Jualan Rumah Subsidi Susah Laku, Pengembang Ungkap Biang Keroknya

Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (ASPRUMNAS) mengakui penjualan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin menantang. Tantangan kondisi ekonomi dan meningkatnya suku bunga disebut menjadi penyebab lesunya daya beli masyarakat.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat ASPRUMNAS, Muhammad Syawali menuturkan, penjualan rumah subsidi yang masih lesu didorong oleh pelemahan daya beli di masyarakat apalagi sejumlah masyarakat belum sadar pentingnya memiliki rumah. Selain itu, suku bunga juga terus meningkat seiring berjalannya waktu.

"Sektor ekonomi memang yang agak berat juga, seleksi perbankan yang lebih ketat. Karena memang itu menjaga pencairan NPL (non performing loan) yang lebih rendah," ujar dia di sela acara HUT ke-13 dan Rapat Kerja Nasional ASPRUMNAS di Auditorium Bidakara, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Oleh sebab itu, ASPRUMNAS mengajak seluruh pihak untuk mengedukasi masyarakat agar sadar akan pentingnya memiliki hunian pribadi.

Di sisi lain, para pengembang properti juga harus berhadapan dengan tantangan lonjakan biaya pembangunan. Dalam hal ini, harga berbagai bahan bangunan terus meningkat, sementara batas harga jual rumah subsidi belum mengalami penyesuaian.

Pada akhirnya, kondisi tersebut membuat margin usaha para pengembang properti makin tertekan, apalagi mereka tetap diwajibkan menyediakan rumah dengan kualitas bangunan, infrastruktur, serta fasilitas lingkungan yang sesuai standar pemerintah.

Syawali menyebut, harga maksimal rumah subsidi saat ini sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi pasar. Sebagai gambaran, batas harga rumah subsidi di kawasan Jabodetabek ada di kisaran Rp 185 juta, Jawa dan Sumatera Rp 166 juta, serta Kalimantan sekitar Rp 183 juta. Pemerintah pun disarankan untuk mengevaluasi kembali harga tersebut agar keberlanjutan ekosistem perumahan subsidi tetap terjaga.

Tak hanya soal penyesuaian harga, ASPRUMNAS juga meminta pemerintah daerah untuk mempercepat proses perizinan pembangunan perumahan. Kemudahan perizinan diyakini akan mempercepat pembangunan kawasan hunian, mendorong investasi, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa di sekitar kawasan perumahan tersebut.

Terlepas dari berbagai tantangan yang ada, ASPRUMNAS tetap memasang target agresif, yakni pembangunan rumah subsidi sebanyak 50.000 unit pada 2027. Jumlah tersebut melonjak sekitar 500% dibanding sebelumnya sebanyak 9.000 unit.

Lebih jauh, Syawali bilang, pihaknya juga akan memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor properti melalui pembentukan lembaga pelatihan keterampilan (LPK) bagi tenaga pemasaran, pengembang, dan konstruksi. Bagi ASPRUMNAS, peningkatan kompetensi pelaku industri menjadi salah satu langkah penting guna menjaga kualitas rumah subsidi serta mendukung target pemerintah dalam mempercepat penyediaan tempat tinggal yang layak bagi seluruh masyarakat.