JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah mengkaji skema penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) sebagai kantor tunggal pusat penyaluran bansos.
Pemerintah memiliki dua jenis bansos, yaitu Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan bantuan tunai bersyarat Program Keluarga Harapan (PKH) yang biasanya disalurkan melalui transfer bank.
Khusus untuk bantuan tunai PKH, yang selama ini disalurkan melalui PT Pos Indonesia dan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), berpotensi dapat dilakukan pencairan di KDKMP yang memiliki gerai dari bank Himbara.
Baca juga: Zulhas: Semua Bansos Akan Terpusat Melalui Kopdes
Dengan skema baru, Kopdes nantinya akan menjadi tempat penyaluran berbagai program pemerintah, termasuk bansos, yang sebelumnya dilakukan melalui kantor-kantor pemerintahan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan, skema ini mulai diterapkan pada September 2026.
"Karena kan sebelumnya kan di kantor-kantor pemerintahan? Nanti di Kopdes semua. Semua Koperasi Desa Merah Putih," ucap dia.
"Operasi kita perkirakan September," ujar dia.
Baca juga: Mulai September, Bansos Disalurkan via Koperasi Desa Merah Putih
Pada September mendatang, kata Zulhas, akan ada 25.000 Kopdes, sehingga akhir tahun nanti jumlah Kopdes akan mencapai 35.862.
"Agustus-September 25.000. Tetapi akhir tahun 35.862 akan jadi ya. 2 tahun perbaikan, dibenahi, diselesaikan, setelah 2 tahun diserahkan kepada desa. Nah ini. Desa, karena itu koperasi milik desa," ujar dia.
Aturan masih didalamiSementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mebyebutkan, skema penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih masih didalami.
"Ada dua pilihannya, masih didalami ini skemanya. Yang seperti sekarang nanti Himbara atau bank-banknya akan membuka gerai di Koperasi Desa Merah Putih," ujar Gus Ipul saat ditemui di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (24/7/2026).
Gus Ipul meengatakan, bansos dapat disalurkan langsung ke rekening Koperasi Desa Merah Putih, sehingga dapat memudahkan penerima untuk mengambil bantuan.
Akan tetapi, perlu ada perubahan regulasi jika hal tersebut diterapkan sehingga pemerintah tengah mengebut revisi tersebut.
"Itu sedang dipelajari, tapi kita perlu mengubah regulasi. Sehingga nanti penerima manfaat di desa itu, keluarga penerima manfaat di desa itu bisa mengambil di Koperasi Desa Merah Putih," ucap Gus Ipu.
Baca juga: Kemensos Masih Dalami Skema Penyaluran Bansos Lewat Kopdes
Gus Ipul menegaskan, kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama apa pun mekanisme distribusi yang dipilih nantinya.
Komentar (0)