Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memprioritaskan percepatan perbaikan dan pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) sebagai upaya meningkatkan keamanan dan kenyamanan mobilitas masyarakat.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan proses pengadaan hingga pemasangan lampu jalan tengah dipersiapkan secara matang. Proyek infrastruktur pencahayaan tersebut dijadwalkan dilaksanakan secara bertahap mulai triwulan III hingga triwulan IV/2026.
Langkah ini diambil untuk merespons keluhan masyarakat terkait minimnya penerangan di sejumlah ruas jalan yang dinilai meningkatkan kerawanan tindak kriminal, termasuk aksi begal. Farhan mengakui masih terdapat sejumlah titik di Kota Bandung yang memerlukan penambahan penerangan demi menjamin rasa aman masyarakat.
"Kalau soal jalan yang gelap, saya akui kita memang sedang mengolah anggaran sedemikian rupa agar bisa segera terang benderang kembali. Karena itu saya belum berani mengumumkan program khusus sampai pengadaannya benar-benar siap berjalan," ujar Farhan usai memimpin Apel Mulai Bekerja di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (20/7/2026).
Farhan menjelaskan pengadaan PJU sebenarnya dapat dilakukan lebih awal. Namun, Pemkot Bandung memilih menyusun ulang skema penganggaran agar lebih efektif dan selaras dengan program pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Saya susun ulang. Pelaksanaannya baru dimulai pada triwulan ketiga dan keempat tahun ini. Tahun ini harus berjalan," tuturnya.
Baca Juga
- Pengangguran Nyaris 100.000, Disnaker Bandung Siapkan Tiga Strategi
- Antisipasi Paceklik, Pemkot Bandung Pasok Puluhan Pompa Air di Kawasan Pertanian
Menurut Farhan, percepatan penerangan jalan memerlukan koordinasi lintas otoritas karena status jalan di Kota Bandung berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota. Karena itu, penanganannya harus diselaraskan agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi maupun anggaran.
Sebagai contoh, Jalan Supratman telah dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, koridor Pasteur hingga Gedung Sate memerlukan pembagian kewenangan yang jelas. Adapun penanganan Jalan Soekarno-Hatta melibatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemkot Bandung.
"Kita sedang berbagi tugas. Mana lampu yang ditangani pemerintah pusat, mana yang ditangani provinsi, dan mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Memang ada proses negosiasi administrasi sehingga membutuhkan waktu," katanya.
Farhan menargetkan seluruh lampu penerangan di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta dapat berfungsi optimal pada triwulan IV/2026. Kawasan tersebut bersama Kiaracondong menjadi fokus utama karena tingkat kerawanannya yang tinggi.
"Saya juga setiap malam sangat khawatir terutama di Jalan Soekarno-Hatta, termasuk kawasan flyover dan sekitarnya. Itu salah satu titik yang rawan. Demikian juga kawasan Kiaracondong. Bahkan saya sendiri pernah ikut mengamankan kelompok pelaku begal di wilayah tersebut," ungkapnya.
Pencahayaan Area GBLASelain jalan protokol, Pemkot Bandung juga akan berkoordinasi dengan pengelola Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) terkait pencahayaan di area ring luar. Lokasi tersebut menjadi perhatian karena tingginya aktivitas masyarakat, baik untuk kegiatan olahraga maupun ekonomi, terutama pada akhir pekan.
"Kita akan duduk bersama menentukan mana yang lebih efektif, apakah menggunakan sistem smart PJU milik kota atau menjadi bagian dari sistem pencahayaan stadion. Yang jelas kawasan itu juga menjadi perhatian karena aktivitas masyarakat cukup tinggi," imbuhnya.
Melalui percepatan pembangunan PJU, Pemkot Bandung berharap dapat mendukung upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta meningkatkan rasa aman warga saat beraktivitas pada malam hari.
"Target kami bukan hanya membuat jalan menjadi terang, tetapi juga mengembalikan rasa aman masyarakat sehingga warga maupun pengunjung Kota Bandung dapat beraktivitas dengan nyaman," ucapnya.
Komentar (0)