Nikaragua berencana menghapus pemilu. Rencana itu memicu kemarahan Amerika Serikat (AS) yang memastikan tak akan tinggal diam atas rencana Nikaragua tersebut.
Rencana menghapus pemilu disampaikan Presiden Nikaragua Daniel Ortega pada Minggu (19/7). Jika terwujud maka negara di Amerika Tengah itu akan berubah menjadi sistem kekuasaan satu partai.
Ortega merupakan eks gerilyawan Nikaragua yang memimpin negara tersebut nyaris dua dekade. Pada hari Minggu kemarin dia mengancam tak akan ada pemilu, jika ada partai-partai di negaranya terpengaruh atau dikendalikan oleh Washington.
Saat bersamaan sejumlah tokoh oposisi Nikaragua meminta AS dan dunia internasional menekan pemerintahan Ortega. Mereka menuntut adanya pergantian pemerintahan yang demokratis di sana.
Rencana Ortega menuai reaksi keras dari Menlu AS Marco Rubio. Ia menyebut pemerintahan Ortega di Nikaragua otoriter.
"Presiden AS Donald Trump dan komunitas internasional tidak akan tinggal diam terhadap kediktatoran Murillo-Ortega yang represifnya semakin mendalam di dalam negeri," kata Rubio pada Selasa (21/7) seperti dikutip dari AFP.
"Dia menciptakan instabilitas yang mengancam keamanan nasional Amerika Serikat. Janji Ortega menghapus pemilu menunjukkan sikap pengecutnya serta ketakutannya terhadap keinginan rakyat Nikaragua," sambung dia.
Konflik AS-NikaraguaPerselisihan AS-Nikaragua bermula pada 2018 saat demo anti-pemerintah pecah di sana. AS terus menerus menekan Ortega dan istrinya Rosario Murillo yang juga Wapres Nikaragua atas tindakan kekerasan dalam demo.
Data PBB demo berujung kekerasan di Nikaragua pada 2018 lalu menewaskan lebih 300 orang.
AS lalu menjatuhkan sanksi kepada Nikaragua. Salah satunya pembatasan pemberian visa bagi 2.350 pejabat dan keluarga Pemerintah Nikaragua.
Tekanan AS tidak membuat Ortega melunak. Dia malah mengajukan reformasi konstitusional dengan tujuan memperpanjang masa jabatan presiden dari lima menjadi enam tahun.
Sebelum diancam akan dihapuskan Nikaragua berencana menggelar pemilu pada 2027.
Komentar (0)