Jaga Daya Beli Warga, Pemprov DKI Perkuat Pasokan Pangan dan Distribusi 

kompas.com
6 jam lalu
Cover Berita

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat strategi untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Upaya ini dilakukan melalui penguatan pengendalian inflasi yang mencakup ketersediaan pasokan pangan, kelancaran distribusi, hingga percepatan digitalisasi pembayaran.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menyebut pengendalian inflasi di Jakarta dilakukan melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif kepada masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), yang mempertemukan pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun langkah pengendalian inflasi secara terpadu, adaptif, dan berkelanjutan.

Menurut Suharini, forum HLM TPID juga menjadi momentum untuk mempercepat digitalisasi pembayaran dan pasar sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi Jakarta di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.

"HLM TPID juga mendorong akselerasi digitalisasi pembayaran dan pasar sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem ekonomi Jakarta," ujar Suharini, dikutip dari Kompas.com, Kamis (23/7/2026).

Baca juga: Jalan Sunyi Pemuda di Semarang Pilih Jadi Petani, Khawatir Pasokan Pangan Berkurang

Pasokan pangan terus dipantau

Pemprov DKI Jakarta terus memantau sejumlah komoditas yang berpotensi memengaruhi laju inflasi, seperti cabai, bawang merah, bawang putih, daging ayam, dan telur ayam. Pemantauan dilakukan secara berkala melalui pengecekan langsung di lapangan dan sistem pemantauan harga sehingga potensi gejolak dapat diantisipasi lebih dini.

Untuk menjaga stabilitas harga, Pemprov DKI mengoptimalkan berbagai program intervensi, mulai dari penyediaan pangan bersubsidi, pangan murah keliling, hingga penguatan kerja sama antardaerah dengan wilayah pemasok pangan.

Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan juga terus diperkuat untuk memastikan pasokan komoditas strategis ke Jakarta tetap terjaga. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas kerja sama dengan daerah pemasok sekaligus mendukung distribusi pangan bagi masyarakat.

"Kami mengoptimalkan peran BUMD pangan untuk menjalin kerja sama antardaerah, menggelar pangan murah keliling, serta bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan," ujar Suharini.

Ia memastikan pasokan pangan di Jakarta saat ini berada dalam kondisi aman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemantauan stok dan perkembangan harga terus dilakukan bersama berbagai instansi terkait. Apabila terjadi kenaikan harga pada komoditas tertentu, Pemprov DKI segera memperluas intervensi melalui distribusi pangan bersubsidi maupun program pangan murah keliling. 

Baca juga: Teriak Ibu Rumah Tangga Ikut Demo BEM Cirebon Raya: Kami Butuh Pangan Murah, Pendidikan, dan Kesehatan Murah

Kolaborasi jadi kunci pengendalian inflasi

Pengamat ekonomi dan kebijakan publik dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai pengendalian inflasi membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan.

Menurut dia, Jakarta memiliki tantangan tersendiri karena sebagian besar kebutuhan pangannya masih dipasok dari daerah lain. Karena itu, menjaga kelancaran pasokan menjadi salah satu kunci pengendalian inflasi.

Samirin menilai langkah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, seperti memperkuat kerja sama dengan daerah pemasok pangan, mengoptimalkan peran BUMD pangan, serta menjaga kelancaran distribusi, sudah berada di jalur yang tepat.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; }

Selain menjaga pasokan pangan, penguatan transportasi publik yang terjangkau juga dinilai dapat membantu mengendalikan inflasi. Transportasi publik yang baik akan menekan biaya mobilitas masyarakat sehingga turut menjaga daya beli.

"Satu aspek yang juga perlu didorong adalah penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang lokasinya dekat dengan transportasi publik," kata Samirin.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang


Artikel Asli

Komentar (0)


Lanjut baca:

thumb
Harga Bitcoin Tembus USD65.500, Ini Pendorongnya
• 27 menit lalu
0
thumb
Partai Gerakan Rakyat Daftarkan Diri ke Kemenkum, Target Ikut Pemilu 2029
• 21 jam lalu
0
thumb
Laga Perubahan 2.0 Partai NasDem: Perkuat Kapasitas Kader Menuju Pemilu 2029
• 3 jam lalu
0
thumb
Bujuk Bertahan Jadi Kuasa Hukumnya, Febrie Adrianysah Sebut Hotman Pemecah Ombak
• 6 jam lalu
0
thumb
Lanjutkan Pemulihan, Kemenhut Bangun Rumah Bagi Warga Terdampak Bencana Aceh Tamiang
• 6 jam lalu
0
Berhasil disimpan.