Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku prihatin sekaligus heran masih adanya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, menurutnya, pemerintah telah berulang kali memberikan pembekalan mengenai pencegahan korupsi, mulai dari retret kepala daerah hingga penguatan sistem tata kelola keuangan.
Pernyataan itu disampaikan Tito menanggapi OTT yang dilakukan KPK terhadap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini. Menurut Tito, berbagai upaya pembinaan sebenarnya telah dilakukan pemerintah untuk memperkuat integritas para kepala daerah.
"Ya saya prihatin karena kepala daerah sudah kita berikan retret, kemudian pembekkalan awal, kemudian juga sudah dibuatkan sistem keuangan lebih transparan, kemudian juga pembinaan pembinaan telah dilakukan," kata Tito di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/7/2026).
Tito mengatakan pemerintah tidak hanya memberikan pembekalan melalui Kementerian Dalam Negeri. Presiden Prabowo Subianto juga sempat mengumpulkan para kepala daerah untuk memberikan arahan secara langsung.
Meski demikian, dia menilai tindakan setiap kepala daerah pada akhirnya bergantung pada integritas masing-masing individu.
"Pernah dikumpulkan juga oleh bapak Presiden di Sentul, masih terjadi juga, kita kan nggak bisa, pertama mereka memang dipilih rakyat ya rekrutmennya. Kedua, kembali ke integritas masing-masing orang," kata Tito.
Menyikapi kembali munculnya kasus OTT terhadap kepala daerah, Tito mengingatkan seluruh kepala daerah agar menjadikan kasus tersebut sebagai peringatan untuk melakukan evaluasi diri dan menghindari pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana korupsi.
"Jadi saya berharap dengan adanya OTT KPK kepala daerah seperti tremasuk Lombok ini, kepala daerah lainnya agar semua mawas diri melakukan introspeksi, jangan sampai melakukan pelanggaran apalagi tindak pidana korupsi," kata Tito.
Komentar (0)