Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan 400 ribu rumah tidak layak huni diperbaiki melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah sepanjang 2026. Angka tersebut meningkat tajam dibanding realisasi tahun lalu yang mencapai 45 ribu unit.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Musrifah, saat pemaparan program BSPS dalam kegiatan media visit di Kelurahan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat, Kamis (23/7).
Musrifah menjelaskan, BSPS merupakan program bantuan pemerintah yang bertujuan mendorong masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki atau membangun rumahnya secara swadaya.
Bantuan yang diberikan bersifat stimulan, sehingga diharapkan mampu memotivasi masyarakat untuk ikut bertanggung jawab terhadap perbaikan rumahnya.
“Tujuan BSPS ini adalah meningkatkan keswadayaan masyarakat agar masyarakat ini mampu memperbaiki atau membangun rumahnya secara swadaya. Karena bantuan ini sifatnya stimulan, nilainya mungkin terbatas, tetapi kita harapkan dari keterbatasan itu masyarakat juga dimotivasi untuk bertanggung jawab terhadap rumahnya sendiri,” ujar Musrifah.
Menurut dia, BSPS juga menjadi bagian dari Program 3 Juta Rumah sekaligus salah satu program prioritas nasional yang mendukung pengentasan kemiskinan melalui penyediaan hunian layak.
Pada tahun ini, program BSPS ditargetkan akan membedah sekitar 400 ribu rumah, naik ratusan persen dari tahun sebelumnya.
“Tahun lalu kita 45 ribu, tahun ini 400 ribu, ada kenaikan 787,45 persen,” kata Musrifah.
Ia mengatakan, untuk wilayah DKI Jakarta, besaran bantuan yang diberikan mencapai Rp 20 juta per rumah, terdiri dari Rp 17,5 juta untuk pembelian material bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah kerja. Karena bersifat stimulan, masyarakat tetap didorong memberikan swadaya sesuai kemampuannya.
Hingga saat ini, Kementerian PKP telah menetapkan 106.537 penerima bantuan yang dananya sudah dicairkan. Sementara proses verifikasi calon penerima masih terus berjalan.
“Yang sudah ditetapkan penerima bantuannya ada 106.537 penerima bantuan dan juga sudah dicairkan anggarannya,” ucapnya.
“Usulan ini tidak kita tutup. Ada 1.809.000 unit yang diusulkan. Sampai saat ini kita sudah melakukan verifikasi 405.847 calon penerima bantuan,” katanya.
Di DKI Jakarta sendiri, alokasi BSPS tahun ini meningkat menjadi 10.300 unit dari sebelumnya hanya 158 unit pada 2025. Jakarta Barat menjadi wilayah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak di ibu kota, yakni mencapai 262.133 rumah tangga.
“Tahun lalu 158 unit, kemudian tahun ini alokasinya 10.300, tersebar di lima kabupaten/kota. Ini ada kenaikan 6.418,99 persen di Provinsi DKI,” kata Musrifah.
“Di Jakarta Barat ini sendiri paling banyak, ada 262.133 rumah tangga yang menghuni rumah tidak layak huni. Jadi teman-teman diajak ke sini supaya tahu bahwa urgensi kegiatan kita itu dalam rangka memperbaiki kualitas masyarakat dari sisi perumahan,” imbuhnya.
Komentar (0)