Daya Tahan PKB dan Kapasitas Kepemimpinan Cak Imin

Tepat pada 23 Juli 2026 ini Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berusia 28 Tahun. PKB saat ini berhasil menempati posisi sebagai partai politik nasional berbasis Islam terbesar di Indonesia.

Data menunjukkan, pada Pemilu 2024, PKB berhasil mendulang 16.115.655 suara atau 10,62% suara sah nasional. Suatu capaian tertinggi sepanjang sejarah partai ini—melampaui rekor sebelumnya yang dicetak pada Pemilu 1999 di era KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). 

Dari perolehan suara tersebut, PKB berhasil mengamankan 68 kursi di DPR RI periode 2024–2029, naik signifikan dari 58 kursi pada periode sebelumnya.

Keberhasilan PKB saat ini adalah buah dari cetak biru mapannya manajemen kepartaian, kaderisasi, dan konsolidasi organisasi. Termasuk, kemampuan menavigasi kebuntuan politik yang merupakan dampak dari adanya perubahan konfigurasi politik dan lanskap kekuasaan. 

PKB dipandang memiliki kecakapan adaptasi di atas rata-rata. Hal ini bisa terlihat—pada saat partai-partai lain masih asyik mengadopsi mentah-mentah teori demokrasi one man one vote dalam mekanisme pemilihan pucuk pimpinan partai—semacam kongres, munas, atau muktamar—PKB justru menggantikannya dengan sistem syura (musyawarah) sebagai model pengambilan keputusan tertinggi partai.

Model syura dipandang lebih kompatibel dan aplikatif dengan kondisi sosiologis konstituen PKB yang masih bercorak paternalistik.

Pilihan terhadap sistem syura di PKB tidak bisa dilepaskan dari aspek historis-aspiratif hubungan PKB dan Nahdlatul Ulama (NU). Secara prinsip syura adalah pengambilan keputusan kolektif yang berakar dari tradisi fiqih dan kultur pesantren.

Dampak dari penerapan model syura sangat terlihat bagaimana pengorganisasian struktural PKB tampak jauh lebih terkonsolidasi, lebih masif, dan rapi. 

Sementara dari sisi manajemen konflik, PKB terlihat lebih terkelola. Dengan pendekatan syura, PKB efektif menutup rapat celah adanya mobilisasi dan pembelahan pemilik suara saat muktamar—sehingga praktik money politics, polarisasi elite, dan potensi sengketa putusan hasil pemilihan bisa dikikis habis.

Model sukses pengambilan keputusan PKB ini—kaitannya dalam menjaga soliditas dan kohesivitas kepengurusan—bisa dibandingkan dengan “saudara tua” PKB sesama partai berbasis massa Islam, yakni PPP. Partai ini masih memakai pemilihan ketua umum secara langsung melalui voting. Alhasil, PPP masih belum bisa keluar dari kubangan konflik internal dan bayang-bayang dualisme kepengurusan.

Beda Cara PKB, Nasib Ironis PPP

Dalam suksesi Pemilu terakhir, PPP mengalami nasib yang tragis: untuk pertama kalinya sejak berdiri, partai berlambang Kakbah ini gagal melewati ambang batas parlemen sebesar 4%. Partai ini terlempar dari Senayan akibat konflik elite partai tidak terkelola dan manajemen partai yang dikelola secara serampangan.

Dua partai yang sama-sama lahir dari rahim tradisi politik Islam Indonesia ini kini berada di titik yang jauh berbeda: satu menguat dan mencetak rekor, satu lagi harus menata ulang dari nol di luar parlemen.

Dalam konteks ini, hemat saya, keberhasilan PKB tidak bisa dilepaskan dari perpaduan—antara kecanggihan mesin politik partai dan kepiawaian nakhoda PKB. Seorang nakhoda yang memiliki kapasitas organisatoris, cakap, lincah, cerdik, dan penuh terobosan: siapa lagi kalau bukan Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin.

Cak Imin: Cermin Kematangan Seorang Politisi

Cak Imin adalah pemimpin yang ditempa dari bawah, bukan pemimpin yang diberi karpet merah. Ia lahir dari tradisi aktivisme mahasiswa yang panjang—aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sejak masa kuliahnya di Universitas Gadjah Mada—dan dari literasi politik yang mapan sebagai bagian dari generasi aktivis 1998.

Dalam pengalaman pemerintahan, Cak Imin adalah salah satu pemimpin partai pascareformasi yang paling senior dan memiliki rekam jejak paling panjang. 

Ia pertama kali duduk sebagai anggota DPR pada Pemilu 1999 dan dipercaya menjadi Wakil Ketua DPR RI dalam usia 33 tahun. Jabatan ini kembali ia emban pada periode 2019–2024. Rekornya sebagai Wakil Ketua DPR RI termuda hingga saat ini tidak tergantikan.

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Cak Imin menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2009–2014). Ia juga melewati dua periode pemerintahan Joko Widodo sebagai Ketua Umum PKB yang terus membawa partainya masuk dalam koalisi pemerintahan.

Yang cukup mengejutkan sekaligus menegaskan kelincahannya sebagai politisi: meski kalah bertarung di Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan, Cak Imin dan PKB tetap memiliki posisi tawar merapat dan bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo Subianto. 

Cak Imin kini dipercaya memimpin Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam Kabinet Merah Putih sejak dilantik pada 21 Oktober 2024. Sebuah manuver yang mengubahnya dari rival utama Prabowo di pilpres menjadi salah satu menteri koordinator dalam pemerintahannya.

Langkah Cak Imin di atas sama mengejutkannya dengan keputusannya mendeklarasikan dirinya sebagai calon wakil presiden (Cawapres). Sesuatu yang keluar dari pakem dan kelaziman—karena umumnya seorang figur mendeklarasikan sebagai calon presiden (Capres), apalagi posisi Cak Imin sebagai ketua umum PKB.

Tidak selesai hanya di situ, kita tarik lagi ke belakang—PKB pernah mendeklarasikan sang raja dangdut (Rhoma Irama) sebagai bakal calon presiden PKB pada Pemilu 2014, hingga mewacanakan nama Jusuf Kalla. Publik saat itu banyak yang itu hanya sebentuk lelucon politik saja.

Namun, asumsi publik itu berbalik bersamaan dengan penambahan suara dan kursi PKB dari Pemilu ke Pemilu. Publik tersadar bahwa apa diperankan Cak Imin tidak ubahnya sebagai bagian dari strategi menjaga daya tawar dan visibilitas PKB di setiap siklus pemilu.

Dalam istilah lain, manuver-manuver itu tidak lain adalah langkah kuda Cak Imin agar PKB tetap bertengger dalam papan catur politik nasional.  Agar nama PKB dan Cak Imin terus jadi perbincangan dan menjadi algoritma politik yang tetap relevan di tengah perubahan konfigurasi kekuasaan yang cepat dan sering kali sulit ditebak.

Tiga Kunci Sukses Cak Imin

Hemat saya, Cak Imin sukses memimpin PKB setidaknya dalam beberapa aspek strategis berikut : 

Pertama, Cak Imin berhasil melakukan rebranding PKB—dari citra partai eksklusif kaum sarungan (basis pesantren) menjadi partai yang lebih terbuka dan inklusif. Alhasil, mampu menjangkau pasar pemilih di luar segmen tradisionalnya.

Kedua, Cak Imin dipandang berhasil menjalankan fungsi regenerasi kepemimpinan. Tampak jelas wajah-wajah muda yang segar kini menempati jabatan mentereng dan peran strategis dalam struktur elite PKB.

Lihat saja misalnya wajah-wajah baru baru PKB—bagaimana struktur Pimpinan Anak Cabang (PAC) dan Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) PKB banyak diisi oleh kader muda berusia di bawah 30 tahun. PKB bahkan menargetkan perekrutan ratusan ribu kader muda baru melalui program kaderisasi nasional menjelang Pemilu 2029.

Di level Dewan Pengurus Pusat (DPP), PKB menempatkan Pengurus Harian yang merepresentasi elemen anak muda milenial profesional sebagai juru bicara PKB di generasinya.

Ketiga, kesuksesan Cak Imin membawa PKB keluar dari stigma sebagai “partai Jawa”. Di bawah kepemimpinannya, wilayah-wilayah seperti Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatra yang sebelumnya tidak memiliki wakil di parlemen, kini berhasil “dihijaukan” —meski tetap mempertahan suara PKB di basis suara PKB di Jawa.

Tantangan PKB Masa Depan

Tentu saja, sejarah politik tidak pernah berhenti pada satu titik kemenangan. Tantangan PKB ke depan adalah menjaga agar mesin politik yang sudah terbukti tangguh ini tidak semata-mata bergantung pada figur tunggal Cak Imin. Melainkan, benar-benar terlembagakan hingga ke akar rumput — sehingga estafet kepemimpinan pasca-Cak Imin tidak menjadi ujian berat berikutnya bagi partai berlambang bumi ini.

Pada akhirnya, Harlah ke-28 PKB bukan sekadar seremoni perayaan usia. Akan tetapi, juga momentum untuk merefleksikan bagaimana seni berpolitik yang out of the box. Berani mengambil langkah tak terduga, membaca arah angin kekuasaan, sekaligus menjaga soliditas organisasi telah menjadi modal utama PKB bertahan dan bahkan menguat di tengah pasang surut demokrasi Indonesia pascareformasi.