DPRD DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja ke fasilitas PAM JAYA di beberapa lokasi. Kunjungan ini guna meninjau langsung upaya perusahaan daerah tersebut dalam menekan angka Non-Revenue Water (NRW) atau selisih pencatatan air PDAM.
Dalam kunjungan itu, DPRD DKI Jakarta juga mendorong PAM JAYA mempercepat implementasi sambungan rumah tangga, mengingat cakupan sambungan saat ini baru mencapai 44 persen.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh mengatakan sambungan ke rumah warga harus terus diimplementasikan dan dijalankan agar air yang sudah mengalir di pipa tidak sekadar standby tanpa termanfaatkan.
"Jangan sampai air standby terus di pipa, bagaimana sambungan rumah itu bisa berjalan sehingga nantinya ada penurunan NRW," ujar Ketua Komisi B DPRD Novan Harian Paloh dalam keterangan tertulis, Selasa (21/7/2026).
Nova menjelaskan penurunan NRW dapat dilihat dari tiga kategori sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PermenPU) Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Air Minum, yakni konsumsi resmi tak berekening (authorized unbilled consumption), kehilangan komersial (apparent losses), dan kehilangan fisik (real losses).
Ia menyebut selama ini publik hanya mengenal NRW sebatas kebocoran pipa, padahal kategorinya lebih luas mencakup sambungan ilegal hingga kesalahan pencatatan meter.
Nova menyebut capaian penyediaan air bersih di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara sudah lebih aman, sementara wilayah Jakarta Selatan masih dikebut PAM JAYA seiring perluasan sambungan rumah tangga.
Sebagai bagian dari upaya menekan NRW, Nova turut menyampaikan rencana penggantian pipa yang sempat dibahas dalam pertemuan tersebut.
"Tadi disampaikan Pak Dirut, kalau misalnya mengganti keseluruhan 13.000 pipa yang ada di DKI Jakarta, kurang lebih membutuhkan dana yang sangat besar, sampai Rp 22 triliun," ujar Nova.
Rencana tersebut akan melalui proses market sounding pada Desember mendatang.
(prf/ega)
Komentar (0)