Pangi Syarwi Chaniago pengamat politik sekaligus pendiri Voxpol Center Research and Consulting mengungkapkan bahwa figur calon bukan faktor utama yang menyebabkan pemilih memecah pilihan (split ticket voting) pada pemilu serentak.
Hal itu disampaikan dalam ujian terbuka Program Doktor Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) pada Senin (20/7/2026).
Pangi menjelaskan, temuan itu diperoleh dari penelitian terhadap 1.600 responden di Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengkaji perilaku pemilih dalam memilih calon legislatif dan calon presiden.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki faktor utama yang berbeda dalam memengaruhi pilihan politik masyarakat.
“Di Sumatera Barat yang paling berpengaruh adalah isu. Sementara di NTT yang paling berpengaruh adalah persamaan kepentingan, baik yang bersifat klientelistik maupun programatik,” ujar Pangi.
Menurutnya, masyarakat Sumatera Barat cenderung lebih kritis karena didukung tingkat pendidikan, pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang relatif lebih tinggi. Kondisi tersebut membuat isu-isu politik lebih menentukan pilihan dibandingkan program bantuan.
Sebaliknya, di NTT, orientasi persamaan kepentingan berupa program, bantuan, maupun kedekatan kandidat dengan masyarakat menjadi faktor yang lebih dominan dalam memengaruhi pilihan politik.
Pangi mengatakan, temuan tersebut turut menjelaskan mengapa pemilih partai politik tidak selalu memberikan suaranya kepada calon presiden yang diusung partai yang sama. Fenomena split ticket voting itu, menurutnya, terus terlihat dalam setiap pemilu sejak 2004 hingga 2024.
Penelitian itu, kata dia, juga menemukan bahwa faktor figur atau personalisasi kandidat tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku split ticket voting di kedua wilayah.
Hasil tersebut berbeda dengan anggapan yang selama ini menempatkan popularitas kandidat sebagai faktor utama penentu pilihan politik.
Sebaliknya, semakin kuat kedekatan seseorang dengan partai politik, semakin kecil kemungkinan pemilih memisahkan pilihannya antara pemilu legislatif dan pemilu presiden.
Pangi menilai hasil penelitiannya punya implikasi penting bagi penguatan sistem kepartaian di Indonesia. Menurutnya, perilaku pemilih tidak cukup dipahami hanya dari faktor figur maupun partai, tetapi juga harus melihat karakter masyarakat dan orientasi kepentingannya.
“Persoalan split ticket voting tidak bisa dipahami hanya dari faktor figur atau partai. Karakter masyarakat dan orientasi kepentingannya juga sangat menentukan sehingga penguatan kelembagaan partai menjadi penting,” ujarnya.
Sementata itu, Hasto Kristiyanto Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) mengatakan, hasil penelitian tersebut memberi perspektif baru mengenai hubungan antara partai politik dan kualitas demokrasi di Indonesia.
Menurut Hasto, liberalisasi politik pascareformasi memang memperluas ruang demokrasi. Namun, proses tersebut tidak diikuti penguatan institusionalisasi partai politik, sehingga politik Indonesia semakin bertumpu pada figur.
“Tantangan yang kita hadapi adalah liberalisasi politik yang semakin menguatkan personalisasi politik. Demokrasi berjalan, tetapi tradisi pelembagaan partai belum berkembang secara kuat,” ucapnya.
Ia menilai kondisi itu membuat demokrasi Indonesia cenderung mengadopsi praktik politik liberal tanpa memperkuat fondasi kelembagaan partai sesuai dengan falsafah pembentukan negara.
Oleh karena itu, ia menyebut bahwa hasil penelitian Pangi menjadi penting sebagai masukan bagi pengembangan sistem kepartaian di Indonesia.
“Berbagai persoalan itu dapat dijawab melalui penguatan kelembagaan partai politik yang dipadukan dengan strategi kepemimpinan dan penguatan ideologi partai. Pelembagaan partai menjadi fondasi bagi ketahanan demokrasi Indonesia,” ujarnya.
Seperti diketahui, penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS).
Penelitian menguji empat variabel laten yang memengaruhi perilaku pemilih, yakni orientasi isu, personalisasi kandidat, identifikasi partai (party identification), dan orientasi persamaan kepentingan yang mencakup aspek klientelistik maupun programatik. (ris/ipg)
Komentar (0)