Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan layanan angkutan laut perintis tetap beroperasi hingga akhir tahun anggaran 2026 meski sebelumnya sempat mengalami penundaan akibat keterbatasan anggaran. Keberlanjutan layanan tersebut dinilai penting untuk menjaga konektivitas antardaerah sekaligus menjamin distribusi barang kebutuhan pokok ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
“Layanan perintis tetap kita laksanakan sampai tahun anggaran selesai. Jadi dengan kondisi anggaran, kita menyiasatinya dan yang paling penting bahwa layanan tidak berhenti,” ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi usai menghadiri Rapat Kerja Pembahasan Subsidi Kapal Perintis yang Melayani Pulau-Pulau Terluar bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (20/7/2026).
Menurutnya, seluruh layanan angkutan perintis yang sebelumnya sempat mengalami penyesuaian kini telah kembali beroperasi normal. Untuk menjaga keberlangsungan operasional, Kemenhub melakukan pemantauan harian terhadap operasional kapal, jadwal pelayaran, serta tingkat muatan di setiap trayek.
Selain itu, Kemenhub memperkuat koordinasi dengan operator kapal, penyelenggara pelabuhan, pemerintah daerah, dan instansi terkait guna memastikan pelayanan tetap berjalan secara berkesinambungan. Pemerintah juga telah mengusulkan tambahan anggaran sebagai langkah antisipasi agar layanan tidak kembali terganggu.
Dudy mengatakan keberlanjutan angkutan laut perintis menjadi bagian penting dalam mendukung konektivitas nasional dan menjaga rantai pasok logistik, terutama bagi masyarakat di wilayah yang belum terlayani angkutan komersial.
Pada tahun anggaran 2026, pemerintah mengoperasikan 107 trayek kapal perintis, 41 trayek Tol Laut, 6 trayek kapal khusus ternak, serta 18 trayek rede transport untuk menjamin akses transportasi masyarakat sekaligus distribusi logistik nasional.
“Penyelenggaraan subsidi angkutan perintis merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam menjamin pelayanan dasar, mendukung konektivitas nasional, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif,” kata Dudy.
Baca Juga: Presiden Prabowo Beri Harga Khusus BBM Rp15.000/Liter bagi Nelayan Kapal 30–200 GT
Baca Juga: Kapal Pompong Tengelam di Tanjung Buton Siak, 3 Orang Tewas
Dalam jangka panjang, Kemenhub menilai diperlukan penguatan dukungan pendanaan agar layanan angkutan perintis dapat beroperasi secara berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan kualitas armada kapal, memperkuat infrastruktur pelabuhan, serta mendorong integrasi sistem logistik nasional.
Pemerintah juga akan melakukan evaluasi berkala terhadap jaringan trayek agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan aktivitas ekonomi di daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi distribusi barang sekaligus memperkuat konektivitas antarmoda di berbagai wilayah Indonesia.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pembahasan difokuskan pada keberlanjutan pendanaan subsidi angkutan laut perintis yang menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam membuka akses transportasi ke wilayah kepulauan dan daerah terpencil.
Komentar (0)