Dinkes DKI Pastikan NRK PPPK Paruh Waktu Sudah Berproses di BKD

JAKARTA, DISWAY.ID- Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta memastikan jika Nomor Registrasi Kepegawaian (NRK) tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sedang diproses di Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Sekedar informasi, puluhan tenaga PPPK Paruh Waktu yang berdinas di Dinkes menggelar aksi unjuk rasa menuntut diterbitkannya NRK pada Selasa, 21 Juni 2026.

"BKD juga udah dijelaskan bahwa proses apa ya namanya, input atau apa NRK itu sudah, sudah dilakukan, sedang dalam proses," kata Kepala Dinkes DKI Jakarta Ani Ruspitawati di Jakarta Utara pada Kamis, 23 Juli 2026. 

BACA JUGA:Nasib Gaji ke-13 PPPK Paruh Waktu Terungkap, Dinkes DKI Sebut Keputusan Ada di Pemerintah Pusat

Selain NRK, puluhan PPPK Paruh Waktu Dinkes juga menuntut dicairkannya gaji ke-13.

Ani mengatakan jika regulasi gaji ke-13 PPPK Paruh Waktu ada di pemerintah pusat (pempus).

Sehingga, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum bisa mengabulkan tuntutan dari para PPPK Paruh Waktu sebelum ada kepastian regulasi dari pempus.

Ani memastikan, pihaknya bersama pemerintah pusat akan segera membahas regulasi gaji ke-13 tersebut.

"Minggu depan kita akan bahas lagi untuk penyelesaiannya nanti seperti apa," pungkasnya.

Sebelumnya puluhan tenaga PPPK Paruh Waktu dari Dinkes DKI Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta pada Selasa, 21 Juni 2026.

Mereka menuntut Pemprov DKI Jakarta agar mencairkan gaji ke-13 serta menuntut diterbitkannya Nomor Register Kepegawaian (NRK) dan didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Salah satu peserta aksi yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, dirinya nekat mengikuti aksi unjuk rasa di Balai Kota karena sudah tidak memiliki tempat untuk mengadu.

BACA JUGA:Keren! Siswa MAN 2 Kota Malang Unjuk Prestasi Olimpiade Sains di Eropa dan Asia Tengah

Pasalnya, PPPK Paruh Waktu sudah pernah mengadu ke DPRD DKI Jakarta pada akhir Juni lalu, namun hingga kini tuntutannya tidak kunjung dipenuhi.

"Kita sudah buntu. Audiensi ke DPRD sudah tapi gak juga turun gaji ke-13 nya," ujarnya