REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan komitmen pemerintah menjadikan Bali sebagai destinasi pariwisata kelas dunia yang tetap berpijak pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata harus berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan, perlindungan budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali.
Penegasan tersebut disampaikan Menko AHY usai memimpin Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah Bali di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (20/7/2026). Rakor dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Gubernur Bali Wayan Koster, serta para bupati dan wali kota se-Bali.
Baca Juga
PTDI Bakal Pindah ke Bandara Kertajati, AHY Dukung Produksi Pesawat N219
AHY Siapkan Kertajati Jadi Pusat Industri Dirgantara, Bidik Investasi di Kawasan Rebana
Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Ditahan KPK dalam Kasus Dugaan Gratifikasi
"Bali merupakan andalan Indonesia. Kita ingin memastikan Bali sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia terus menjadi tujuan wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun, tidak adil jika demi mengejar pertumbuhan pariwisata, masyarakat Bali, alam Bali, dan budaya Bali justru terabaikan. Ketiganya harus menjadi fondasi utama pembangunan," ujar AHY dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Menurut AHY, pemerintah menyepakati sejumlah prioritas strategis dalam pengembangan wilayah Bali. Pertama, penguatan tata ruang yang berkelanjutan sebagai dasar pembangunan. Penataan ruang harus mampu menjaga keseimbangan antara kawasan pariwisata, permukiman masyarakat, lahan pertanian produktif, serta pengembangan sektor ekonomi lainnya sehingga pertumbuhan Bali tetap terkendali dan berkelanjutan.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
"Pengembangan wilayah harus diawali dari tata ruang yang baik. Kita ingin memastikan pembangunan berjalan seimbang, tidak hanya mendukung pariwisata, tetapi juga menjaga sawah tetap produktif, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi lainnya," ucap AHY.
AHY mengatakan prioritas kedua adalah percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan layanan publik. Selain peningkatan kualitas jalan, pemerintah juga menaruh perhatian pada penyediaan air bersih, pendidikan, dan layanan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur yang menyeluruh.
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian dalam rakor adalah kemacetan lalu lintas yang semakin terasa saat musim liburan dan periode puncak mobilitas masyarakat. AHY menjelaskan pemerintah tengah menyiapkan langkah jangka pendek maupun jangka panjang untuk mengurai kepadatan lalu lintas, termasuk optimalisasi konektivitas penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, pengembangan transportasi multimoda, hingga pemanfaatan transportasi laut seperti water taxi.
"Masalah kemacetan di Bali bukan lagi isu lokal. Ketika Bali macet, dunia ikut melihat. Karena itu, kita harus menjawabnya dengan solusi nyata melalui kebijakan yang strategis, terintegrasi, dan berkelanjutan," tegas AHY.
Selain transportasi, persoalan pengelolaan sampah juga menjadi fokus utama pemerintah. AHY menyampaikan penguatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan TPS3R (Reduce, Reuse, Recycle) akan dipercepat, disertai pengembangan teknologi waste to energy sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi kapasitas pengelolaan sampah yang semakin terbatas.
Pada sektor perumahan, pemerintah juga mendorong penataan kawasan permukiman sekaligus memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau melalui berbagai program perumahan rakyat.
Komentar (0)