Investasi tidak hanya membutuhkan modal dan pasar. Dari beragam literatur iklim investasi yang sehat juga memerlukan kualitas pendidikan, stabilitas politik dan keamanan, ketersediaan infrastruktur, serta kepastian hukum dan perizinan. Keempat unsur tersebut saling berkaitan. Infrastruktur yang baik tidak akan cukup jika tenaga kerja tidak memiliki kemampuan, hukum mudah dipermainkan, dan masyarakat tidak percaya terhadap proses pembangunan.
Dari keempat pilar tersebut, pendidikan memiliki posisi penting karena menentukan cara manusia bekerja, berpikir, dan mengambil keputusan. Namun, pendidikan sering dipahami secara sempit sebagai penyedia tenaga kerja bagi industri. Sekolah dan kampus dituntut menghasilkan lulusan yang cepat diterima pasar kerja. Keberhasilan pendidikan kemudian lebih banyak diukur melalui sertifikat, kompetensi teknis, masa tunggu kerja, dan besarnya gaji pertama.
Pendidikan Menjadi Jalur IndustriOrientasi terhadap pekerjaan tentu tidak keliru. Peserta didik memang perlu dibekali kemampuan agar dapat hidup mandiri. Masalah muncul ketika fungsi tersebut menjadi satu-satunya tujuan pendidikan. Peserta didik akhirnya dipandang sebagai human capital, yaitu sumber daya yang nilainya ditentukan oleh kemampuan memenuhi kebutuhan pasar.
Dalam situasi ini, ruang kelas mudah berubah menjadi jalur perakitan industri. Siswa dan mahasiswa dilatih menguasai perangkat, prosedur, dan target kerja, tetapi tidak selalu diajak memahami dampak sosial dari pekerjaan yang akan mereka jalani. Mereka mengetahui cara menjalankan mesin, tetapi belum tentu memahami siapa yang dirugikan oleh limbahnya. Mereka mampu menyusun laporan, tetapi belum tentu berani mempertanyakan manipulasi data di dalam perusahaan.
Pendidikan yang terlalu pragmatis juga dapat menggeser kesadaran sipil, etika, dan tanggung jawab sosial ke pinggir kurikulum. Mata pelajaran atau program studi yang tidak menghasilkan keuntungan langsung dianggap kurang penting. Ilmu humaniora, filsafat, sastra, dan ilmu sosial dipertanyakan karena dinilai tidak memiliki hubungan cepat dengan kebutuhan industri. Padahal, disiplin tersebut membantu manusia membaca kekuasaan, memahami penderitaan orang lain, serta menilai apakah suatu kemajuan memang layak disebut kemajuan.
Pada saat yang sama, menurut OECD (2022) industri sedang banyak membicarakan Environmental, Social, and Governance (ESG). Perusahaan tidak lagi hanya dinilai dari keuntungan, tetapi juga dari dampaknya terhadap lingkungan, pekerja, masyarakat sekitar, dan tata kelola. Investor mulai memperhatikan penggunaan energi, perlindungan hak buruh, hubungan dengan komunitas, transparansi, serta resiko korupsi.
Perubahan ini memperlihatkan bahwa investasi masa depan membutuhkan lebih dari sekadar tenaga kerja terampil. Perusahaan juga membutuhkan pekerja, warga, dan pemimpin yang memiliki kesadaran etis. Mereka harus mampu mengenali kerusakan lingkungan, konflik kepentingan, ketidakadilan upah, atau penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa kemampuan tersebut, ESG hanya menjadi istilah yang baik di atas kertas.
Paulo Freire melalui gagasannya menolak pendidikan yang hanya memindahkan pengetahuan dari guru kepada peserta didik (Freire, 2008). Pendidikan seharusnya membantu manusia membaca dunia, bukan sekadar membaca kata. Peserta didik diajak memahami bahwa masalah kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan tidak selalu lahir dari kesalahan individu, tetapi juga dari struktur sosial dan kebijakan.
Pendidikan kritis tidak harus diposisikan sebagai musuh perusahaan. Pendekatan ini justru dapat menjadi pengawal agar investasi tidak berjalan tanpa batas. Mereka tidak menolak pembangunan, tetapi menuntut agar manfaat dan risikonya dibagi secara adil.
Kita memahami bahwa stabilitas bukan sekadar tidak adanya demonstrasi atau konflik. Masyarakat yang diam karena takut kehilangan pekerjaan belum tentu hidup dalam keadaan stabil. Stabilitas yang sehat muncul ketika warga dapat menyampaikan keberatan, memperoleh informasi, dan ikut menentukan keputusan yang memengaruhi kehidupannya.
Jika tanah warga digusur tanpa dialog, buruh dilarang berserikat, atau masyarakat sekitar tambang tidak memperoleh perlindungan, ketenangan yang terlihat hanya bersifat sementara. Konflik dapat tersimpan dan muncul kembali dalam bentuk ketidakpercayaan, perlawanan, atau kekerasan. Pendidikan kritis membantu mencegah keadaan tersebut dengan membuka ruang dialog sejak awal.
Dengan kuatnya pendidikan kritis dapat membantu memahami tentang keselamatan kerja, upah yang layak, dan hak berserikat bukan pemberian perusahaan, tetapi bagian dari hak yang harus dijaga. Mereka dapat melihat hubungan antara target produksi, jam kerja, kesehatan, dan pembagian keuntungan.
Tumbuhnya keberanian sipil dari para pekerja yang menemukan praktik suap, manipulasi laporan, atau pelanggaran keselamatan memiliki dasar moral untuk melaporkannya. Budaya whistleblowing hanya dapat tumbuh ketika orang tidak dibiasakan tunduk secara buta kepada atasan.
Masyarakat kritis bukan ancaman bagi investor yang sehat. Mereka justru menjadi penyaring. Investor yang bergantung pada upah murah, perizinan gelap, dan lemahnya pengawasan mungkin merasa terganggu. Namun, investor yang menghargai kepastian hukum, reputasi, dan keberlanjutan akan memperoleh manfaat dari masyarakat yang mampu menjaga akuntabilitas.
Realita Pendidikan yang Ikut TergerusMasalahnya, cita-cita pendidikan kritis sulit diwujudkan ketika kebijakan pendidikan hanya mengejar keterampilan yang sedang dibutuhkan pasar. Mahasiswa diarahkan mengikuti sertifikasi, magang, dan pelatihan teknis, tetapi ruang untuk membaca teori, berdiskusi, dan mempertanyakan ketimpangan semakin terbatas. Kampus berisiko berubah menjadi balai latihan kerja dengan nama yang lebih besar.
Kondisi ini semakin berat karena banyak pendidik belum memperoleh kesejahteraan yang layak. Guru honorer dan dosen dengan penghasilan rendah harus membagi perhatian antara mengajar, mencari tambahan pendapatan, dan memenuhi kebutuhan keluarga. Padahal, mereka diminta menghasilkan generasi unggul, adaptif, dan kritis.
Pendidik adalah bagian dari infrastruktur sosial investasi. Jalan dan gedung dapat dibangun dalam beberapa tahun, tetapi kemampuan berpikir dan karakter warga dibentuk dalam waktu panjang. Jika pendidik terus diperlakukan sebagai biaya yang harus ditekan, negara sebenarnya sedang mengurangi kualitas pilar pendidikan yang selalu disebut sebagai dasar pembangunan.
Pendidikan kritis tidak menolak investasi, teknologi, atau kebutuhan dunia kerja. Justru mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi harus tetap berada dalam kendali manusia. Pendidikan tidak cukup mencetak orang yang mampu bekerja. Pendidikan juga harus melahirkan orang yang mampu menilai apakah pekerjaan tersebut adil, aman, dan berguna bagi kehidupan bersama.
Pada akhirnya, pendidikan kritis menjadi bagian penting dalam menciptakan investasi yang beradab sebagai penjaga agar pertumbuhan ekonomi tidak dibayar dengan kerusakan alam, eksploitasi pekerja, dan hilangnya ruang hidup masyarakat. Tanpa pendidikan kritis, investasi mungkin tumbuh cepat. Namun, pertumbuhan tersebut dapat meninggalkan masalah yang jauh lebih mahal pada masa depan.
Komentar (0)