Sudah hampir tiga dekade cadangan minyak dan gas bumi (migas) raksasa ditemukan di lepas pantai (offshore) Laut Arafura pada 1998.
Proyek yang dikenal sebagai Blok Masela itu kini akhirnya memasuki babak baru setelah bertahun-tahun diliputi ketidakpastian.
Setibanya di Bandara Mathilda Batlayeri di Pulau Yamdena, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Rabu (15/7), kumparan disambut angin sejuk monsun timur dari Australia.
Meski monsun timur identik dengan udara kering, hujan lebat masih kerap mengguyur kepulauan ini hampir setiap hari.
Kepulauan Tanimbar berada di Provinsi Maluku. Wilayah selatannya berbatasan langsung dengan perairan Australia, sedangkan di sisi barat berdekatan dengan Timor Leste.
Jaraknya masing-masing sekitar 500 kilometer, bahkan lebih dekat dibandingkan dengan Kota Ambon. Di sebelah barat Kepulauan Tanimbar terdapat Kabupaten Maluku Barat Daya, lokasi Pulau Masela berada.
Lapangan Abadi di Blok Masela berlokasi sekitar 12 mil laut dari pulau terdekat. Sementara itu, fasilitas pengolahan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) akan dibangun di daratan (onshore) Pulau Yamdena, tepatnya di Desa Lermatang.
Fasilitas tersebut dirancang memiliki kapasitas produksi 9,5 juta ton LNG per tahun, kondensat 35 ribu barel per hari, dan gas alam 150 juta kaki kubik per hari.
Sehari sebelum seremoni peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek Blok Masela, kumparan menyusuri Saumlaki, ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kawasan di selatan Pulau Yamdena itu terasa tenang dan asri, jauh berbeda dengan hiruk-pikuk kota-kota besar di Pulau Jawa.
Meski demikian, denyut aktivitas ekonomi tetap terasa. Di sekitar Saumlaki Town Square, sejumlah warga menjajakan jagung kacang goreng, makanan khas daerah yang dikemas dalam botol bekas air mineral dan menjadi salah satu oleh-oleh unik dari Tanimbar.
Tak jauh dari sana, beberapa sopir ojek tampak menunggu penumpang. Di hadapan mereka berdiri baliho bergambar Mayjen TNI Dody Triwinarto dengan tulisan, "Sukseskan Blok Masela! Bersama Masyarakat Tanimbar, Menuju Masa Depan yang Sejahtera."
"Ya sudah lama sih (tahu proyek Blok Masela), baru jalan. Harapannya kalau jalan dengan baik pasti Saumlaki berjalan dengan baik (ekonominya). Sekarang belum berdampak, masih proses," kata Roni, seorang pengemudi ojek di Saumlaki.
Roni mengaku belum merasakan dampak berarti dari pengembangan proyek yang telah bergulir selama hampir tiga dekade itu. Menurut dia, perekonomian Saumlaki masih bertumpu pada sektor pertanian, perdagangan, dan perikanan.
"Kami senang, malah menunggu," tegas Roni.
Harapan serupa disampaikan Muhardi, perantau asal Suku Bugis yang telah lama menetap di Saumlaki. Berprofesi sebagai penjahit, ia berharap rampungnya proyek Blok Masela akan menarik lebih banyak pendatang sehingga turut meningkatkan usahanya.
"Insyaallah pasti ada dampaknya, karena nanti banyak karyawannya. Otomatis sebagai penjahit ya ada dampaknya (tambahan pelanggan). Itu yang kita harapkan," ujarnya.
Muhardi mendengar proyek Blok Masela akan menyerap ribuan tenaga kerja. Ia berharap sebagian pekerja menetap di Saumlaki sehingga kebutuhan akan jasa penjahit ikut meningkat. Saat ini, menurutnya, usaha jahit yang dijalankan sudah cukup ramai.
"Saya cuma harap kalau itu betul-betul sudah jalan, pesanan jahitan tambah banyak," ungkapnya kepada kumparan sambil tetap menjalankan mesin jahit.
Toko milik Muhardi berdiri berdampingan dengan deretan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lain yang tidak jauh dari Pelabuhan Saumlaki.
Beragam kebutuhan tersedia di kawasan tersebut, mulai dari tekstil, sayuran, obat-obatan, hingga mainan anak-anak. Selain ojek, masyarakat setempat juga mengandalkan angkutan kota sebagai transportasi umum, yang khas dengan warna mencolok dan alunan musik yang menggelegar.
Pelatihan untuk Warga Lokal
Salah satu sopir yang mendampingi rombongan media, Ongky, mengaku antusias menyambut dimulainya pembangunan Blok Masela. Ia mengatakan telah mengikuti perkembangan proyek tersebut sejak awal.
Menurut Ongky, operator Blok Masela, Inpex Corporation, telah menyelenggarakan sejumlah pelatihan bersertifikat bagi masyarakat lokal.
Pelatihan itu ditujukan untuk berbagai profesi, mulai dari sopir, petugas keamanan, petani, operator alat berat, hingga petugas kebersihan, sebagai bagian dari persiapan kebutuhan tenaga kerja pendukung proyek.
Setidaknya terdapat dua gelombang pelatihan bagi sopir. Pelatihan tersebut dipersiapkan untuk mendukung kegiatan survei lokasi dan studi kelayakan lahan sebelum pembangunan proyek beserta fasilitas pendukungnya dimulai.
"Waktu 2018-2019 itu ada dua rental yang ikut. Masing-masing rental 10 (sopir). Pelatihan kedua lebih lagi dari ini, karena kan itu sudah pelatihan kedua, sudah penambahan rental lagi yang masuk," jelas Ongky.
Setelah mengikuti pelatihan sebagai sopir, Ongky berharap dapat mengikuti pelatihan sebagai petugas keamanan. Menurutnya, Inpex membutuhkan ribuan tenaga kerja, dengan prioritas masyarakat asli Kepulauan Tanimbar, meski sebagian pekerja juga akan berasal dari daerah lain seperti Ambon.
"Inpex ini kan mereka minta tenaganya, ada sekitar berapa ribu orang itu asli Tanimbar. Jadi kan ada dari balai apa itu kan minta untuk ikut pelatihan semuanya. Ada sekitar 20 permintaan untuk nanti pelatihan," imbuhnya.
Lika-liku Pembebasan Lahan
Di balik antusiasme masyarakat, pembangunan Blok Masela juga sempat diwarnai persoalan pembebasan lahan. Ongky mengungkapkan, penolakan sempat muncul dari sebagian warga, terutama di Desa Lermatang yang menjadi lokasi pembangunan fasilitas pengolahan LNG di darat (onshore LNG/OLNG).
Sebagian lahan yang akan digunakan merupakan tanah adat sekaligus lahan perkebunan dan pertanian milik masyarakat. Namun, Ongky menilai persoalan tersebut kini telah menemukan titik temu antara pemerintah desa, tokoh adat, dan warga.
"Untuk dari pihak pemerintah desa, tetua adat, sudah setuju. Jadi dari pihak pemerintah desa di sana mereka bilang, kalau ada masyarakat yang komplain, nanti berhadapan sama mereka. Kalau mau dibilang, sudah tidak ada masalah lagi," tutur Ongky.
Perjalanan dari Saumlaki menuju Desa Lermatang memakan waktu sekitar satu jam melalui jalur darat. Pada Kamis (16/7) siang, seremoni peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek Blok Masela akhirnya digelar sebagai penanda dimulainya pembangunan proyek beserta fasilitas pendukungnya.
Acara tersebut disambut meriah oleh masyarakat yang memadati dua tenda besar, meski cuaca siang itu cukup terik. Sejumlah warga yang hadir merupakan petani yang lahannya termasuk dalam sekitar 662 hektare area yang dibebaskan untuk pembangunan fasilitas OLNG.
Salah satunya Samuel, petani sekaligus nelayan asal Desa Lermatang. Di lahannya, ia menanam singkong, ubi jalar, pisang, kelapa, kacang-kacangan, hingga pohon jati. Dalam proses pembebasan lahan, perusahaan menerapkan skema ganti untung berdasarkan tanaman yang tumbuh di atas lahan tersebut.
"Aksi-aksi masyarakat untuk menolak, itu tidak ada. Masyarakat Desa Lermatang 100 persen menerima perusahaan ini dengan lapang dada. Memang ada isu-isu yang berkembang pada bulan-bulan kemarin, tahun-tahun kemarin, sehingga ada demo-demo itu untuk menuntut hak mereka," ungkap Samuel.
Meski mendukung proyek tersebut, Samuel berharap perusahaan tidak hanya memberikan kompensasi atas tanaman yang terdampak, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat. Menurutnya, sekitar 95 persen warga Desa Lermatang menggantungkan hidup dari sektor pertanian.
"Bicara terkait dengan perjalanan kehidupan ini kan kalau tidak ada lokasi yang masyarakat ini berkebun, ya otomatis bahwa anak-anak mereka juga punya masalah pendidikan ini kan terbatas, bahkan ekonomi juga terbatas," keluhnya.
Sementara itu, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Kepulauan Tanimbar, Jessy Devy Tuhurima, mengatakan lahan yang dibebaskan merupakan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. Pemerintah daerah, kata dia, terus berdialog dengan masyarakat guna mencari solusi terbaik.
"Dukungannya selama ini kita tetap membantu dengan sosialisasi kepada masyarakat. Kalau ini memang kawasan hutan, kemudian ada hak-hak masyarakat di dalamnya, kita juga mendukung agar itu bisa terealisasi," tuturnya.
Jalan Keluar dan Janji Pemerintah
Usai berdiskusi dengan pemerintah daerah, masyarakat adat, dan Inpex Corporation, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah akan memprioritaskan keterlibatan masyarakat lokal dalam proyek Blok Masela. Ia juga berjanji memenuhi aspirasi warga yang terdampak pembebasan lahan.
Bahlil meminta petani yang lahannya terdampak tetap memperoleh ganti untung, meski perkebunan mereka berada di atas kawasan hutan negara. Permintaan tersebut, kata dia, telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto yang hadir secara virtual dalam seremoni groundbreaking.
"Saya izin melaporkan Bapak Presiden, sekalipun tanah yang dipakai adalah tanah kawasan hutan, namun mereka sudah berkebun secara turun-temurun. Izinkan tadi saya membuat kebijakan, sudah barang tentu nanti kami akan laporkan dan minta arahan Bapak Presiden agar mereka diberikan bukan ganti rugi, tapi ganti untung untuk dipergunakan sebaik-baiknya," jelas Bahlil saat Groundbreaking PSN LNG Abadi Masela, Kamis (16/7).
Ditemui usai acara, Bahlil menegaskan tuntutan masyarakat terkait pembebasan lahan tidak boleh diabaikan. Menurutnya, persoalan kepemilikan lahan di Tanimbar harus dipahami dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang berbeda dengan wilayah lain, termasuk Pulau Jawa.
"Selama itu aturannya ada, saya akan memprioritaskan, karena bagi orang tua-tua di sini memang beda persepsi antara orang punya tanah di wilayah kita dengan di Jawa. Kalau kita di sini biar masih kawasan hutan, tete dan nene (kakek dan nenek) punya barang ini, ini yang kalian maksudkan kan? Ini sudah anak turun-temurun," jelasnya.
Karena itu, Bahlil meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menangani proses pembebasan lahan dengan tetap mengedepankan kearifan lokal, meski masyarakat tidak memiliki sertifikat kepemilikan. Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak ketiga yang mengambil keuntungan dari proses tersebut sehingga manfaat proyek benar-benar dirasakan masyarakat yang selama ini menggarap lahan secara turun-temurun.
"Saya sudah meminta kepada SKK Migas perlakuannya harus beda. Itu yang kau maksudkan kan? Jadi tidak boleh kita menjual hak kesulungan kepada orang yang punya bukan hak kesulungan," kata Bahlil.
Selain menjanjikan penyelesaian persoalan lahan, pemerintah juga menargetkan proyek Blok Masela menjadi motor penggerak ekonomi nasional dan daerah.
Proyek tersebut diperkirakan memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar US$137,8 miliar. Sementara itu, produk domestik regional bruto (PDRB) Provinsi Maluku diproyeksikan meningkat hingga US$95 miliar dan PDRB Kabupaten Kepulauan Tanimbar mencapai sekitar US$92 miliar.
Dari sisi ketenagakerjaan, proyek ini diperkirakan menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja selama masa konstruksi dan 800 hingga 1.000 pekerja pada tahap operasional.
Bahlil memastikan masyarakat lokal akan menjadi prioritas dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Menurutnya, sekitar 20 hingga 30 persen kebutuhan pekerja dapat berasal dari masyarakat Tanimbar, selama memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan.
"Minimal 20 sampai 30 persen, yang penting yang profesional. Ini barang bukan pergi campur-campur labor, ini betul-betul profesional yang betul-betul punya skill, termasuk pengusahanya juga harus yang punya skill," tandas Bahlil.
Bagi masyarakat Tanimbar, dimulainya pembangunan Blok Masela bukan sekadar seremoni peletakan batu pertama setelah penantian panjang selama hampir tiga dekade.
Lebih dari itu, proyek tersebut menjadi harapan baru agar kekayaan migas di perairan mereka benar-benar menghadirkan manfaat, membuka lapangan kerja, menggerakkan roda ekonomi, sekaligus membawa kemakmuran yang selama ini hanya menjadi janji.
Komentar (0)