HARIAN.FAJAR.CO.ID, PAREPARE – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, mendorong percepatan penurunan stunting melalui penguatan kolaborasi lintas sektor saat melakukan kunjungan kerja di Kota Parepare, Rabu (22/7/2026).
Kegiatan yang dipusatkan di Puskesmas Lumpue tersebut juga dirangkaikan dengan penguatan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) serta peluncuran Gerakan Tanam Cabai sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga dan mendukung pengendalian inflasi daerah.
Dalam kunjungan itu, Fatmawati meninjau pelayanan kesehatan, berdialog dengan tenaga kesehatan dan kader, sekaligus menyerahkan berbagai bantuan kepada masyarakat.
Sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sulawesi Selatan, Fatmawati menegaskan bahwa penanganan stunting harus diawali dengan data yang akurat agar setiap intervensi tepat sasaran. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah terus melakukan pembaruan dan validasi data balita.
“Yang paling penting sekarang adalah memastikan datanya benar. Tolong diukur ulang dan diperbarui sehingga kita mengetahui secara pasti berapa anak yang masuk kategori stunting, gizi kurang maupun wasting. Dengan data yang valid, intervensi kita juga akan lebih tepat,” ujarnya.
Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan menyiapkan bantuan alat antropometri sesuai kebutuhan puskesmas di Kota Parepare.
“Nanti kita siapkan dan kirimkan sesuai kebutuhan puskesmas di Kota Parepare,” kata Fatmawati.
Ia menekankan bahwa pencapaian visi Indonesia Emas 2045 membutuhkan sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, dan bebas stunting. Karena itu, percepatan penurunan stunting harus dilakukan melalui intervensi yang komprehensif, mulai dari pemenuhan gizi ibu dan anak, pemberian makanan tambahan, peningkatan sanitasi, penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), edukasi remaja melalui konsumsi tablet tambah darah, hingga penguatan layanan konsultasi pranikah bersama Kementerian Agama.
Menurut Fatmawati, keluarga tetap menjadi garda terdepan dalam mencegah stunting.
“Pemerintah bisa hadir dengan berbagai program, tetapi peran orang tua tetap menjadi yang paling utama. Pola asuh yang baik, memperhatikan kebutuhan gizi anak, menjaga kebersihan lingkungan, dan memastikan anak memperoleh makanan bergizi harus dimulai dari rumah,” pesannya.
Pada kesempatan tersebut, Fatmawati menyerahkan paket bantuan pencegahan stunting kepada 10 keluarga penerima manfaat, bantuan peralatan dan pelatihan pembuatan nugget ikan kepada lima kelompok UPPKA, serta bibit cabai kepada Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dan unsur Forkopimda Kota Parepare.
Menurutnya, Gerakan Tanam Cabai merupakan langkah sederhana namun efektif untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga sekaligus membantu mengendalikan inflasi.
“Cabai selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar inflasi. Padahal tanaman ini mudah ditanam di pekarangan rumah maupun di pot. Karena itu, saya mengajak organisasi perempuan, sekolah, kantor, dan seluruh masyarakat untuk menggalakkan Gerakan Tanam Cabai agar kebutuhan rumah tangga dapat dipenuhi secara mandiri,” ungkapnya.
Fatmawati juga meminta pemerintah daerah terus memberikan pendampingan kepada kelompok UPPKA agar mampu berkembang menjadi pelaku UMKM yang lebih berdaya saing.
“Bantuan alat hanyalah langkah awal. Yang tidak kalah penting adalah pendampingan, mulai dari akses permodalan, peningkatan kualitas produk, pengemasan, hingga pemasaran agar UMKM kita benar-benar naik kelas,” jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mempercepat penurunan stunting di daerahnya. Menurutnya, stunting merupakan tantangan pembangunan sumber daya manusia yang hanya dapat diatasi melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan.
“Kami berharap kehadiran Ibu Wakil Gubernur menjadi semangat baru bagi seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk terus mempercepat penurunan stunting hingga mencapai target nasional,” ujarnya.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare, Ilham Willem, melaporkan prevalensi stunting di Parepare mengalami penurunan dari 26,7 persen pada 2023 menjadi 26,1 persen pada 2024. Meski menunjukkan tren positif, angka tersebut masih berada di atas target nasional sehingga dibutuhkan dukungan berkelanjutan, baik melalui penguatan sumber daya manusia maupun peningkatan sarana pelayanan kesehatan.
Melalui kunjungan kerja ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, organisasi perempuan, dan masyarakat dalam mempercepat penurunan stunting. Upaya tersebut juga diintegrasikan dengan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui UPPKA serta penguatan ketahanan pangan melalui Gerakan Tanam Cabai sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dr. dr. Hj. Evi Mustikawaty Arifin, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulsel Hj. Nursidah, unsur Forkopimda, organisasi perempuan, tenaga kesehatan, serta masyarakat penerima manfaat. (*)
Komentar (0)