Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, merespons isu yang sempat viral terkait mutasi ASN Kementerian PU ke berbagai daerah. Ia membantah alasan mutasi tersebut dikarenakan adanya kebocoran surat perjalanan dinasnya ke Amerika Serikat (AS) bocor.
Menteri PU juga menjelaskan perjalanan dinasnya tersebut sudah dibatalkan sehingga ia tak jadi terbang ke AS.
“Enggak ada hubungan dengan itu, sebenarnya saya juga enggak jadi pergi juga kan. Tapi saya nggak jadi pergi bukan karena itu bocor loh ya,” kata Dody di Kantor Kementerian PU, Jakarta pada Rabu (22/7).
Terkait kebocoran surat dinas tersebut, Dody juga menjelaskan ia belum melakukan koordinasi kembali dengan Sekjen Kementerian PU. Ia juga mengaku bahwa ia merupakan salah satu menteri yang jarang ke luar negeri.
“Saya sebetulnya kan menteri jalan ke luar negeri, jadi belum pernah saya belum pernah bicara lagi sama Pak Sekjen,” ujarnya.
Alasan Mutasi ASNTerkait mutasi yang dilakukan, menurutnya, kebijakan itu merupakan hal yang biasa. Pegawai Kementerian PU justru memang lebih banyak di daerah ketimbang kantor pusat yang berada di Jakarta.
Untuk jumlah, ia mendetailkan, dari 38.000 ASN Kementerian PU, hanya 4.000 di antaranya yang berada di kantor pusat.
“Ya pegawai PU itu memang tugasnya tidak di Jakarta. Harusnya di luar Jakarta. Nah kalau masalah mutasi menurut saya biasa saja sih. Mutasi itu satu hal,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa seharusnya ASN Kementerian PU tidak memiliki asumsi bahwa bekerja di kantor pusat di Jakarta sebagai posisi yang lebih baik. Di samping itu, ia tak ingin ada anggapan bahwa mutasi ke daerah di luar Jakarta merupakan hukuman untuk ASN.
“Suatu hal yang harus saya mulai kikis pelan-pelan dari teman-teman PU bahwa penempatan di luar Jakarta di manapun berada itu dianggap sebagai hukuman, di Indonesia Timur, di Indonesia Barat, di Indonesia Tengah, di Indonesia tugas kita di Kementerian Pekerjaan Umum itu membangun dan memelihara infrastruktur infrastruktur,” kata Dody.
Untuk itu, Dody mengaku ia terus melakukan komunikasi terkait hal tersebut baik dengan Sekjen maupun BPSDM Kementerian PU. Justru, alih-alih sebagai hukuman, Dody menganggap penempatan di daerah sebagai momen untuk meningkatkan kreativitas.
“Teman-teman yang mendapat kesempatan bekerja di daerah itu semestinya lebih mulia karena kreativitasnya bisa lebih baik lagi di sana. Kemudian interaktif dia dengan masyarakat tempat bisa lebih, karena bagaimana pun juga kita ini manusia biasa, manusia biasa pendatang, orang lokal pasti jauh lebih mengerti,” ujarnya.
Respons Cuti Harus Seizin MenteriDalam kesempatan sama, Dody juga merespons adanya pembicaraan di media sosial mengenai sistem cuti pegawai Kementerian PU yang kini harus melalui izin dari Menteri PU alias dirinya sendiri.
Terkait itu, Dody membenarkan bahwa memang cuti saat ini harus melalui dirinya. Hal itu disebabkan karena banyaknya izin ASN cuti yang bodong.
“Saya tarik rem supaya semua lari ke saya kalau semua lari ke saya kan saya bisa ngecek. Ternyata izinnya banyak yang bodong, bodong itu misalnya surat sakit palsu, surat apa palsu, kalau barang itu jatuh ke saya kan saya bisa perintahkan Irjen untuk ngecek,” kata Dody.
Adapun sistem tersebut menurutnya sudah diimplementasikan sejak 3 bulan lalu. Namun, hal itu nantinya hanya bersifat sementara dan Dody berkomitmen untuk mengembalikan sistem cuti ke sistem semula.
“Ini proses temporary aja, nanti kalau sudah memang sudah tertata lagi balik awal, saya balikin lagi, enggak (mau ikut urus cuti pegawai) saya juga capek, saya juga enggak mau, capek juga,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan persoalan lain di kepegawaian Kementerian PU adalah terkait judi online (judol) oleh para pegawai. Temuan itu menurutnya sudah disampaikan langsung oleh PPATK kepada Kementerian PU.
Adapun dari temuan itu, Dody mendapat laporan bahwa pegawai Kementerian PU yang terindikasi judol berasal dari Eselon 4 ke bawah dengan nilai hingga ratusan juga.
“Saya resmi ada surat resmi itu dari kepala PPATK kepada saya untuk menyerahkan data itu memang ada 6.300-an dari yang judol dan yang mengagetkan itu itu nilainya ada ratusan juta. Bingung saya, itu bukan Eselon 2, Eselon 1, bukan. Eselon 4, Eselon 5 dan yang enggak ada eselonnya. Pertanyaan berikutnya kan uangnya dari mana,” kata Dody.
Untuk itu, ia juga menjelaskan bahwa akan menggandeng BKN untuk memperbaiki kualitas ASN di Kementerian PU.
“Tapi ada tadi sudah menyampaikan ide atau usulan apa-apa yang bisa dikerjakan bersama antara Kementerian PU dan BKN untuk mampu memperbaiki kualitas dan integritas ASN di Kementerian PU. Kira-kira seperti itulah,” ujarnya.
Komentar (0)