JAKARTA, DISWAY.ID - Menko Polkam Djamari Chaniago mengatakan wacana pelarangan vape atau rokok elektrik hanya menyasar yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, bukan melarang seluruh produk rokok elektrik.
"(Hanya) yang berkaitan dengan narkoba," kata Djamari di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis, 23 Juli 2026.
Djamari menjelaskan pihaknya baru meminta jajarannya untuk mempelajari langkah-langkah yang dapat diambil sebelum menerapkan kebijakan tersebut.
"Saya kan tadi memberitahukan untuk dicoba dipelajari untuk kita ngambil tindakan tegas," kata Djamari.
BACA JUGA:Pesan Prabowo ke Menkopolkam Djamari: Gunakan Sisa Umur untuk Mengabdi Kepada Kepentingan Bangsa dan Negara
Ia pun menegaskan bahwa kebijakan yang dimaksud bukan merupakan larangan secara umum terhadap penggunaan atau peredaran pokok elektrik.
"Enggaklah," kata Djamari.
Mengenai kapan aturan tersebut akan diterapkan, Djamari mengatakan hal itu masih akan dibahas lebih lanjut oleh tim yang menangani penyusunannya.
"Wah, itu biar diurus dulu sama timnya," ujarnya.
BACA JUGA:Sah! Erick Thohir Jadi Menpora, Djamari Chaniago Jadi Menkopolkam
Sebelumnya, maraknya peredaran vape ilegal juga menjadi sorotan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.
Pihaknya mengingatkan bahwa peredaran produk di luar jalur resmi tidak hanya berpotensi disalahgunakan, tetapi juga menyebabkan kerugian negara, mengganggu industri legal, hingga merugikan konsumen.
Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan RI, Djaka Kusmartata, menyampaikan industri rokok elektronik turut memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara melalui sektor cukai.
"Kalau kita lihat target penerimaan Cukai Hasil Tembakau tahun 2026 ini adalah Rp225,7 triliun. Penerimaan hasil tembakau dari rokok elektronik saja itu kurang lebih Rp2,8 triliun," ungkapnya.
BACA JUGA:Kepala Bappisus Respon Soal Isu Mahfud MD Dikabarkan Jadi Menkopolkam
- 1
- 2
- »
Komentar (0)