Bank Indonesia (BI) mendorong transformasi pembiayaan nasional agar lebih berorientasi pada sektor produktif guna menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan, pembiayaan memiliki peran strategis dalam meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing dunia usaha.
"Dampak kebijakan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha, mulai dari perusahaan besar hingga pedagang, petani, pengrajin, dan wirausaha muda di berbagai daerah," ujar Destry dalam seminar nasional bertajuk Menjaga Stabilitas, Memperkuat Sinergi, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pembiayaan Produktif, di Jakarta, Jumat (24/7), dikutip Sabtu (25/7).
Katanya, BI terus memperkuat bauran kebijakan untuk mendorong pembiayaan sektor prioritas melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).
Di sisi lain, digitalisasi sistem pembayaran juga terus diperluas melalui QRIS, BI-FAST, dan SNAP agar semakin banyak pelaku usaha yang terintegrasi ke dalam ekosistem keuangan digital.
Dari sisi kinerja, pertumbuhan kredit perbankan terus menunjukkan perbaikan. Hingga Juni 2026, kredit tumbuh 12,67 persen secara tahunan (year on year/yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada Mei sebesar 11,51 persen yoy.
Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh kredit investasi yang melonjak 24,90 persen yoy, mencerminkan meningkatnya pembiayaan untuk aktivitas produktif dan ekspansi dunia usaha.
BI juga memperkirakan pertumbuhan kredit sepanjang 2026 tetap berada pada kisaran 8-12 persen, didukung masih besarnya fasilitas pinjaman yang belum dimanfaatkan (undisbursed loan) sebesar Rp 2.490 triliun, atau setara 21,52 persen dari total plafon kredit.
Dari sisi pendanaan, ruang ekspansi kredit juga dinilai masih terbuka seiring pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang mencapai 10,21 persen yoy serta minat perbankan untuk menyalurkan kredit yang masih cukup kuat.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting mengatakan pemerintah terus memperluas akses pembiayaan bagi UMKM melalui berbagai program, antara lain penguatan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelibatan UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pembentukan holding UMKM.
Sementara, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah OJK, Ayahandayani K, menyebut penguatan akses pembiayaan yang inklusif menjadi salah satu syarat utama untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM.
Untuk itu, OJK terus memperkuat ekosistem pembiayaan, literasi dan inklusi keuangan, pengembangan kapasitas pelaku usaha, hingga perlindungan konsumen.
Ekonom perbankan Josua Pardede menilai pembiayaan masih memiliki ruang untuk diperluas, khususnya ke sektor industri pengolahan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.
"Terjaganya stabilitas indikator perbankan sehingga turut mendukung pembiayaan produktif UMKM, khususnya modal kerja, menjadi prasyarat pertumbuhan inklusif ke depan," tutur Josua.
Komentar (0)