Gempa Padang Panjang 1926 di Sumatera Barat menjadi pengingat penting untuk meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi di Sumatera. Hingga kini, bencana yang dikenal sebagai "Gampo Tujuh Hari" itu tersimpan dalam memori kolektif masyarakat Minangkabau sebagai gambaran gempa dahsyat yang meluluhlantakkan kehidupan masyarakat.
"Gempa Padang Panjang 1926 menegaskan karakter gempa darat di Sumatera, yakni gempa kembar. Gempa dengan pola serupa juga terjadi pada 1822 dan 2007. Ketiga peristiwa itu dapat dikatakan berada dalam satu siklus geologi," kata Yose Hendra, jurnalis sekaligus penulis buku, dalam webinar bertajuk Seabad Gempa Padang Panjang, Menguatkan Kesiapsiagaan Masa Kini, Rabu (22/7/2026).
Dalam webinar yang diselenggarakan Program Studi Magister Manajemen Bencana Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas itu, Yose mengatakan, gempa pada 1926 meluluhlantakkan Padang Panjang.
Saat itu, Padang Panjang merupakan salah satu kota paling maju di dataran tinggi Sumatera Barat. Sedikitnya 247 orang meninggal di kota yang dihuni sekitar 15.000 jiwa tersebut. Sebanyak 2.383 rumah roboh atau rusak berat.
"Rel kereta api bahkan bengkok cukup parah sehingga memutus jaringan transportasi yang saat itu sangat penting," kata Yose, penulis buku Gempa Tujuh Hari, Sejarah Gempa 1926 di Dataran Tinggi Padang: Mengingat untuk Bertahan.
Yose mengatakan, buku tersebut disusunnya berdasarkan berbagai arsip peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Ia antara lain menghimpun data dari seismograf yang terpasang di Observatorium Batavia.
Selain itu, ia juga memanfaatkan data dari National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), lembaga ilmiah di bawah Pemerintah Amerika Serikat yang berfokus pada pemantauan cuaca, iklim, lautan, dan atmosfer.
Berbagai arsip mencatat, gempa Padang Panjang terjadi pada 28 Juni 1926 pukul 10.04 dengan magnitudo yang semula diperkirakan M7,6 dan kemudian dimutakhirkan menjadi M6,6. Gempa tersebut dipicu aktivitas Sesar Sumatera pada Segmen Sumani.
Gempa Padang Panjang terjadi pada 28 Juni 1926 pukul 10.04 yang dipicu aktivitas Sesar Sumatera pada Segmen Sumani.
Kurang dari tiga jam kemudian, tepatnya pukul 12.56, terjadi gempa kedua akibat aktivitas pada Segmen Sianok. Magnitudonya semula diperkirakan M7,8 dan kemudian dimutakhirkan menjadi M6,6.
Gempa kedua bukan merupakan gempa susulan, melainkan gempa utama. Dua gempa utama yang terjadi dalam selang waktu kurang dari tiga jam itu dikenal sebagai gempa kembar (doublet earthquake). Setelah itu, ratusan gempa susulan masih terjadi selama beberapa hari.
Dampak gempa meluas hingga Bukittinggi, Agam, Batusangkar, Payakumbuh, Maninjau, dan Lubuk Sikaping. Guncangan yang sangat kuat juga memicu tsunami di Danau Singkarak. Sejumlah foto menunjukkan gelombang air mencapai setinggi pohon kelapa.
Menurut Yose, pelajaran terpenting dari bencana tersebut adalah sebagian besar korban jiwa meninggal akibat runtuhnya bangunan yang tidak tahan gempa. Sebaliknya, rumah gadang, rumah kayu, dan surau justru mampu bertahan karena dirancang lentur dan lebih adaptif terhadap guncangan.
"Rumah gadang merupakan hasil adaptasi panjang masyarakat Minangkabau yang hidup di daerah rawan gempa," katanya.
Menurut Yose, masyarakat tentu tidak harus tinggal di rumah gadang sebagai bagian dari mitigasi. Namun, semangat adaptasi para leluhur perlu diterapkan melalui pembangunan rumah yang memenuhi kaidah bangunan tahan gempa.
Saat ini telah tersedia berbagai rancangan rumah modern tahan gempa dengan biaya pembangunan yang relatif terjangkau. Pemerintah juga perlu menyusun peta jalan pembangunan rumah tahan gempa, terutama di wilayah rawan.
Selain mitigasi, Yose mengatakan, Gempa Padang Panjang 1926 juga menjadi pelajaran penting mengenai kesiapsiagaan pada masa tanggap darurat.
Saat itu, proses penyelamatan korban berlangsung lambat. Banyak korban menggali reruntuhan secara mandiri. Anggota keluarga mengevakuasi kerabat mereka tanpa bantuan karena hampir seluruh warga terdampak sehingga gotong royong belum dapat segera terbentuk.
Jaringan komunikasi utama saat itu, yakni pos dan telegram, juga lumpuh. "Korban pertama sering kali menjadi penolong pertama. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi masa tanggap darurat sangat menentukan keselamatan," kata Yose.
Pada masa pemulihan, penanganan bencana berlangsung lebih baik. Pemerintah setempat berhasil mengirimkan kabar mengenai bencana ke pusat Keresidenan Sumatera Barat di Padang, yang kemudian meneruskannya ke Batavia.
Bantuan pun mengalir ke Padang Panjang dari berbagai daerah di Hindia Belanda, para perantau Minang, komunitas Tionghoa, hingga masyarakat dari berbagai kota di Belanda.
Menurut Yose, bencana tersebut mampu menembus sekat etnis, agama, bahkan hubungan antara penjajah dan rakyat jajahan. Solidaritas lintas kelompok pun tumbuh dan menjadi salah satu fondasi penanganan bencana di Indonesia hingga kini.
Yose mengatakan, pemerintah Hindia Belanda menyelesaikan rekonstruksi infrastruktur pada 1928. Pemerintah memperbaiki rel kereta api, membangun rumah sakit, sekolah, serta berbagai fasilitas pelayanan publik.
Pemerintah juga memulihkan distribusi pangan dan logistik yang sempat terganggu selama masa tanggap darurat. "Pemulihan bukan hanya soal membangun kembali infrastruktur, tetapi juga memulihkan kehidupan masyarakat," kata Yose.
Kepala Program Studi Magister Manajemen Bencana Universitas Andalas Yenny Narny mengatakan, buku Gempa Tujuh Hari penting sebagai karya sejarah yang merawat ingatan kolektif.
"Sejarah adalah ingatan. Namun, mengingat hanyalah awal. Tujuannya adalah bertahan dengan hidup beradaptasi dalam pola ingatan kolektif itu," kata Yenny.
Menurut Yenny, ingatan kolektif mengenai Gempa Padang Panjang menjadi pengingat bahwa masyarakat Sumatera Barat, sebagaimana masyarakat lain di sepanjang Pulau Sumatera, hidup di wilayah rawan gempa. Karena itu, mitigasi dan kesiapsiagaan harus terus diperkuat.
Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian mengatakan, kejadian gempa besar pada masa lalu menjadi pelajaran penting untuk meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi.
"Indonesia berada di kawasan rawan gempa. Ini merupakan konsekuensi geografis karena kita berada di atas 13 segmen megathrust dan 295 sesar aktif," kata Rustian.
Sebagai gambaran, sepanjang 2025 terjadi 43.439 gempa bumi di Indonesia. Sebanyak 153 gempa berkekuatan M5,0 atau lebih, sedangkan 25 di antaranya menyebabkan kerusakan.
Menurut Rustian, sekitar 80 persen kerusakan infrastruktur akibat gempa disebabkan bangunan yang tidak memenuhi standar tahan gempa, penggunaan material yang tidak memadai, serta konstruksi yang tidak sesuai kaidah.
Karena itu, fokus utama mitigasi saat ini ialah memperkuat struktur puluhan juta rumah yang telah terbangun. "Mitigasi gempa bumi harus dimulai dengan penerapan teknik penguatan bangunan sederhana yang berbiaya rendah dan mudah diterapkan masyarakat," kata Rustian.
Peristiwa-peristiwa gempa pada masa lalu menjadi pengingat bahwa masyarakat Indonesia hidup di atas ratusan sesar aktif. Pelajaran dari sejarah perlu terus dijadikan dasar untuk memperkuat budaya mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Komentar (0)