jepang.
Dalam pernyataan tertulis DISG yang diterima Sabtu, Ketua DISG Masuo Kuremura mengatakan kerja sama difokuskan pada empat pilar utama, yakni ketahanan rantai pasok, kolaborasi inovasi, investasi digital dan kecerdasan buatan (AI), serta transisi energi.
"Saya menegaskan pentingnya konsultasi intensif dengan negara-negara ASEAN guna memperkuat ketahanan industri," kata Masuo.
Ia juga menyoroti keberhasilan program Fast Track Pitch yang menarik ratusan peserta dari berbagai negara, penyelenggaraan Konferensi Pemimpin Muda, serta penguatan kolaborasi di sektor pusat data dan semikonduktor.
Dalam bidang energi, Masuo mengusulkan skema Asia Zero Emission Community Plus (AZEC+) untuk memperkuat dekarbonisasi yang terintegrasi dengan keamanan kawasan melalui berbagai proyek konkret.
Pertemuan tersebut juga membahas efektivitas investasi Jepang di Asia Tenggara.
Perwakilan ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Brunei, Musa Adnin, menilai perusahaan Jepang memiliki keunggulan teknologi, tetapi menghadapi tantangan dalam kecepatan eksekusi bisnis dan penetrasi pasar dibandingkan pesaing dari China dan negara-negara Barat.
Selain itu, sejumlah perwakilan kamar dagang ASEAN menyampaikan rekomendasi, antara lain pengakuan tenaga kerja ahli dari Filipina, reintegrasi pekerja migran dari Indonesia, serta penguatan ketertelusuran rantai pasok dari Vietnam.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang menyatakan komitmennya untuk merespons kebutuhan pelaku usaha di kawasan secara lebih cepat.
Pertemuan ditutup dengan pengesahan Deklarasi Bersama Gugus Tugas DISG oleh Ketua DISG Masuo Kuremura. Dokumen itu memuat langkah konkret memperkuat stabilitas rantai pasok bahan baku penting, keamanan ekonomi melalui investasi semikonduktor dan kecerdasan buatan (AI), serta percepatan transisi energi.
Deklarasi juga mendorong percepatan inovasi digital bagi UMKM dan perusahaan rintisan (startup), serta pengembangan sumber daya manusia generasi muda untuk mewujudkan masyarakat ekonomi kawasan yang inklusif dan berkelanjutan.
Baca juga: Menteri luar negeri Quad tegaskan kembali hubungan ASEAN
Baca juga: Sekjen ASEAN sebut integrasi ekonomi perkuat kemitraan dengan Jepang
Baca juga: Indonesia ajak Jepang dan ASEAN perkuat dukungan bagi Palestina
Komentar (0)