Sekolah unggul baru maupun dengan transformasi sekolah yang ada bakal hadir berjumlah besar hingga tahun 2029. Terbaru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menghadirkan sekolah nasional terintegrasi SMP dan SMA tanpa asrama tapi gratis demi mempercepat peningkatan mutu pendidikan tiap daerah.
Pendidikan di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam ekosistem Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) perdana akan mulai dilaksanakan pada 10 Agustus 2026 di 17 kabupaten di Pulau Jawa dan Luar Jawa.
Pada Selasa (21/7/2026), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melaksanakan sosialiasi pendaftaran murid baru, dilanjutkan seleksi dan pengumuman hasil seleksi pada 3 Agustus 2026. Padahal saat ini tahun ajaran baru pendidikan dasar dan menengah mulai berlangsung, dan siswa baru sudah terdaftar di sekolah negeri dan swasta.
Keberadaan SNT yang dibangun baru Kemendikdasmen di daerah-daerah terpilih itu untuk mengakomodasi anak-anak dengan prestasi akademik dan nonakademik (berbakat) khusus bagi siswa dari daerah tersebut.
Sekolah SNT yang terbuka bagi siswa asal daerah itu menawarkan pendidikan dengan pendekatan STEAMS yakni Sains (memahami fenomena, sebab-akibat, dan bukti), serta Teknologi (Alat, sistem, dan pemanfaatan data digital).
Pendekatan itu juga meliputi Engineering/teknik (merancang, menguci, dan memperbaiki solusi), Arts/Seni (kreativitas, desain, ekspresi, dan pengambilan keputusan), Matematika (pola, data, model, dan pengambilan keputusan, dan Sports (gerak, kesehatan, kerja tim, dan disiplin).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan, SNT tak sekadar membangun sekolah baru, melainkan menghadirkan layanan pendidikan bermutu lebih dekat dengan warga sekaligus jadi pusat pengembangan pendidikan di daerah. Sekolah ini juga sebagai katalisator untuk mendorong mutu sekolah di tiap daerah.
“SNT merupakan ikhtiar negara untuk mendekatkan layanan pendidikan bermutu kepada anak-anak di daerah, mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan talenta murid secara optimal, serta jadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitar,” kata Mu’ti dalam Taklimat Media bertajuk “Program Sekolah Nasional Terintegrasi” di Jakarta, pada Senin (20/7/2026).
Mu’ti menjelaskan, akselerasi mutu pendidikan SMP dan SMA untuk mengatasi ketimpangan capaian mutu pendidikan saat ini. Hanya empat persen atau 263 kecamatan dari total 7.288 kecamatan memiliki SMP dan SMA dengan capaian mutu baik (terakreditasi A, persentase murid di atas minimum 90 persen, serta skor literasi dan numerasi lebih dari 75). Sebaran sekolah bermutu juga terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Program SNT, merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Program Sekolah Nasional Terintegrasi. Pemerintah menargetkan pembangunan 500 layanan SNT secara bertahap hingga tahun 2029.
Pada tahun 2026 pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi. Sebanyak 17 lokasi ditargetkan mulai memberikan layanan pada Tahun Ajaran 2026/2027, sedangkan 20 lokasi lain akan memasuki tahap pembangunan tahun ini dan mulai menerima murid baru pada tahun 2027.
Untuk mendukung operasional 17 SNT yang berjalan pada tahun ajaran 2026/2027, pemerintah menyiapkan kelas transisi pada bangunan baru seperti di Ibu Kota Nusantara (IKN), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikdasmen, dan fasilitas belajar lain disediakan pemerintah daerah.
Adapun calon murid yang diterima berasal dari daerah tempat SNT berada sehingga kehadiran sekolah ini benar-benar memperluas akses pendidikan bermutu bagi masyarakat setempat.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto, mengatakan, penerimaan SNT perdana di 17 lokasi. Untuk jenjang SMP dan SMA masing-masing ditetapkan dua rombongan belajar dan tiap kelas diisi 20 siswa. Artinya di tiap SNT diseleksi untuk 80 siswa (40 siswa SMP dan 40 siswa SMA).
Gogot menambahkan, penetapan lokasi dilakukan secara bertahap melalui proses pengusulan, telaah dokumen, verifikasi dan validasi lapangan, serta konfirmasi kesiapan lahan bersama pemerintah daerah.
Adapun SNT dirancang untuk mendukung tumbuh kembang murid secara optimal melalui berbagai fasilitas modern seperti smart classroom, green school, laboratorium berstandar internasional, future library and learning commons, studio seni kreatif, pusat pengembangan guru, pusat olahraga, hingga layanan transportasi antarputar di dalam wilayah kabupaten.
“Nantinya tiap SNT memiliki kekhasan sesuai potensi daerah masing-masing. Pendekatan pembelajaran berbasis STEAMS dipadukan dengan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global,” kata Gogot.
Selain itu, SNT akan mengembangkan tiga lapis kurikulum yakni kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum kekhasan sekolah sebagai penguat, serta kurikulum berbasis konteks lokal sesuai karakteristik masing-masing daerah.
Dengan demikian, setiap SNT akan memiliki keunggulan yang berbeda, seperti bidang pertanian, perikanan, coding dan kecerdasan artifisial, maupun potensi unggulan lainnya.
Sementara Deputi III Kantor Staf Presiden, Yan Hiksas, mengatakan sekolah unggul SNT jadi wujud kehadiran negara dalam mempersiapkan generasi Indonesia yang unggul dan mampu bersaing di tingkat global. Harapannya, melalui SNT lahir makin banyak anak muda yang mampu bersaing di pusat-pusat peradaban dan universitas terbaik dunia.
Yan memberikan masukan agar target 500 SNT tidak hanya dengan cara membangun sekolah baru. Itu bisa juga dilakukan dengan meningkatkan sekolah yang ada menjadi SNT.
Sebelumnya, sekolah unggul baru yang dihadirkan pemerintah saat ini yakni Sekolah Rakyat di bawah Kementerian Sosial dengan layanan berasrama dan gratis bagi siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sekolah Rakyat mulai beroperasi di seluruh Indonesia pada pertengahan tahun 2025.
Hingga Januari 2026, Presiden sudah meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten atau kota. Pemerintah menargetkan ada 500 Sekolah Rakyat hingga tahun 2029. Setiap sekolah diharapkan bisa menampung sampai seribu siswa.
Kemudian ada Sekolah Unggul Garuda jenjang SMA yang dikelola Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisiantek). Targetnya ada 100 Sekolah Unggul Garuda dengan komposisi 20 sekolah disiapkan pemerintah sebagai Sekolah Unggul Garuda Baru dan 80 sekolah yang ada menjadi Sekolah Unggul Garuda Transformasi.
Sekolah Unggul Garuda di tiap provinsi terbuka untuk siswa berprestasi bidang STEM dari berbagai daerah. Siswa akan tinggal di asrama dan disiapkan menjadi lulusan yang mampu memasuki perguruan tinggi kelas dunia yang didukung dengan ekosistem beasiswa Garuda.
Penyambutan siswa SMA Unggul Garuda Baru di Konawe Selatan dan Bulunganyang dihadiri Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie serta Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kemendiktisaintek Ahmad Najib Burhani. Para siswa SMA Unggul Garuda terpilih dari berbagai daerah di Indonesia yang lolos seleksi ketat.
Mereka akan dibimbing oleh tenaga pendidik dan ekosistem pembelajaran yang dirancang untuk mendukung pengembangan potensi akademik. Selain itu mereka mendapat pendidikan kepemimpinan, karakter, dan semangat pengabdian kepada masyarakat.
“ Para siswa SMA Unggul Garuda merupakan generasi terpilih yang diharapkan mampu jadi ilmuwan, inovator, serta pemimpin masa depan yang akan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Karena itu, penguatan mutu pendidikan, ekosistem pembelajaran, dan pendampingan bagi siswa akan menjadi perhatian utama,” kata Najib.
Arah kebijakan seperti ini berisiko menggeser fokus pendidikan. Dari mengejar kualitas yang merata menuju mekanisme diferensiasi dan seleksi siswa.
Praktisi pendidikan yang juga Direktur Eksekutif Yayasan Nusantara Sejati Eka Simanjuntak mengatakan, kebijakan pendidikan dengan pendirian banyak sekolah unggul baru seharusnya tak menjauh dari tujuan lebih luas, yakni pemerataan dan keadilan pendidikan di tingkat nasional.
Kebijakan pendidikan untuk mengejar peningkatan sumber daya manusia bermutu dengan menekankan pada pendirian sekolah dan lembaga baru dapat dipahami sebagai upaya mengejar solusi lebih cepat dan mudah dikelola, dibandingkan mereformasi sekolah negeri yang ada.
Namun, kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan penguatan sekolah-sekolah lama. Jika hal itu tidak dilakukan, ”Arah kebijakan seperti ini berisiko menggeser fokus pendidikan. Dari mengejar kualitas yang merata menuju mekanisme diferensiasi dan seleksi siswa,” kata Eka.
Menurut Wakil Ketua NU Circle Achmad Rizali, pemerintah melalui berbagai kementerian atau lembaga pendidikan dan pemerintah daerah seharusnya lebih fokus mengatasi darurat literasi dan numerasi di Indonesia.
“ Situasinya sangat darurat. Mutu literasi dan numerasi anak-anak setingkat kelas dua SMA hanya setara dengan anak kelas 5 SD. Begitu juga gurunya. Mutu guru juga tidak lebih baik. Ini sangat memprihatinkan,” ujar Nanang yang juga anggota Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan (BSANP).
Komentar (0)