Pemerintah menargetkan pembangunan 500 titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia pada 2029 sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Program pendidikan berasrama tersebut diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan berkualitas.
Deputi III Badan Komunikasi (Bakom) RI Kurnia Ramadhana mengatakan, pengembangan Sekolah Rakyat dilanjutkan secara bertahap. Pada tahun ajaran 2026/2027, jumlah Sekolah Rakyat akan bertambah dari 166 menjadi 182 sekolah sebelum nantinya diperluas hingga mencapai target di tahun 2029.
“Untuk tahun 2029, pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat mencapai 500 titik di 38 provinsi dan 416 Kabupaten/Kota,” ujar Kurnia dalam Konferensi Pers Update Program Prioritas/PHTC serta Penguatan Perlindungan Anak Nasional, di gedung Badan Komunikasi (Bakom) RI, Rabu (22/7).
Ia menjelaskan, perluasan tersebut merupakan bagian dari transisi bertahap pemerintah dari model Sekolah Rakyat rintisan menuju satuan pendidikan permanen yang lebih berkelanjutan.
Pada tahun ajaran 2026/2027, dari total 182 sekolah, sebanyak 93 sekolah merupakan Sekolah Rakyat permanen, sementara 81 lainnya merupakan Sekolah Rakyat rintisan tetap dan delapan lainnya adalah Sekolah Rakyat rintisan baru.
"Perluasan ini menjadi bagian dari transisi bertahap pemerintah dalam mengembangkan Sekolah Rakyat dari model rintisan menuju satuan pendidikan permanen yang lebih berkelanjutan,” kata Kurnia.
Pemerintah juga menargetkan meningkatkan kapasitas penerimaan peserta didik. Berdasarkan data per 8 Juli 2026, target siswa baru pada tahun 2026/2027 mencapai 28.568 orang, yang terdiri dari 6.305 siswa SD, 11.186 siswa SMP, dan 11.077 siswa SMA. Sehingga total peserta didik Sekolah Rakyat di proyeksikan mencapai 43.344 siswa.
“Total peserta didik Sekolah Rakyat tingkat SD, SMP, dan SMA secara keseluruhan dari yang sudah ada dan target sementara mencapai 43.344 orang pada tahun ini,” ungkap Kurnia.
Hingga 17 Juli 2026 telah berdiri 166 Sekolah Rakyat rintisan yang tersebar di 34 Provinsi dan 131 kabupaten/kota dengan jumlah 14.776 peserta didik dengan rincian 2.713 siswa SD, 5.681 siswa SMP, dan 6.382 siswa SMA.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, mengatakan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi pemerintah menyiapkan sumber daya manusia unggul tanpa meninggalkan kelompok masyarakat paling rentan.
“Supaya tidak ada anak yang tertinggal maka ada Sekolah Rakyat, pendidikan berasrama yang terutama ditunjukkan pada anak-anak dari keluarga miskin Desil 1 dan Desil 2,” ujar Pratikno.
Ia menegaskan pemerintah menjalankan dua agenda besar secara bersamaan, yakni memastikan seluruh anak memperoleh akses pendidikan sekaligus menyiapkan generasi Indonesia yang mampu bersaing di tingkat global.
“Tidak ada yang tertinggal di Desil 1 dan Desil 2 juga dijamin aksesnya, tetapi di saat yang sama juga menyiapkan SDM yang kompetitif. Jadi no one left behind sekaligus globally competitive. Itu dua hal yang dilakukan secara bersamaan dalam pembangunan SDM,” tambah Pratikno.
Komentar (0)