Pemprov DKI Jakarta Targetkan Terbitkan Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun pada 2027 untuk Biayai Infrastruktur Publik

Pantau - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan penerbitan Obligasi Daerah senilai Rp3,5 triliun pada 2027 yang direncanakan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-5 abad atau 500 tahun Jakarta sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan rencana penerbitan Obligasi Daerah tersebut telah diusulkan dalam KUA-PPAS APBD Tahun 2027.

Ia mengungkapkan, "Rencana penerbitan Obligasi Daerah ini telah diusulkan dalam KUA-PPAS APBD Tahun 2027. Obligasi tersebut akan menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan daerah untuk mendukung berbagai proyek pelayanan publik."

Pernyataan tersebut disampaikan Pramono dalam kegiatan Capacity Building Penerbitan Obligasi Daerah di Tribrata Hotel & Convention Center, Jalan Darmawangsa Raya, Jakarta Selatan, Selasa (21/7/2026).

Obligasi Daerah tersebut direncanakan memiliki tenor maksimal tujuh tahun.

Besaran kupon obligasi akan ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi serta dinamika pasar keuangan saat penerbitan agar pembiayaan tetap efisien dan kompetitif.

Dana hasil penerbitan Obligasi Daerah akan difokuskan untuk pembangunan LRT Fase 1C Manggarai–Dukuh Atas.

Dana tersebut juga akan digunakan untuk pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD).

Selain itu, anggaran akan dialokasikan untuk pembangunan unit sekolah baru.

Pemprov DKI Jakarta juga akan memanfaatkan dana tersebut untuk pembangunan embung dan polder sebagai upaya pengendalian banjir.

Pembangunan rumah susun turut menjadi salah satu proyek yang akan didanai melalui penerbitan Obligasi Daerah.

Pemprov DKI Jakarta terus mematangkan persiapan penerbitan Obligasi Daerah melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

Pemprov DKI Jakarta telah mengajukan permohonan dukungan kepada Pemerintah Pusat pada 12 Juni 2026.

Permohonan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui surat dukungan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 10 Juli 2026.

Proses persiapan penerbitan Obligasi Daerah juga mendapat pendampingan dari berbagai kementerian dan lembaga.

Sebagai bagian dari tahapan persiapan, Pemprov DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan Capacity Building mengenai creative financing pada 20–21 Juli 2026.

Kegiatan tersebut didukung oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), World Bank, UNDP, serta sejumlah mitra pembangunan lainnya untuk memperkuat kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam proses penerbitan Obligasi Daerah.

Pramono mengatakan, “Melalui capacity building ini, kami ingin memastikan seluruh proses persiapan berjalan dengan matang sehingga penerbitan Obligasi Daerah menjadi instrumen pembiayaan yang kredibel, akuntabel, serta mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Jakarta.”