JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira meminta pemerintah lebih fokus mencari penyebab banyak warga negara Indonesia (WNI) yang ingin melepaskan kewarganegaraannya, daripada sekadar menaikkan tarif permohonan.
Menurut Andreas, kebijakan mengenai kewarganegaraan tidak cukup dipandang sebagai penyesuaian prosedur administrasi maupun besaran tarif layanan yang kini dinaikan menjadi Rp 5 juta.
"Seharusnya Pemerintah fokus melakukan evaluasi, kenapa banyak warga Indonesia yang ingin melepaskan kewarganegaraan, bukan justru malah memanfaatkannya sebagai sumber pemasukan kas negara," ujar Andreas kepada wartawan, Selasa (21/7/2026).
Baca juga: Biaya Lepas Status WNI Naik, Puan Berharap Tak Ada Warga Ganti Kewarganegaraan
Dia menilai, apabila fenomena WNI melepas kewarganegaraan terjadi secara masif, pemerintah perlu melihatnya sebagai sinyal adanya persoalan yang lebih mendasar.
"Fenomena WNI lepas kewarganegaraan akan menjadi citra buruk bagi Indonesia. Indonesia akan dianggap sebagai negara yang gagal memberikan perlindungan dan rasa aman dan nyaman bagi warga negaranya sendiri," kata Andreas.
Politikus PDI-P itu mengakui migrasi warga negara adalah hal yang wajar. Namun, jika perpindahan kewarganegaraan terjadi dalam jumlah besar dalam waktu singkat, kondisi tersebut menunjukkan ada persoalan yang harus segera dievaluasi.
"Keputusan WNI melepas kewarganegaraan tentu dengan alasan yang berbeda-beda dari masing-masing WNI. Namun apapun itu alasannya, kalau sampai ini terjadi secara masif, tentu prinsip tujuan bernegara 'melindungi segenap tumpah darah Indonesia' patut untuk dipertanyakan," ucap politikus PDI Perjuangan itu.
Baca juga: Menkum: Tarif Lepas WNI Hanya untuk 300 Orang, Apa yang Perlu Kita Resahkan?
Selain mengkritik kebijakan tarif, Andreas juga menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang pernah mempersilakan masyarakat mencari negara lain, jika merasa masa depan Indonesia suram.
Menurut dia, pernyataan seperti itu perlu dipikirkan kembali karena berpotensi memicu brain drain atau keluarnya sumber daya manusia berkualitas dari Indonesia.
"Pihak yang membuat statement agar 'masyarakat mencari negara lain jika merasa Indonesia tak baik', perlu berpikir ulang dengan kalimat-kalimat sarkastik seperti itu," kata Andreas.
"Karena ini sama saja dengan memicu terjadinya 'brain drain' di tengah Indonesia yang membutuhkan orang-orang berkompetensi, profesional dan mempunyai keterampilan untuk membangun bangsa ini," lanjutnya.
Baca juga: Yusril soal Tarif Rp 5 Juta untuk Lepas Status WNI: PNBP, Dipatuhi Saja
Oleh karena itu, Andreas menilai pemerintah perlu menyusun strategi agar masyarakat tetap percaya dan memilih membangun masa depan di Indonesia.
"Yang jauh lebih penting adalah bagaimana Pemerintah memastikan tidak ada warga negara yang merasa kehilangan harapan terhadap tanah air karena kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak, pendidikan yang berkualitas, pelayanan publik yang adil, perlindungan hukum, maupun kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka," pungkasnya.
Tarif NaikDiberitakan sebelumnya, pemerintah menetapkan tarif baru sebesar Rp 5 juta bagi WNI yang mengajukan permohonan melepaskan status kewarganegaraan Indonesia kepada Presiden.
Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Hukum.
Komentar (0)