REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR, – Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya memastikan Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan (Pansus TRAP) tetap melanjutkan tugasnya di tengah sorotan setelah Fraksi Golkar menarik dua anggotanya dari pansus tersebut. Keputusan ini diambil untuk menyelesaikan tujuh kasus dugaan pelanggaran yang masih dalam proses hingga batas waktu 6 Oktober 2026.
“Ini tidak mengganggu kerja pansus, kan seperti kesepakatan, bahwa masih tersisa tujuh kasus ya dan itu yang kita akan selesaikan sampai dengan 6 Oktober 2026,” kata Dewa Mahayadnya di Denpasar, Senin.
Penarikan Anggota oleh Golkar
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Partai Golkar menarik dua anggotanya di DPRD Bali yang tergabung dalam Pansus TRAP. Fraksi tersebut menilai bahwa alih-alih melanjutkan pansus, sebaiknya dilakukan pembentukan ulang. Selain itu, mereka menginginkan agar aktivitas pansus berjalan sesuai dengan Surat Keputusan (SK) awal saat dibentuk.
Pansus TRAP sendiri dibentuk untuk menggali kasus-kasus dugaan pelanggaran terhadap tata ruang, perizinan, dan aset di Bali. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak masyarakat Bali yang melapor dan membutuhkan pansus untuk membantu menyelesaikan persoalan mereka.
Pimpinan DPRD Bali mencatat hingga saat ini setidaknya masih ada tujuh kasus dugaan pelanggaran yang masih diproses oleh Pansus TRAP. Oleh karena itu, pansus yang terdiri dari perwakilan setiap fraksi itu terus diperpanjang masa kerjanya.
Sikap DPRD Bali
Atas dinamika ini, Ketua DPRD Bali menyatakan pansus tetap bekerja menyelesaikan tujuh kasus yang sudah dimulai. Pansus juga tetap mendengarkan aduan masyarakat yang masuk, karena ini merupakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalannya.
Terkait mundurnya anggota Fraksi Golkar, Dewa Mahayadnya mengatakan hingga saat ini belum ada surat atau usulan formal yang disampaikan. Ia justru ingin melakukan komunikasi dengan pimpinan fraksi melalui dialog rapat pimpinan fraksi dan membuka kembali dokumen tata tertib untuk mencari titik temu yang paling bijak secara musyawarah dan mufakat.
“Ya tentu kami akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat, ini menunjukkan bagaimana sehatnya, dinamisnya juga lembaga kita di DPRD, perbedaan penafsiran terhadap tatib yang kita miliki itu wajar-wajar saja,” ujarnya.
Dewa Mahayadnya menegaskan bahwa dinamika ini justru menunjukkan bahwa semua anggota dewan mulai peduli terhadap akuntabilitas dan aturan main yang ada di DPRD. Secara kelembagaan, DPRD Bali sangat menghormati sikap politik masing-masing fraksi.
Terlepas dari dinamika di tubuh dewan, ia memastikan keputusan seluruh fraksi bertujuan baik bagi masyarakat. Sehingga, ia enggan merombak Pansus TRAP dan mengutamakan diskusi untuk menyamakan persepsi.
Tanggapan Wagub Bali
Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta turut menanggapi situasi ini. Ia yakin apapun yang terjadi, Pansus TRAP tetap akan bekerja dengan baik untuk membantu Pemprov Bali memberantas pelanggaran tata ruang.
“Persoalan pansus itu adalah keputusan DPRD, kaitannya dengan keputusan partai politik, itu kami tidak akan pernah berani ikut mencampuri, tapi kalau mengganggu kerja pansus saya kira tidak,” tuturnya.
Komentar (0)