JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menegaskan akan tetap memperjuangkan hak-hak buruh usai pensiun nanti.
“Nanti kalau saya sudah pensiun pun saya akan dedikasikan apa yang bisa saya lakukan untuk perjuangan buruh! Bahkan mungkin sampai napas saya habis, saya baru berhenti,” ujar Sigit dalam peresmian Sekretariat Bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) di Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026).
Baca juga: Listyo Sigit Bakal Ikutan Demo Kalau Kapolri Berikutnya Tidak Perjuangkan Hak Buruh
Oleh karena itu, selama Sigit masih berdiri tegak, dia akan memperjuangkan kaum buruh untuk hidup sejahtera.
Dalam kesempatan ini, jenderal bintang empat itu menyinggung soal Desk Ketenagakerjaan yang dia besut pada Januari 2025 agar berhati-hati setelah Sigit menggantungkan baju dinasnya.
“Kalau tidak melanjutkan program yang dilaksanakan oleh Desk Ketenagakerjaan, mantan Kapolri yang akan memimpin di depan untuk demo! Setuju?” ujar dia.
Baca juga: Koalisi Buruh Kini Punya Kantor, Andi Gani: Ini Sejarah Luar Biasa
Sigit meyakini Desk Ketenagakerjaan di bawah naungan Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) itu akan terus memberikan pelayanan terbaik untuk kaum buruh meski Kapolri telah berganti.
Sigit menegaskan Desk Ketenagakerjaan dibentuk sebagai sarana mediasi sekaligus penegakan hukum dalam penyelesaian persoalan hubungan industrial.
Desk tersebut diharapkan menjadi jalan tengah bagi buruh dan perusahaan ketika terjadi perselisihan, termasuk jika ada pelanggaran terhadap hak-hak pekerja.
“Kurang lebih sepanjang tahun 2025 sampai 2026, ada kurang lebih 291 perkara yang berkaitan dengan hubungan industrial. Kemudian terkait dengan pemulihan kondisi sosial ekonomi, hingga saat ini Polri telah memfasilitasi penyaluran 4.505 Buruh untuk kembali bekerja sebagai pegawai tetap di beberapa perusahaan,” ucap dia.
Baca juga: Kapolri Resmikan Kantor KPBPI di Tebet Sambil Kepalkan Tangan Kiri: Hidup Buruh!
Ia juga menyinggung keberhasilan mediasi sengketa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 134 buruh PT Amos Indonesia yang menghasilkan kesepakatan pembayaran kompensasi senilai Rp 12,7 miliar kepada seluruh pekerja terdampak.
“Dan saya tentunya terus mendorong agar Desk Ketenagakerjaan terus mengoptimalkan apa yang selama ini rekan-rekan buat,” ujar dia.
“Mohon maaf kalau belum maksimal, Bung Daeng, tapi saya janji kita akan terus kembangkan sehingga kemudian Desk Ketenagakerjaan ini betul-betul bisa memberikan pelayanan terbaik bagi saudara-saudara buruh sekalian,” tambah dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Komentar (0)