Alarm Kenaikan Harga Beras, Bawang Putih, dan Minyakita Berbunyi

JAKARTA, KOMPAS – Alarm kenaikan harga beras, bawang putih, dan Minyakita berbunyi. Dalam tiga pekan beruntun, harga ketiga pangan pokok itu kian mahal. Lonjakan harga komoditas-komoditas itu juga semakin meluas ke banyak daerah.

Di sejumlah daerah, pemicunya tidak sekadar kurangnya pasokan, tetapi juga sejumlah faktor lain, seperti kebakaran pasar dan kelangkaan solar bersubsidi. Bahkan di wilayah Sumatera, jalan dan jembatan darurat yang dibangun pascabencana hidrometeorologis pada akhir November 2025, memicu biaya tinggi.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara hibrida di Jakarta, Senin (20/7/2026). Rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir Balaw itu dihadiri perwakilan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga pengampu sektor pangan.

Dalam rapat itu, Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan, harga rerata nasional beras medium di tingkat konsumen per pekan ketiga Juli 2026 senilai Rp 14.477 per kilogram (kg), naik 0,42 persen dibandingkan dengan Juni 2026. Harga tersebut berada di atas rerata nasional harga eceran tertinggi (HET) beras medium yang dipatok Rp 13.500 per kg.

Demikian juga dengan harga rerata nasional beras premium di tingkat konsumen yang naik 0,42 persen menjadi Rp 16.313 per kg. Harga tersebut melampaui rerata nasional HET beras premium yang ditetapkan Rp 14.900 per kg.

Tak hanya harganya yang tinggi. Jumlah daerah yang mengalami kenaikan ketiga pangan pokok itu juga terus bertambah sepanjang tiga pekan beruntun.

Dalam periode perbandingan yang sama, harga rerata nasional bawang putih naik 4,94 persen menjadi Rp 42.561 per kg. Harga komoditas pangan impor itu berada di atas harga acuan penjualan di tingkat konsumen yang senilai Rp 38.000-Rp 40.000 per kg tergantung wilayah.

Sementara harga rerata nasional Minyakita di tingkat konsumen naik 0,08 persen menjadi Rp 16.378 per liter. Harga minyak goreng kemasan sederhana dari program Minyak Goreng Rakyat itu berada di atas HET di tingkat konsumen yang dipatok Rp 15.700 per liter.

“Tak hanya harganya yang tinggi. Jumlah daerah yang mengalami kenaikan ketiga pangan pokok itu juga terus bertambah sepanjang tiga pekan beruntun,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono.

Ateng menjelaskan, per pekan ketiga Juli 2026, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras sebanyak 144 daerah. Jumlah itu terus bertambah sejak pekan pertama dan kedua Juli 2026 yang masing-masing sebanyak 113 daerah dan 128 daerah.

Dalam periode perbandingan yang sama, jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga bawang putih juga terus meluas. Semula hanya 263 daerah, lalu bertambah menjadi 269 daerah, kemudian meluas menjadi 271 daerah.

“Demikian juga dengan minyak goreng. Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga komoditas itu terus bertambah selam tiga pekan beruntun, yakni dari 92 daerah menjadi 97 daerah, lalu menjadi 101 daerah,” kata Ateng.

Khusus beras dan minyak goreng, BPS memasukkan kedua komoditas itu dalam kategori level harga tinggi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) rendah dalam Matriks Level Harga dan Perubahan IPH, BPS. Artinya, masyarakat tetap harus membayar mahal untuk mendapatkan komoditas itu kendati perubahan harganya rendah.

Sejumlah daerah dengan harga rerata beras tertinggi pada pekan ketiga Juli 2026 adalah Papua Pegunungan dan Papua Tengah yang masing-masing senilai Rp 30.213 per kg dan Rp 27.716 per kg.

Sementara daerah dengan harga minyak goreng tertinggi adalah Kabupaten Intan Jaya di Papua Tengah, yakni Rp 60.000 per kg), serta Kabupaten Pegunungan Bintang dan Puncak Jaya di Papua Tengah, masing-masing Rp 52.500 per kg dan Rp 45.000 per kg.

Adapun bawang putih masuk dalam kategori level harga sedang dan IPH sedang. Daerah yang mengalami kenaikan harga bawang putih tertinggi adalah Kabupaten Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Pegunungan Bintang yang tembus Rp 100.000 per kg.

Dalam rapat itu juga terungkap berbagai problem di beberapa daerah yang mengalami kenaikan harga pangan. Dua di antaranya adalah di Kabupaten Deiyai di Papua Tengah dan Kabupaten Aceh Tengah di Aceh.

Bupati Deiyai Melkianus Mote menuturkan, selama ini, pasokan bahan pangan Deiyai satu jalur dengan Kabupaten Dogiyai dan Paniai. Sumbernya sama-sama berasal dari Kabupaten Nabire.

Namun, sejak Pasar Moenamani di Kabupaten Dogiyai terbakar pada akhir Juni 2026, harga sejumlah pangan pokok di Deiyai naik sejak awal Juli 2026. Hal ini terjadi lantaran banyak warga Dogiyai yang berbelanja kebutuhan pokok di pasar Deiyai.

“Ini mengingat jarak Dogiyai ke Deiyai lebih dekat ketimbang jarak Dogiyai ke Paniai. Dengan semakin banyaknya orang yang berbelanja di pasar Deiyai, harga-harga pasti akan dinaikkan,” tuturnya.

Masih banyak jalan dan jembatan di Aceh Tengah yang fungsinya masih bersifat darurat, sehingga tidak dapat dilalui truk-truk besar. Kondisi itu diperparah dengan sulitnya mendapatkan solar bersubsidi.

Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Tengah Muchsin Hasan mengatakan, pascabencana hidrometeorologis, masih banyak jalan dan jembatan di Aceh Tengah yang fungsinya masih bersifat darurat. Infrastruktur darurat tersebut tidak dapat dilalui truk-truk besar, sehingga biaya logistik meningkat dua kali lipat.

Belakangan ini, kondisi itu diperparah dengan sulitnya mendapatkan solar bersubsidi. Sejumlah faktor itu menyebabkan harga pangan dan barang lain yang dibutuhkan warga terus merangkak naik dan semakin mahal.

“Saat ini, harga rerata berbagai jenis beras sudah tembus Rp 16.600 per kg. Bahkan, harga semen sudah mencapai Rp 100.000 per zak,” katanya.

Menanggapi berbagai problem itu, Tomsi meminta Perum Bulog tidak menahan cadangan beras pemerintah (CBP). Saat ini, CBP tersebut sangat berlimpah (di atas 5 juta ton), sehingga perlu segera disalurkan ke daerah-daerah yang harga berasnya tinggi.

“Kami memahami perubahan harga beras memang relatif rendah. Namun, harga beras yang tinggi bakal membebani masyarakat dan memicu inflasi,” kata Tomsi.

Ia juga menyampaikan, perbaikan jalan dan jembatan pascabencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera masih terus berproses atau berjalan secara bertahap. Sementara terkait dengan ketersediaan solar, Kemendagri akan mengundang para pemangku kepentingan terkait untuk membahasnya dalam rapat pekan depan.