Presiden Prabowo Subianto meniadakan target penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun ini. Sebelumnya, kepala negara sempat menetapkan sasaran penerima MBG mencapai 82,9 juta jiwa pada akhir 2026.
Secara umum, penerima MBG yang dimaksud adalah pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Angka penerima MBG pada awal tahun ini telah mencapai sekitar 62,3 juta orang.
"Presiden sudah memberikan arahan untuk memperbaiki tata kelola MBG dulu dan mengedepankan kualitas. Jadi, kami sudah tidak memiliki target penerima manfaat," kata Pelaksana harian (Plh) Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (21/7).
Menurut dia, Prabowo telah memahami bahwa pembenahan Program MBG saat ini tidak mudah. Arumsari menilai tata kelola program saat ini tidak baik pascaterbongkarnya kasus dugaan korupsi pengelolaan MBG oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), bulan lalu.
Kasus itu setidaknya telah menyeret empat pejabat BGN, yakni mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana; mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya; mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung, dan; eks Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Syarief Sulaeman Nahdi.
"Presiden sudah tahu permasalahannya, jadi beliau tidak membuat target-target tertentu ke kami. Angka penerima manfaat sudah tidak lagi menjadi hal yang kami kejar sebagai target," ujar Arumsari.
Dia menyampaikan tugas utama BGN saat ini adalah meningkatkan kualitas penyaluran MBG kepada para penerima manfaat eksisting. Secara khusus, Prabowo menginstruksikan untuk mengutamakan kualitas penyaluran MBG di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang mengatakan akan ada pemangkasan jumlah penerima manfaat MBG tahun ini. Hal itu akan berdampak pada tak terpenuhinya target penerima manfaat mencapai 82,6 juta orang pada akhir tahun.
Menurut Nanik, berkurangnya penerima manfaat MBG terjadi lantaran pihaknya melakukan moratorium pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Nanik tidak memerinci kapan moratorium pembangunan dapur SPPG itu akan berakhir. Namun ia mengatakan rencana tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo, bulan lalu.
"Kami sudah memaparkan ke Presiden Prabowo bahwa tahun ini kami tidak mengejar kuantitas penerima manfaat MBG, karena kami akan memperbaiki kualitas program," kata Nanik dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (4/6).
Dia menyampaikan, moratorium akan berlangsung setidaknya hingga pihaknya selesai menghitung ulang kebutuhan dapur SPPG di setiap kecamatan. Sebab, dapur SPPG yang kini beroperasi telah menumpuk di kawasan aglomerasi, sedangkan jumlah dapur SPPG di kawasan 3T masih minim.
Nanik menegaskan, semua anak harus mendapatkan MBG. Namun target tersebut dapat diwujudkan dengan jumlah dapur yang efisien. Menurutnya, penghitungan jumlah SPPG akan dilakukan dengan cepat karena telah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
"Kalau jumlah dapur banyak, tidak efisien. Karena itu, kami rem dulu pembangunan SPPG baru dan menata berapa sebenarnya jumlah SPPG yang dibutuhkan setiap kecamatan dan kabupaten," ujarnya.
Komentar (0)