Pergantian Kepala BGN Tak Menjamin Pulihkan Kepercayaan Publik

JAKARTA, KOMPAS – Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional serta sejumlah pimpinan tinggi yang baru dinilai tidak cukup untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap program Makan Bergizi Gratis. Pembenahan mesti dilakukan secara menyeluruh dengan memastikan memperbaiki akar persoalan tata kelola Badan Gizi Nasional.

Hal itu disampaikan oleh koalisi MBG Watch dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (23/7/2026). Dalam keterangan resmi tersebut disebutkan bahwa pergantian Kepala BGN tidak akan dapat memulihkan ketidakpercayaan publik terhadap BGN selama kelembagaan, tata kelola organisasi, dan anggaran program tidak dibongkar secara menyeluruh.

“Publik hanya akan melihat langkah ini sebagai upaya temporer yang tidak menyentuh akar persoalan,” tulis koalisi MBG Watch dalam rilisnya.

Penahanan mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana beberapa waktu lalu dinilai telah menegaskan bahwa persoalan MBG selama ini tidak hanya soal penyalahgunaan kewenangan, melainkan krisis sistemik dalam tata kelola BGN. Adapun Dadan Hindayana ditahan atas dugaan kasus korupsi penyimpangan tata kelola dan pengadaan dalam program MBG.

Program Officer Democratic and Participation Governance dari Transparency International Indonesia, Agus Sarwono yang juga anggota dari koalisi MBG Watch, menuturkan, penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN masih menunjukkan konflik kepentingan dalam pengelolaan program publik. Sudaryono sebelumnya merupakan Wakil Menteri Pertanian yang juga Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia. Sudaryono juga memiliki latar belakang dari partai politik Gerindra.

Menurut dia, jika BGN masih dipimpin oleh tokoh ataupun figur yang dekat dengan kekuasaan, program MBG akan tetap berpotensi menjadi wadah untuk kepentingan politik. Potensi korupsi masih bisa terjadi.

“Konflik kepentingan adalah pintu awal praktik koruptif karena keputusan negara rentan dikendalikan oleh kedekatan politik, jaringan bisnis, dan loyalitas kekuasaan, bukan oleh kepentingan penerima manfaat,” kata Agus.

Selain itu, perwakilan dari Lapor Sehat yang juga Koalisi MBG Watch, Irma Hidayana menuturkan, penunjukan pimpinan BGN yang tidak memiliki kepakaran di bidang gizi dan kesehatan masyarakat juga menjadi catatan lain. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius dalam menyelesaikan persoalan gizi dan kesehatan bagi penerima manfaat MBG.

Hal serupa disampaikan Annete Mau dari Aliansi Ibu Indonesia. Pergantian posisi kepala MBG tidak akan memperbaiki persoalan dalam pelaksanaan MBG. Konflik kepentingan justru bisa semakin terlihat dari pergantian kepala BGN yang baru saat ini.

“Tukar guling posisi ketua BGN tidak akan memperbaiki busuk dan kacaunya pelaksanaan MBG, bahkan menunjukkan bahwa konflik kepentingan ini justru difasilitasi oleh Presiden Prabowo sendiri,” ucapnya.

Annete menuturkan, Presiden seharusnya memastikan masalah korupsi dalam MBG bisa diusut tuntas. Program MBG pun dinilai lebih baik untuk dihentikan. Di tengah berbagai persoalan tata kelola dan dugaan penyimpangan yang masih terjadi, keputusan untuk mempertahankan program MBG justru berpotensi memperbesar kerugian negara dan dampak buruk ke masyarakat.

Direktur Keadilan Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar menyampaikan, pergantian pimpinan BGN yang dilakukan beberapa kali selama kurang dari dua tahun program MBG berjalan dapat menjadi bukti bahwa institusi tersebut bermasalah. Keputusan pemerintah membentuk institusi baru seperti BGN dianggap tidak relevan.

“Program seperti MBG ini harusnya dikelola terdesentralisasi, oleh sekolah dan komunitas. Persoalan MBG sudah terlanjur bersifat struktural dan tidak akan selesai hanya dengan rotasi pejabat,” ujarnya.

Media menambahkan, “Selama pemilik SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) masih memiliki konflik kepentingan dan pelaksanaannya masih tersentralisasi via BGN dan dapur-dapur besar, maka pergantian kepemimpinan ini tidak akan banyak berdampak pada perbaikan”.

Koalisi MBG Watch pun menuntut agar pemerintah bisa membongkar dan mengusut tuntas dugaan korupsi dalam program MBG. Hukuman maksimal mesti diberikan bagi pelaku korupsi tersebut. Tanpa pembenahan, program MBG sebaiknya dihentikan.

Sementara itu, anggaran MBG dapat dialihkan seluruhnya untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan. Koalisi masyarakat sipil pun akan terus mengawal dan mengawasi proses penegakan hukum terkait program MBG.

“Koalisi MBG Watch akan terus mengawal dan mengawasi proses penegakan hukum terkait MBG, serta memastikan bahwa seluruh pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan program ini dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan politik,” tulis Koalisi MBG Watch dalam rilis.

Dalam Kompas.id (22/7/2026), Kepala BGN Sudaryono menuturkan bahwa persoalan pada BGN harus diselesaikan. Ia pun mengakui jika berbagai persoalan memang terjadi di BGN. Meski begitu, ia berkomitmen untuk mengatasinya.

“Kita harus mau menyelesaikan persoalan, tidak boleh kita lari dari masalah. Ini harus menjadi perhatian bagi saya sebagai kepala baru untuk menyelesaikannya,” katanya.

Sudaryono menegaskan pula tidak akan melindungi jajaran BGN yang terseret kasus hukum. BGN siap mendukung penuh proses penegakan hukum yang berjalan. Di sisi lain, Sudaryono juga menuturkan tidak akan menoleransi adanya pihak yang mencari keuntungan pribadi, memeras, dan perlakukan khusus, terutama yang membawa namanya.

Sudaryono menekankan bahwa program MBG merupakan janji politik Presiden Prabowo yang bertujuan untuk memenuhi gizi anak, ibu hamil, dan lansia. Program tersebut diharapkan juga dapat menggerakkan ekonomi desa lewat pemberdayaan UMKM dan petani.

”Sasarannya jelas, aman dan cukup gizi. Syaratnya, semua bahan dan cara mengolahnya harus memenuhi standar keamanan agar tidak terjadi kasus keracunan. Tata kelola ini yang akan kita perbaiki,” ucapnya.