PERGANTIAN pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menjadi perhatian. Nanik Sudaryati Deyang mengundurkan diri sebagai Kepala BGN dengan alasan kesehatan.
Presiden Prabowo Subianto kemudian menunjuk Sudaryono sebagai penggantinya pada 22 Juli 2026.
Sebelumnya, pergantian pimpinan BGN juga sudah dilakukan. Tiga pimpinannya terdahulu, Dadan Hindayana, Brigjen Polisi (Purn) Sony Sonjaya dan Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung terjerat kasus dugaan korupsi proyek MBG.
Prabowo menunjuk Nanik, Agustina Arumsari, dan Mayjen Trenggono sebagai pengganti. Namun, baru menjabat selama 45 hari, Nanik memilih mundur sebagai Kepala BGN.
Secara administratif, pergantian pejabat merupakan hal biasa dalam pemerintahan. Namun, BGN bukan lembaga biasa. Lembaga ini berada di jantung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kebijakan strategis yang menyentuh puluhan juta masyarakat dan berkaitan langsung dengan masa depan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Skala program tersebut sangat besar. Pada awal 2026, MBG telah menjangkau sekitar 59,86 juta penerima manfaat melalui 21.102 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah menargetkan cakupan hingga 82,9 juta penerima manfaat sepanjang 2026.
Baca juga: Pembenahan Setengah Hati Managemen MBG
Pada saat yang sama, BGN memperoleh alokasi anggaran awal Rp 268 triliun yang kemudian mengalami efisiensi menjadi sekitar Rp 229 triliun.
Besarnya cakupan dan anggaran menunjukkan bahwa BGN merupakan institusi strategis dengan tanggung jawab publik yang sangat besar.
Karena itu, perdebatan publik seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan siapa menggantikan siapa. Pertanyaan yang lebih penting ialah: apakah pergantian kepemimpinan ini dapat menjadi momentum memperkuat tata kelola BGN secara sistemik?
Dalam pemerintahan modern, organisasi publik yang kuat tidak boleh terlalu bergantung pada figur.
Pemerintahan era digital membutuhkan sistem yang mampu mengintegrasikan data, menyimpan pengetahuan kelembagaan, mengukur kinerja, dan mengambil keputusan berdasarkan bukti. Pemimpin boleh berganti, tetapi organisasi harus tetap mampu bekerja.
Tantangan utama Kepala BGN yang baru ialah melakukan diagnosis menyeluruh pascaterungkapnya berbagai penyimpangan implementasi program MBG, di antaranya dugaan korupsi dan keracunan massal.
Bagian mana yang telah efektif? Di mana terdapat persoalan? Apa akar masalahnya? Apakah berkaitan dengan data penerima manfaat, rantai pasok, kualitas makanan, koordinasi, pengawasan, atau kapasitas pelaksana?
Tanpa diagnosis yang tepat, perubahan mudah terjebak pada pergantian struktur dan personel, tetapi tidak menyentuh persoalan mendasar.
BGN membutuhkan ekosistem data yang terintegrasi. Data penerima manfaat, satuan pendidikan, kondisi sosial ekonomi, kebutuhan gizi, ketersediaan bahan pangan, distribusi, hingga pengaduan masyarakat harus dapat dibaca sebagai satu kesatuan.
Komentar (0)