Pemerintah resmi memulai pembangunan fisik atau groundbreaking sistem Bus Rapid Transit (BRT) di Kawasan Cekungan Bandung sebagai bagian dari transformasi layanan angkutan umum perkotaan. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, pembangunan transportasi massal menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menjawab tantangan mobilitas di kawasan metropolitan yang terus berkembang.
Menurutnya, kehadiran sistem BRT di Cekungan Bandung diharapkan mampu menghadirkan layanan angkutan umum yang aman, nyaman, tepat waktu, terjangkau, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.
“Groundbreaking yang kita laksanakan hari ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan layanan transportasi publik yang modern di Kawasan Cekungan Bandung. Melalui pembangunan ini, kita ingin menghadirkan angkutan umum yang nyaman, aman, tepat waktu, terjangkau, dan terintegrasi, sehingga masyarakat memiliki pilihan mobilitas yang semakin baik,” ujar Dudy dalam keterangan tertulis, Kamis (23/7).
Pembangunan tersebut masuk dalam Indonesia Mass Transit Project (MASTRAN), program strategis pemerintah Indonesia untuk mendorong pengembangan sistem angkutan massal perkotaan yang berkelanjutan dan terintegrasi.
Pada tahap awal, proyek difokuskan pada pengembangan sistem Bus Rapid Transit (BRT) di dua kawasan metropolitan, yakni Bandung Basin Metropolitan Area (BBMA) dan Mebidang, guna meningkatkan aksesibilitas, mengurangi waktu tempuh perjalanan, serta memperkuat tata kelola angkutan umum perkotaan.
Selain pembangunan infrastruktur seperti jalur khusus, halte, depo, dan Intelligent Transport System (ITS), proyek ini juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan kesiapan operasional pemerintah daerah.
Di Kawasan Cekungan Bandung, sistem BRT akan melayani lima wilayah, yaitu Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang. Pada tahap pengembangan, proyek mencakup pembangunan koridor jalur khusus sepanjang 21 kilometer, didukung 34 stasiun BRT, 18 rute layanan langsung (direct service), sekitar 719 titik pemberhentian (bus stop), serta ratusan armada bus yang akan melayani mobilitas masyarakat di kawasan metropolitan Bandung.
Melalui MASTRAN, pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pemerintah kabupaten dan kota di Kawasan Cekungan Bandung memperkuat fondasi sistem angkutan massal yang saling terhubung. Bus Rapid Transit akan menjadi tulang punggung layanan yang terintegrasi dengan kereta api, angkutan pengumpan, dan moda transportasi lainnya sehingga perjalanan masyarakat menjadi lebih mudah, efisien, dan berkesinambungan dari titik keberangkatan hingga tujuan akhir.
Menhub menjelaskan, keberhasilan pembangunan sistem transportasi massal tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap pengembangan kapasitas dan kelembagaan, penyusunan sistem BRT, pembangunan jalur khusus, stasiun, depo, fasilitas pendukung, hingga penerapan Intelligent Transport System (ITS). Sementara itu, pemerintah daerah berperan dalam penyediaan lahan, penerbitan regulasi, rekayasa lalu lintas, pembentukan badan pengelola BRT, serta memastikan operasional dan pemeliharaan layanan dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Pembangunan sistem transportasi massal tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi kemacetan, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta mendukung pembangunan rendah emisi,” kata Dudy.
Melalui kolaborasi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten/kota di Kawasan Cekungan Bandung, serta dukungan World Bank dan AFD, pemerintah berharap MASTRAN akan menjadi model pengembangan transportasi massal perkotaan di Indonesia. Kehadiran sistem BRT diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperkuat produktivitas masyarakat, mengurangi kemacetan dan emisi karbon, serta menghadirkan sistem transportasi publik yang modern, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Berdasarkan analisis World Bank, pengembangan BRT Cekungan Bandung diproyeksikan mampu meningkatkan penggunaan angkutan umum hingga sekitar 99 ribu penumpang per hari, mengurangi rata-rata waktu tempuh perjalanan sebesar 11 persen, meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan sebesar 25 persen, serta mengurangi emisi karbon hingga 196 ribu ton CO₂ secara bertahap.
Anggaran Rp 1,3 T
Proyek MASTRAN dilaksanakan melalui kolaborasi Pemerintah Indonesia bersama World Bank dan Agence Francaise de Development (AFD). Dukungan kedua mitra pembangunan tersebut tidak hanya berupa pembiayaan, tetapi juga pendampingan teknis dan berbagi pengalaman internasional dalam pengembangan sistem transportasi massal perkotaan yang modern, andal, dan berkelanjutan.
Khusus pembangunan infrastruktur BRT di Kawasan Cekungan Bandung, nilai investasinya mencapai sekitar Rp 1,3 triliun yang dialokasikan untuk pembangunan jalur khusus, halte, depo, Intelligent Transport System (ITS), serta berbagai infrastruktur pendukung lainnya.
Secara keseluruhan, program MASTRAN didukung pembiayaan sekitar Rp 3,8 triliun, yang terdiri atas pinjaman World Bank sebesar USD 224 juta dan pinjaman AFD sebesar USD 40 juta, serta didukung pendanaan pendamping dari Pemerintah Indonesia.
Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan Penandatanganan Kerja Sama Penyediaan Public Service Obligation (PSO) antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten/kota di Kawasan Cekungan Bandung. Kerja sama ini menjadi landasan penyelenggaraan layanan BRT yang berkelanjutan sekaligus memastikan layanan angkutan umum dapat beroperasi dengan tarif yang tetap terjangkau bagi masyarakat.
“Hari ini kita juga menandatangani kerja sama penyediaan Public Service Obligation (PSO). Langkah ini sangat penting untuk memastikan layanan angkutan umum dapat beroperasi secara berkelanjutan dengan tarif yang tetap terjangkau bagi masyarakat. Infrastruktur yang baik harus diiringi dengan layanan yang berkualitas dan berkesinambungan,” ucap Menhub.
Infrastruktur Pendukung
PT Brantas Abipraya (Persero) melalui Kerja Sama Operasi (KSO) PT Abipraya–SBS resmi memulai pembangunan Indonesia Mass Transit (MASTRAN) Bus Rapid Transit (BRT) Cekungan Bandung yang ditandai dengan pelaksanaan groundbreaking di Depo BRT Leuwipanjang, Kota Bandung, Rabu (22/7).
Brantas Abipraya merupakan kontraktor pelaksana melalui KSO PT Abipraya–SBS untuk membangun berbagai infrastruktur pendukung sistem BRT. Penugasan tersebut menjadi bentuk kepercayaan Pemerintah terhadap pengalaman dan kapabilitas Brantas Abipraya dalam membangun infrastruktur strategis nasional yang berkualitas dan berkelanjutan.
Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya, Dian Sovana, menyampaikan bahwa proyek MASTRAN BRT Cekungan Bandung merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung transformasi sistem transportasi nasional melalui penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan berorientasi pada keberlanjutan.
"Brantas Abipraya berkomitmen menghadirkan karya konstruksi yang unggul dengan mengedepankan ketepatan mutu, ketepatan waktu, serta aspek keselamatan, inovasi, dan keberlanjutan. Pembangunan MASTRAN BRT Cekungan Bandung kami harapkan dapat menjadi katalis dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi publik, mengurangi kemacetan, menekan emisi karbon, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan Bandung Raya," ujar Dian.
Dalam pelaksanaannya, Brantas Abipraya akan menerapkan standar konstruksi terbaik dengan mengedepankan prinsip Quality, Health, Safety, Security, and Environment (QHSSE), pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi, serta penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) guna memastikan pembangunan berjalan secara aman, berkualitas, efisien, dan berkelanjutan.
“Kami berkomitmen melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan keselamatan, kualitas, dan kenyamanan masyarakat. Melalui komunikasi yang terbuka dan kolaboratif, kami berharap pembangunan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Bandung Raya,” tambahnya.
Melalui sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, mitra pembangunan internasional, dan Brantas Abipraya, proyek MASTRAN BRT Cekungan Bandung diharapkan menjadi model pengembangan transportasi publik modern di Indonesia. Kehadiran sistem transportasi massal ini tidak hanya akan meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga mendukung mobilitas masyarakat yang lebih efisien, memperkuat daya saing kawasan Bandung Raya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional, serta mendorong terwujudnya pembangunan perkotaan yang lebih hijau dan berkelanjutan.
“Melalui pengalaman panjang dalam membangun berbagai proyek infrastruktur strategis nasional, Brantas Abipraya optimistis dapat menyelesaikan pembangunan BRT Metropolitan Cekungan Bandung sesuai target yang ditetapkan serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” pungkas Dian.
Komentar (0)