OPINI: Inflasi Beras dan Kemiskinan

Bisnis.com, JAKARTA - Harga beras kembali merangkak naik. Harga terus membubung tinggi. Berbilang hari, pekan, dan bulan. Seperti layang-layang putus: harga beras sulit dijinakkan. Dari Januari hingga Juni 2026, harga beras di produsen (penggilingan), pedagang (grosir), dan konsumen (eceran) enam bulan berturut-turut naik. Tanpa jeda. Di tengah klaim stok beras di BULOG tertinggi sepanjang sejarah, situasi ini memunculkan ironi. Karena harga beras telah membuat kantong warga tiba-tiba seperti bolong: duit yang sama bisa ditukar dengan volume beras yang makin sedikit. Warga limbung terimpit daya beli.

Merujuk BPS, 1 Juli 2026, dari Mei ke Juni 2026 harga beras di pengilingan, grosir, dan eceran berturut-turut naik 0,97%, 0,82%, dan 0,45%. Secara tahunan, harga beras di penggilingan naik 6,96%, di grosir 5,12%, dan di eceran 3,98%. Tanpa disadari, selama enam bulan berturut-turut pula di tahun ini beras menjadi penyumbang inflasi rutin. Termasuk pada saat panen raya Februari-Mei 2026, yang produksi beras melimpah. Sesuai hukum besi pasokan-permintaan, kala pasokan melimpah seharusnya harga beras terkendali. Inflasi jinak. Bahkan dapat jadi penyumbang deflasi. Tapi ini tidak terjadi.

Ini menandai kembalinya beras sebagai biang inflasi. Perubahan ini mesti menjadi perhatian serius otoritas pengendali inflasi. Bahwa target inflasi 2,5-3,5% tahun ini sulit tercapai. Hingga Juni 2026, inflasi tahun berjalan sudah mencapai 3,34%. Tahun kalender masih setengah perjalanan. Kecenderungan baru ini menunjukan, pertama, pengendalian inflasi harga bergejolak (volatile foods) masih menjadi pekerjaan rumah yang jauh dari selesai. Andil harga-harga bergejolak dalam inflasi masih dominan, yang pada tahun berjalan saat ini menyumbang 40,7% dari inflasi 3,34%. Salah satunya adalah beras.

Menuju akhir tahun 2026 dan awal 2027 yang beririsan dengan fenomena El Nino intensitas kuat, pengendalian inflasi pangan akan semakin menantang. Merujuk proyeksi BPS, produksi beras Januari-Agustus 2026 diperkirakan mencapai 25,28 juta ton, lebih tinggi sedikit dari produksi periode yang sama tahun 2025 (25,27 juta ton). Akan tetapi, perjalanan menuju akhir tahun diperkirakan penuh tantangan. Saat paceklik Oktober 2026 hingga Januari 2027, harga beras dan komoditas pangan lain potensial melonjak dan jadi penyumbang inflasi. Jika instabilitas tak bisa dikendalikan, inflasi akan meledak tinggi.

Kedua, sumbangan sumbangan garis kemiskinan makanan yang naik. Ini berelasi kuat dengan poin pertama. Sekitar 74,96% dari garis kemiskinan September 2025 sebesar Rp641.443 per kapita/bulan adalah garis kemiskinan makanan. Sisanya, 25,04%, adalah garis kemiskinan nonmakanan. Pada September 2024 atau setahun lalu garis kemiskinan makanan sebesar 74,78%. Meskipun cuma naik 0,18% angka ini menandai belanja warga miskin semakin banyak tersedot untuk kebutuhan manusia paling dasar: pangan. Ini juga menandai warga miskin kian terbatas kemampuannya memenuhi kebutuhan nonpangan.

Seperti dimafhumi, BPS membagi orang miskin dan tidak lewat garis kemiskinan. Mereka yang di bawah garis kemiskinan berarti masuk barisan warga miskin. Sebaliknya, mereka yang ada di atas garis kemiskinan berarti tidak tergolong warga miskin. Garis kemiskinan merupakan nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi masyarakat agar tidak dikategorikan miskin. Jadi, BPS membagi garis kemiskinan jadi dua: garis kemiskinan makanan dan nonmakanan.

Jika dilihat jenis komoditasnya, dari 12 komoditas makanan posisi beras paling superior. Beras saja menyedot 22,86% dari total belanja warga miskin, turun sedikit dari posisi September 2024 yang 21,54%. Implikasi dari kondisi ini, stabilitas harga pangan, terutama beras, jadi kebutuhan mutlak agar akses warga terjaga. Terutama warga miskin. Harga pangan naik/turun berpengaruh langsung pada jumlah kenaikan/perununan warga miskin. Mereka yang hanya sejengkal di atas garis kemiskinan bisa jadi warga miskin baru bila harga beras naik. Dari elaborasi ini relasi beras dan kemiskinan amat erat.

Relasi erat beras dan kemiskinan bukan hanya ada di Indonesia. Kondisi serupa juga terjadi di semua negara-negara Asia, yang memang konsumen utama beras. Seperti umumnya di negara-negara Asia, di Indonesia beras merupakan komoditas pendorong utama inflasi. Inflasi yang tinggi membuat kesejahteraan warga, terutama yang miskin, bakal tergerus. Inflasi yang tinggi membuat jumlah kemiskinan bertambah. Inflasi juga menyebabkan naiknya suku bunga, naiknya suku bunga akan menghancurkan sektor riil.

Jumlah orang miskin setahun terakhir menurun: dari 24,36 juta pada September 2024 menjadi 23,36 juta orang pada September 2025. Jumlah 23,36 juta ini setara 8,25% total penduduk. Capaian ini patut disyukuri. Akan tetapi, menimbang andil harga-harga bergejolak yang masih dominan, termasuk kembali masuknya beras sebagai biang inflasi, jumlah warga miskin potensial kembali naik. Otoritas pengendali inflasi perlu melakukan langkah-langkah preventif agar itu tak terjadi. Di tengah prestasi swasembada beras an stok beras di BULOG tertinggi sejak BUMN ini berdiri, perut rakyat hanya menuntut bisa kenyang. Mestinya elite tak melenakan mengurus urusan penting ini: urusan perut.