JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan mendorong optimalisasi Transfer ke Daerah sebesar Rp10,6 triliun untuk mempercepat pemulihan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
"Tambahan dana TKD sebesar Rp10,6 triliun ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap daerah-daerah yang sedang berjuang bangkit dari dampak bencana. Dana tersebut harus dimanfaatkan secara optimal, efektif, dan tepat sasaran agar masyarakat segera merasakan manfaatnya," kata Ahmad Heryawan dalam keterangannya dikutip Selasa (21/7/2026).
Aher, sapaan akrabnya, menyoroti penyaluran hibah antardaerah yang masih menghadapi hambatan administratif dan birokratis, terutama akibat lambatnya penyampaian proposal dari kabupaten penerima serta keterlambatan penerbitan Peraturan Kepala Daerah dari pihak pemberi hibah.
Baca juga: Jelang HUT Ke-81 RI, Jalur Terdampak Bencana Sumatera Mulai Pulih
"Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban bencana harus menunggu lebih lama hanya karena persoalan administrasi yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cepat," ujar dia.
Menurut Aher, pemerintah daerah perlu menunjukkan keseriusan dalam menuntaskan seluruh persyaratan yang dibutuhkan.
Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI itu mengingatkan bahwa mekanisme hibah antardaerah merupakan instrumen penting untuk mempercepat distribusi bantuan dan memperkuat sinergi antarwilayah dalam penanganan pascabencana.
Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah yang terlibat harus aktif melakukan koordinasi dan percepatan penyelesaian dokumen pendukung.
Baca juga: Terima Bantuan Ambulans dari Korpri, Kasatgas Tito: Ini Sangat Berarti bagi Masyarakat Terdampak Bencana Sumatera
"Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Namun yang lebih penting adalah membangun budaya birokrasi yang responsif, cepat, dan berorientasi pada pelayanan publik," ucap Aher.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini mendorong pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai target.
Ia mengingatkan, pemulihan pascabencana bukan hanya soal membangun kembali jalan, jembatan, atau fasilitas umum.
"Yang lebih penting adalah memulihkan kehidupan masyarakat, menggerakkan kembali roda ekonomi daerah, dan mengembalikan optimisme warga untuk menatap masa depan. Karena itu seluruh pihak harus bergerak lebih cepat dan lebih efektif," kata mantan gubernur Jawa Barat itu.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Komentar (0)