Saifullah Yusuf atau Gus Ipul Menteri Sosial (Mensos) mengungkap proses pemenuhan kuota peserta didik Sekolah Rakyat jenjang SD menemui tantangan di berbagai daerah.
Berdasarkan data Kemensos, setiap Sekolah Rakyat rata-rata membuka kuota sekitar 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, maupun SMA. Dari target 28 ribu siswa secara nasional, pemenuhan kuota untuk tingkat SD baru mencapai sekitar 50 persen.
Hal itu berbanding terbalik dengan Sekolah Rakyat jenjang SMP dan SMA yang kuotanya justru melebihi target.
“Iya, memang secara umum kuotanya yang belum terpenuhi itu SD. Kalau untuk SMP sama SMA sudah over ya, sudah over kuota,” kata Gus Ipul di Surabaya, Selasa (21/7/2026) kemarin.
Untuk mencapai target kuota SD, pemerintah berencana menambah waktu satu sampai dua bulan ke depan guna melakukan penjaringan ke berbagai wilayah sebelum memutuskan alokasi kuota yang tersisa ke jenjang yang lain.
“Jadi, kita masih ada waktu ini 1 sampai 2 bulan karena memang ya sebagian masih perlu waktu ya, perlu adaptasi, masih ada orang tuanya belum tega, dan lain sebagainya gitu,” katanya.
Salah satu faktor utama penyebab kuota SD sulit terpenuhi karena dari pertimbangan orang tua yang belum merelakan anaknya sekolah dengan sistem boarding school.
Sementara itu Restu Novi Widiani Kepala Dinas Sosial Jatim mengungkap baru beberapa daerah saja yang kuota Sekolah Rakyat jenjang SD terpenuhi tiga rombel (rombongan belajar), seperti di Pasuruan dan Jombang.
“Terkait penerimaan siswa, kuota SD di beberapa daerah sudah terpenuhi. Seperti di Kota Pasuruan dan Jombang yang membuka tiga rombel. Namun di daerah lain masih satu dan dua rombel yang terpenuhi,” ujar Novi dikonfirmasi, Kamis (23/7/2026).
Menurut Kepala Dinsos Jatim tersebut, diperlukan pendekatan yang intensif kepada orang tua untuk menjangkau Sekolah Rakyat SD karena memiliki konsep boarding school.
“Karena orang tua masih memerlukan pemahaman dan penyesuaian,” tuturnya.
Namun pemerintah juga berencana melakukan pemangkasan kuota Sekolah Rakyat SD apabila dalam waktu dua bulan ke depan upaya pemenuhan belum maksimal. Nantinya kuota tersebut dapat dialokasikan ke jenjang yang lain.
“Sementara sebagian besar masih diupayakan penyesuaiannya. Misalnya kuota SD yang memang dipangkas, namun apabila jumlah pendaftar terlalu banyak mereka akan ditawarkan ke lokasi lain,” tandasnya.(wld/lta/ipg)
Komentar (0)