Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan adanya satu sekolah yang dilayani oleh dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Ketua BGN sekaligus Juru Bicara BGN, Agustinus Arumsari, mengatakan temuan tersebut diperoleh setelah data penerima manfaat mulai disandingkan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Misalnya kami temukan ada satu sekolah ternyata dilayani oleh dua SPPG. Kelas 1 sampai kelas 3 dilayani SPPG A, kelas 4 sampai kelas 6 dilayani SPPG B,” kata Arumsari dalam konferensi pers di Gedung BGN, Jakarta, Selasa (21/7).
Menurut dia, kondisi tersebut dinilai janggal sehingga kini tengah ditelusuri lebih lanjut. BGN menduga adanya potensi ketidaktepatan sasaran maupun pemborosan anggaran akibat data yang belum terintegrasi dengan baik.
“Begitu disandingkan dengan Dapodik, kok kita merasa ada yang aneh. Itu masih kami cari, masih kami telusuri,” ujarnya.
Arumsari menjelaskan, apabila ditemukan ketidaksesuaian data, jumlah penerima manfaat juga akan ikut disesuaikan. Sebab, jumlah siswa yang sebenarnya berdasarkan Dapodik bisa berbeda dengan data yang selama ini digunakan.
“Kalau yang ketemu nanti yang begitu, otomatis penerima manfaatnya juga berarti ada yang kemungkinan kemarin terbuang uang, karena sebenarnya harusnya enggak segitu. Karena Dapodik sebenarnya memang enggak segitu jumlahnya. Tapi karena SPPG-nya sudah terlalu banyak dan rebutan tadi,” katanya.
Untuk mencegah persoalan serupa terulang, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN yang baru dilantik, Zainuri, mengatakan pihaknya akan mengintegrasikan sistem data BGN dengan Dapodik milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Menurutnya, selama ini kedua sistem tersebut belum terhubung sehingga menyulitkan proses verifikasi penerima manfaat secara akurat.
“Salah satu yang kita akan coba itu adalah bagaimana kemudian Dapodik di Kemendikdasmen dan BGN ini bisa diintegrasikan sehingga secara real time berapa jumlah anak yang mendapatkan MBG bisa tampak,” ujar Zainuri.
Dengan integrasi tersebut, lanjut Zainuri, pemerintah dapat mengetahui sekolah mana saja yang menerima layanan MBG beserta jumlah siswanya secara langsung.
“Nah, sekolah-sekolah mana yang mendapatkan MBG dan berapa banyak itu juga bisa tampak. Data ini tentu penting agar memberikan kejelasan, kepastian, dan transparansi,” ucapnya.
Zainuri menambahkan, keterbukaan data juga menjadi salah satu arahan dalam rapat terbatas pemerintah agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan Program MBG.
“Salah satu poin penting dari hasil rapat terbatas itu adalah bahwa kita ingin membuka ruang yang lebih transparan, terbuka, sehingga masyarakat bisa tahu persis,” katanya.
Komentar (0)