Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) mengkaji pengalihan jalur kereta api dari kawasan lumpur Sidoarjo, yang dinilai rawan mengalami amblesan tanah.
Kajian itu mencuat usai Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur (Wagub Jatim) bersama Denny Michels Adlan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya meninjau lokasi lumpur merembes keluar dari tanggul titik 10D di Desa Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo pada, Kamis (23/7/2026).
Emil mengatakan, berdasarkan kajian mikrozonasi kerentanan pada 2021, kawasan itu termasuk daerah deformasi vertikal dengan risiko ambles yang sangat tinggi.
“Ternyata, beliau (Denny) sudah berkomunikasi dengan PPLS (Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo) Sidoarjo. Jawabannya, ada kajian mengenai mikrozonasi kerentanan di tahun 2021. Memang ini daerah deformasi vertikal, artinya kemungkinan terjadinya ambles itu sangat-sangat tinggi dan ini sangat berbahaya,” kata Emil.
Kondisi tersebut juga menjadi pertimbangan dalam rencana pengembangan jalur ganda atau double track dari Sidoarjo menuju Malang. Pemprov Jatim sebelumnya menargetkan jalur itu dapat mendukung layanan kereta yang lebih nyaman antara Malang dan Surabaya.
Salah satu opsi yang dikaji adalah mengalihkan jalur dari Sidoarjo ke arah Tulangan, kemudian bergerak ke selatan dan kembali tersambung di kawasan Gunung Gangsir sebelum menuju Malang.
“Tapi dengan urgensi ini, maka kita tadi sudah mengkaji, kita akan laporkan ke Bu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa) dan Pak Dirjen Perkeretaapian, bahwa sebaiknya ini digeser,” ujarnya.
Menurut Emil, lokasi jalur baru akan dirancang agar stasiun pengganti bagi warga Tanggulangin dan Porong tidak terlalu jauh dari stasiun yang digunakan saat ini.
“Jadi nanti dari Sidoarjo belok dulu ke Tulangan, ke arah barat. Dari Tulangan ke selatan. Jadi ke selatan mungkin dari sini sekitar tiga sampai empat kilometer. Jadi warga yang biasa pakai Stasiun Tanggulangin dan Porong itu tidak merasa terlalu jauh berpindah stasiun penggantinya,” jelasnya.
Sementara itu, Denny mengatakan DJKA sebelumnya telah mengkaji rencana pengalihan jalur tersebut dan sempat melakukan pembebasan lahan sepanjang hampir lima kilometer. Namun, prosesnya terhenti saat pandemi Covid-19.
“Pastinya kita harus lihat dulu apakah perkembangan dari bencana ini arahnya ke sana atau tidak. Karena kita perlu meyakini dulu kalau memang ini clear aman, kita teruskan. Karena pada saat pandemi ini sempat berhenti,” katanya.
Secara keseluruhan, DJKA membutuhkan lahan sepanjang sekitar 20 kilometer untuk merealisasikan jalur tersebut. Rencana pengalihan jalur, termasuk kajian dan pembebasan lahan, akan dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi di lingkungan DJKA pada Senin mendatang. Pembiayaannya berpeluang menggunakan dukungan KfW maupun APBN.
“Mungkin ini salah satu topik yang kita bahas. Termasuk juga dengan Pak Dirjen apakah ini memakai APBN untuk kajiannya dan juga mungkin terkait dengan pembebasan lahan,” pungkas Denny. (bil/ipg)
Komentar (0)