HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dinas Tata Ruang dan Bangunan (Distaru) Kota Makassar meluncurkan inovasi Rekayasa Lingkungan Bentang Pesisir (Railing Besi) sebagai proyek perubahan untuk memperkuat pengawasan pemanfaatan ruang sekaligus mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Kepala Distaru Kota Makassar, Muh Fuad Azis, mengatakan pelaksanaan inovasi Railing Besi dibagi dalam tiga tahapan, yakni jangka pendek, menengah, dan panjang.
Pada tahap awal, Distaru melakukan identifikasi seluruh bentang pesisir Kota Makassar selama dua bulan. Hingga saat ini progres pekerjaan telah mencapai sekitar 75 persen.
“Ini adalah inovasi yang kami jalankan. Target awal menyelesaikan identifikasi kawasan pesisir sebagai dasar pengawasan dan penataan ruang, setelah itu akan dilanjutkan ke tahap menengah dan jangka panjang,” ujarnya, Rabu (22/7/2026).
Fuad menjelaskan, Railing Besi dirancang sebagai sistem pengendalian tata ruang berbasis digital yang mampu mendeteksi, memantau, dan memverifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang, khususnya di kawasan pesisir.
Pada tahap menengah, Distaru menargetkan penyelesaian pemetaan dan pengawasan seluruh bentang pesisir. Selanjutnya, pada tahap jangka panjang sistem tersebut akan diperluas hingga mencakup seluruh wilayah Kota Makassar seluas sekitar 177 kilometer persegi.
Menurut Fuad, program ini membutuhkan kolaborasi lintas perangkat daerah, instansi vertikal hingga aparat penegak hukum. Distaru bahkan telah melakukan sosialisasi kepada Kejaksaan sebagai bagian dari penguatan pengawasan pelanggaran tata ruang.
“Program ini membutuhkan sinergi semua pihak, baik OPD, instansi vertikal maupun aparat penegak hukum agar pengendalian pemanfaatan ruang berjalan efektif,” katanya.
Ia menjelaskan, inovasi tersebut merupakan implementasi Perda Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2024 tentang RTRW dan menjadi instrumen untuk mempercepat penyelesaian RDTR yang ditargetkan rampung tahun ini.
Menurutnya, RDTR sangat penting sebagai pedoman pengendalian pembangunan, investasi hingga penerbitan berbagai perizinan bangunan.
“Selain itu, sistem tersebut mampu menekan potensi pelanggaran tata ruang yang selama ini masih terjadi di berbagai kawasan,” tutur Fuad.
Salah satu indikasi yang kerap ditemukan ialah ketidaksesuaian fungsi bangunan dengan peruntukan kawasan. Ia mencontohkan sekolah yang berdiri di kawasan perdagangan dan jasa.
“RTRW masih berupa rencana tata ruang sehingga setiap perubahan fungsi harus melalui mekanisme yang sesuai. Sistem Reling Besi akan mendeteksi indikasi tersebut sehingga pemerintah bisa melakukan evaluasi lebih awal,” tegasnya.
Untuk penyelesaiannya, pemerintah tidak selalu mengedepankan pembongkaran bangunan. Distaru tengah menyiapkan Peraturan Wali Kota mengenai mekanisme insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang.
“Konsep Railing Besi bukan semata-mata membongkar bangunan, pendekatannya adalah penataan dan pembinaan.”
“Karena itu kami menyebutnya bertangan besi tetapi berhati kapas, tegas dalam aturan namun tetap mengedepankan solusi agar masyarakat dapat menyesuaikan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan yang berlaku,” tambah Fuad.
Ia menambahkan, sistem tersebut juga akan mengidentifikasi garis pantai, kawasan daratan hingga sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan.
“Sistem ini akan mengidentifikasi batas garis pantai, kawasan daratan, hingga sempadan pantai yang merupakan kawasan perlindungan dan wajib dipatuhi sesuai ketentuan peraturan atau regulasi UU,” jelasnya.
Fuad mengatakan inovasi Railing Besi telah memiliki dasar hukum melalui SK Wali Kota Makassar dan kini memasuki tahap implementasi.
“Setelah launching, seluruh tim sudah mulai bekerja. Bahkan sebelumnya SK Wali Kota sudah terbit sehingga program ini sudah berjalan.”
Tim Railing Besi kata di, juga sudah mulai berkomunikasi dengan masyarakat di tiga kecamatan sebagai tahap awal. (*)
Komentar (0)